Makassar (Antaranews Sulsel) - Dinas Kesehatan Kota Makassar gencar melakukan sosialisasi kepesertaan warga dalam jaminan kesehatan nasional (JKN) sesuai program pemerintah pusat agar seluruh penduduk Indonesia terdaftar pada 2019.
"Target pemerintah pusat itu tahun 2019 tidak ada lagi warga Indonesia yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN. Makanya, kita gencar sosialisasi kepesertaan ini," ujar Kepala Dinas Kesehatan Makassar dr Naisyah Tun Azikin, Selasa.
Ia mengatakan, melalui program JKN dan terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah pusat tidak ingin lagi ada warga yang tidak menjadi peserta di tahun 2019.
Apalagi berdasarkan pendataan yang dilakukannya, khusus untuk kota Makassar jumlah kepesertaan dari total penduduk yakni 1,7 juta belum semuanya terdaftar.
Naisyah mengaku jika data penduduk kota Makassar berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makassar pada tahun 2017 itu sudah berada di angka 1,7 juta lebih.
"Untuk data penduduk kota Makassar berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Dukcapil itu sudah 1,7 juta di tahun 2017. Sedangkan yang jadi peserta BPJS itu baru sekitar 1,3 juta lebih. Artinya baru sekitar 79 persen yang jadi peserta," katanya.
Disbutkannya, target pemerintah untuk seluruh penduduk menjadi peserta JKN itu sudah selesai di tahun 2020 dan di tahun 2019 adalah batas akhir perampungan.
"Kalau target pemerintah pusat sebenarnya tuntas di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2019, penduduk yang jadi peserta sudah harus di atas angka 90 persen," terangnya.
Selain itu, biaya kesehatan yang semakin meningkat ditambah pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi dan virus menjadi penyakit degeneratif membuat pemerintah mencetuskan JKN untuk meringankan biaya pengobatan masyarakat.
"Penyakit kolesterol, jantung dan hipertensi itukan penyakit yang pengobatannya jangka panjang, malah butuh waktu seumur hidup menjalani pengobatan, biayanya juga tidak main-main mahalnya, pemerintah beri solusi dengan JKN ini," jelasnya.
"Target pemerintah pusat itu tahun 2019 tidak ada lagi warga Indonesia yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN. Makanya, kita gencar sosialisasi kepesertaan ini," ujar Kepala Dinas Kesehatan Makassar dr Naisyah Tun Azikin, Selasa.
Ia mengatakan, melalui program JKN dan terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah pusat tidak ingin lagi ada warga yang tidak menjadi peserta di tahun 2019.
Apalagi berdasarkan pendataan yang dilakukannya, khusus untuk kota Makassar jumlah kepesertaan dari total penduduk yakni 1,7 juta belum semuanya terdaftar.
Naisyah mengaku jika data penduduk kota Makassar berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makassar pada tahun 2017 itu sudah berada di angka 1,7 juta lebih.
"Untuk data penduduk kota Makassar berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Dukcapil itu sudah 1,7 juta di tahun 2017. Sedangkan yang jadi peserta BPJS itu baru sekitar 1,3 juta lebih. Artinya baru sekitar 79 persen yang jadi peserta," katanya.
Disbutkannya, target pemerintah untuk seluruh penduduk menjadi peserta JKN itu sudah selesai di tahun 2020 dan di tahun 2019 adalah batas akhir perampungan.
"Kalau target pemerintah pusat sebenarnya tuntas di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2019, penduduk yang jadi peserta sudah harus di atas angka 90 persen," terangnya.
Selain itu, biaya kesehatan yang semakin meningkat ditambah pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi dan virus menjadi penyakit degeneratif membuat pemerintah mencetuskan JKN untuk meringankan biaya pengobatan masyarakat.
"Penyakit kolesterol, jantung dan hipertensi itukan penyakit yang pengobatannya jangka panjang, malah butuh waktu seumur hidup menjalani pengobatan, biayanya juga tidak main-main mahalnya, pemerintah beri solusi dengan JKN ini," jelasnya.