"KAMMI mendukung penuh penutupan lokalisasi Gang Dolly untuk memberantas prostitusi di Surabaya," kata Ketua Umum KAMMI Andriyana dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Andriyana menambahkan, KAMMI mengecam pihak-pihak yang menolak penutupan lokalisasi Gang Dolly Surabaya.
Ia berpendapat, penolakan penutupan lokalisasi Gang Dolly atas nama apapun adalah pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta kaidah agama.
"Niat baik Pemkot Surabaya harus diapresisasi karena ini adalah solusi terbaik untuk memberikan kehidupan dan penghidupan baru yang sehat dan bermartabat bagi masyarakat Dolly sekitarnya," ujar Andriyana.
Sementara itu, Ketua KAMMI Daerah Surabaya Agung Setiawan menuturkan bahwa KAMMI di Surabaya bersama Gabungan Umat Islam Bersatu (GBUI) mendukung dan mengawal Penutupan Gang Dolly hingga tuntas.
Hari ini, ujar dia, sebanyak 2.000 orang dari 60 Ormas Islam Se-Surabaya menggelar Aksi di Grahadi untuk memberikan dukungan penutupan lokalisasi Gang Dolly.
Selain mendukung dalam gerakan Aksi, Agung menambahkan, KAMMI Daerah Surabaya juga melakukan program pemberdayaan ekonomi dan sosial warga.
Sejak 2008, KAMMI melalui Lembaga Lentera Harapan telah melakukan pendampingan dan pembinaan anak-anak PSK dan mucikari di Gang Dolly.
"KAMMI meyakini dengan dukungan penuh Kementerian Sosial, Pemerintah Surabaya dan segenap masyarakat Surabaya, penutupan Gang Dolly akan menjadi contoh bagi dunia internasional bagaimana memberantas prostitusi dengan tetap memulikan mereka sebagai manusia yang bermartabat," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama Hj Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penutupan lokalisasi Dolly Surabaya perlu meniru cara penutupan lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta, terutama solusi yang terprogram untuk penghuninya.
"Saya setuju ditutup, tapi harus ada program life skill dan itu tidak bisa sekarang, tapi mestinya kemarin-kemarin," katanya di sela-sela pengajian peringatan hari lahir ke-68 Muslimat NU di Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Selasa (17/6).
Selain keterampilan, kata mantan anggota Komisi VI DPR RI itu, pemerintah juga jarus memperhatikan para penghuni yang mempunyai niatan tulus ingin keluar dari praktik prostitusi dengan memberikan jaminan kehidupan.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
