Kami berharap program strategis ini dapat berjalan dengan baik dan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dapat diwujudkan.
Jakarta (Antara) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melakukan uji coba sistem pembayaran global budget pada rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, uji coba tersebut termasuk dalam lingkup kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

Kerja sama tersebut meliputi peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), kolektibilitas iuran, serta  akses dan mutu pelayanan.

Global budget merupakan salah satu sistem pembayaran rumah sakit berdasarkan pada  anggaran atau sejumlah besaran biaya hasil negosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu tertentu. 

"Melalui kerja sama dengan Pemkab Tanah Datar tersebut, kami ingin memperoleh gambaran pengelolaan sistem pembayaran global budget dan menilai kelayakannya sebagai alternatif sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan," kata  Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi 

Bayu menerangkan negara lain yang juga sudah menerapkan sistem pembayaran ini antara lain di Denmark, Inggris, Jerman, Belgia, Italia dan sebagainya, yang dilakukan dengan beberapa penyesuaian tergantung masing-masing kondisi negara.

Dengan metode global budget, cara pembayaran klaim ke rumah sakit akan berdasar kepada anggaran yang dihitung secara keseluruhan. 
Menurut Bayu, proses administrasinya terbilang mudah sehingga dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit untuk membuat keputusan yang rasional dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia. 

Selain itu, ada semacam fleksibilitas bagi rumah sakit untuk melakukan realokasi biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan prioritas kebutuhannya.

Bayu juga mengucapkan apresiasinya terhadap Pemkab Tanah Datar atas konsistensinya dalam mendukung implementasi Program JKN-KIS melalui optimalisasi peran Pemda. 

Sampai dengan 1 Oktober 2018, dari 514 kabupaten-kota di Indonesia, tercatat 498 kabupaten/kota dari 34 provinsi telah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN-KIS.  Sementara di awal tahun 2018, sudah ada empat provinsi dan 125 kabupaten/kota yang sudah mencapai Universal Health Coverage di wilayahnya.

"Pencapaian ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk menyukseskan Program JKN-KIS sekaligus sebagai bentuk kepatuhan kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Kami berharap program strategis ini dapat berjalan dengan baik dan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dapat diwujudkan," jelas Bayu.*


Baca juga: Muhammadiyah adukan BPJS Kesehatan kepada Wapres

Baca juga: Pemerintah targetkan BPJS Kesehatan menanggung 240 juta penduduk pada 2019

 

 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018