PBB usul Great Barrier Reef Australia masuk daftar 'dalam bahaya'

id Great Barrier Reef, Australia,perubahan iklim,PBB,Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBB usul Great Barrier Reef Australia masuk daftar 'dalam bahaya'

Terumbu karang yang mengalami pemutihan ("bleaching") di Great Barrier Reef, Australia, dalam foto yang diambil akhir Maret dan dirilis ke Reuters pada Kamis (4/6/2020). ANTARA /ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies/Handout via REUTERS/foc.

Canberra (ANTARA) - Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situs Warisan Dunia pada Selasa mengusulkan agar gugusan terumbu karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef, untuk dimasukkan ke dalam daftar kategori "dalam bahaya".

Usulan tersebut memicu kemarahan dari Australia yang mengatakan telah dikejutkan dengan langkah itu dan menyalahkan intervensi politik.

Komite Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, yang berada di bawah UNESCO, mengatakan sistem terumbu karang terbesar di dunia itu perlu dimasukkan ke dalam daftar tersebut akibat dampak dari perubahan iklim.

Baca juga: Australia sampaikan rencana perlindungan Great Barrier Reef

Australia telah berupaya untuk menjaga Great Barrier Reef, yang merupakan atraksi pariwisata besar yang menyokong ribuan pekerjaan, agar tetap berada di luar daftar "dalam bahaya" selama bertahun-tahun.

Pada tahun 2015, UNESCO mencatat prospek buruk atas gugusan terumbu karang itu namun statusnya tetap tidak berubah. Sejak saat itu, para ilmuwan mengatakan Great Barrier Reef telah mengalami tiga kali pemutihan karang atau coral bleaching besar-besaran akibat gelombang panas laut yang parah.

Menteri Lingkungan Hidup Australia, Susan Ley, mengatakan Canberra telah diyakini bahwa tak akan ada rekomendasi terkait gugusan terumbu karang itu dari PBB sebelum bulan Juli.

Ley menyebut bahwa Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne telah berbicara semalaman dengan Direktur-Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay.

"Keputusan ini salah. Jelas bahwa ada politik di baliknya," ujarnya. Ley tidak menjelaskan lebih lanjut, namun seorang sumber pemerintah mengatakan Canberra meyakini bahwa China bertanggung jawab di tengah hubungan yang memburuk antara kedua negara. Para pejabat China menikmati kekuasaan yang kuat di tiga komite, sementara seorang anggota parlemen China menjabat sebagai ketua Komite Warisan Dunia, kata sumber itu.

Meski demikian, kelompok-kelompok lingkungan hidup menolak pernyataan Australia yang mengatakan bahwa rekomendasi tersebut berlatar belakang politik.

"Rekomendasi UNESCO telah jelas dan tegas bahwa pemerintah Australia tidak melakukan cukup upaya untuk melindungi aset alam terbesar kita, terutama terkait perubahan iklim," kata Kepala bagian Laut dari Dana Dunia untuk Alam (WWF) Australia, dalam pernyataan melalui e-mail.

Rekomendasi PBB, yang akan dipertimbangkan dalam pertemuan komite di China bulan depan, memotong pernyataan Australia yang mengatakan mereka serius dalam menghadapi perubahan iklim.

Ketergantungan Australia terhadap energi batu bara membuatnya menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia setiap tahunnya, namun pemerintah konservatif terus mendukung industri minyak fosil, dan berargumen bahwa langkah yang lebih ketat terhadap emisi akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan.

Hubungan antara Canberra dan Beijing memburuk tahun lalu usai Australia menuduh China ikut campur tangan dalam urusan domestik. Hubungan itu kian memburuk saat Perdana Menteri Scott Morrison mencetuskan penyelidikan independen terkait asal muasal pandemi virus corona.

Sejak saat itu, China telah mengambil langkah untuk membatasi impor dari Australia termasuk untuk jelai (barley), daging, kapas, dan produk-produk laut.

Sumber: Reuters

Baca juga: Australia perluas pembatasan pelayaran di sekitar Great Barrier Reef
Baca juga: Australia gandeng LIPI petakan terumbu karang Indonesia

Pewarta : Aria Cindyara
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar