Jakarta (ANTARA News) - Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengakui hingga kini memang belum ada rencana pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait permohonan keringanan utang. "Memang belum, itukan baru wacana-wacana saja," katanya di Jakarta, Rabu. Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani menyatakan akan melakukan percepatan pembayaran utang kepada IMF, sedangkan Paskah mengatakan pemerintah akan meminta keringanan pembayaran utang kepada IMF. Utang Indonesia kepada IMF adalah sekitar 8 miliar dolar AS yang disimpan sebagai cadangan devisa. "Karena kondisi keuangan kita yang terbatas, nanti saja kita jadualkan kembali dengan IMF. Toh uangnya tidak kita pakai," ujarnya. Saat ditanya apakah pemerintah telah melakukan pendekatan kepada IMF, ia mengatakan hal itu akan dibicarakan dengan Menkeu, Menko Perekonomian dan BI. Ia menambahkan pola-pola yang bisa dinegosiasikan, antara lain meminta restrukturisasi dan perlakuan yang hanya sebatas hubungan kreditur dan debitur saja. "Jadi tidak ada lagi hal-hal yang didiktekan oleh IMF," katanya. Menurut Paskah, Indonesia bisa meminta perlakuan khusus kepada IMF terkait dengan pembayaran utang. Namun, dia tidak mau menjelaskan lebih detil tentang perlakuan khusus yang diharapkan dari IMF. Terkait dengan bantahan IMF tentang status Indonesia yang masih berada di dalam "post programme monitoring", Paskah menjelaskan dirinya hanya menyampaikan apa yang diucapkan oleh kepala perwakilan IMF di Indonesia saat mereka bertemu. "Memang pada kenyataannya kita kan sekarang banyak diskusinya dan dia juga mengatakan rekomendasi itu bisa dipakai dan juga tidak," kata Paskah. Sebelumnya, dalam Raker dengan Komisi XI DPR Paskah mengemukakan Indonesia sudah masuk kedalam status post programme dialog pada Desember atau tidak lama setelah ia diangkat sebagai Meneg PPN. Namun, IMF melalui kepala perwakilannya di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia masih dalam post programme monitoring ,tetapi memang pelaksanaannya dalam bentuk dialog. (*)

Copyright © ANTARA 2006