Kasubag TU UP Perparkiran Dhani Grahutama menjelaskan Aplikasi parkir memiliki cara kerja yang sama dengan terminal parkir electronik (TPE), namun membedakannya teknologi lebih murah serta dapat digunakan dimana saja.
“Kalau TPE, masyarakat harus datang untuk membayar. Aplikasi parkir, juru parkir yang menghampiri masyarakat yang mau membayar,” kata Dhani usai rapat kerja bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, di gedung DPRD Jakarta, Rabu.
Baca juga: Realisasi pendapatan parkir Dishub Jakarta Rp104 miliar
UP Perparkiran mencatat realisasi pendapatan parkir selama tahun 2018 sebesar Rp104,55 miliar atau 90,16 persen dari target Rp115,96 miliar. Sementara realisasi pendapatan parkir dari parkir tepi jalan umum Rp11,69 miliar dari target Rp11,65 miliar.
Dhani menjelaskan aplikasi parkir itu telah diujicoba pada bulan Februari 2018 di sekitar 210 ruas jalan dan mengandeng tiga operator aplikasi. Aplikasi itu per Bulan April 2019 sedang dihentikan untuk dievaluasi kembali terkait kelebihan dan kekurangannya.
“Mudahan-mudahan mulai bulan Agustus 2019, kita akan uji coba lagi aplikasi parkir itu,” ujarnya.
Dia menegaskan penggunaan aplikasi parkir dengan sistem elektronik, dapat meningkatkan pendapatan dengan menerapkan tarif parkir progresif atau berdasarkan jam-jam tertentu. Dimanna saat ini kata dia, parkir di tepi jalan masih menggunakan karcis atau hanya sekali bayar.
Dhani berharap dengan mendorong penggunaan aplikasi parkir itu, dapat meningkatkan pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Baca juga: Problematika perparkiran di Pasar Tanah Abang Jakarta
Baca juga: DKI akan kurangi ruang parkir Sudirman-Thamrin
Pewarta: Fauzi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
