Cawapres diminta beri solusi penyelesaian BPJS Kesehatan secara detail

id debat capres,debat cawapres,bpjs kesehatan,defisit bpjs kesehatan,program JKN

Cawapres diminta beri solusi penyelesaian BPJS Kesehatan secara detail

Ilustrasi debat capres dan cawapres. (ANTARA/Ulfa)

Jakarta (ANTARA) - Kandidat calon wakil presiden yang akan melaksanakan debat ketiga diminta untuk memberikan pemaparan terkait solusi penyelesaian masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara mendetail dari berbagai sisi.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi di Jakarta, Senin, berpendapat bahwa permasalahan BPJS Kesehatan bukan merupakan perkara mudah karena menyangkut berbagai pemangku kepentingan yang berada dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut.

Agus memaparkan beberapa permasalahan yang ada dalam program JKN seperti iuran yang terlalu murah, perilaku masyarakat hanya beriur saat sakit, penyalahgunaan dari profesi ataupun fasilitas kesehatan atas dugaan kecuragan (fraud) adalah beberapa alasan mengapa BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan.

Dia menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto yang pada suatu kesempatan menyatakan bahwa masalah defisit BPJS Kesehatan merupakan perkara kecil baginya untuk diselesaikan.

Agus mengatakan menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan bukan hanya perkara memberikan kucuran dana untuk menutup kekurangan tersebut, melainkan memperbaiki sistem yang ada menjadi lebih baik.

"Iuran terlalu murah, masyarakat kita sakit sedikit pun ke dokter karena gratis, beriur kalau mau sakit jika sembuh tidak mau beriur, itu kan masalah yang tidak mudah diselesaikan," kata dia.

Menurut Agus, saat ini program yang dijalankan BPJS Kesehatan sudah berjalan cukup baik namun terkendala oleh berbagai peraturan yang diregulatori oleh pemerintah.

BPJS Kesehatan, kata dia, hanya bertindak sebagai operator sementara yang memiliki kewenangan adalah Kementerian Kesehatan sebagai regulator.

"Pelayanan BPJS sendiri menurut saya sudah baik, dia terbatasi oleh peraturan yang ada," kata Agus.

Isu program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terus menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, dan beban pembiayaan yang melebihi pemasukan dari iuran sehingga menyebabkan defisit.

BPJS Kesehatan terus mengalami defisit dari tahun ke tahun dan bahkan semakin membesar. Defisit pembiayaan program JKN oleh BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp16,5 triliun.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Baca juga: Prabowo akan atasi persoalan BPJS Kesehatan
Baca juga: BPJS Kesehatan luncurkan data sampel sokong kebijakan JKN

Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar