Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Soni Sumarsono mengimbau Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Danny Pomanto untuk tidak merombak struktur birokrasi Pemerintah Kota Makassar pasca diaktifkan kembali sebagai wali kota.
"Kami mengimbau, kalau bisa hingga Pilkada yang tinggal dua minggu lagi, untuk tidak melakukan perombakan (birokrasi)," kata Soni usai mengaktifkan kembali Wali Kota Makassar, Danny Pomanto di Makassar, Senin.
Ia menjelaskan selama Danny Pomanto mengambil cuti dalam rangka mengikuti Pilkada sejak Rabu (14/2) beberapa jabatan kosong telah diisi oleh Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kini, setelah aktif kembali, sebagai Wali Kota Makassar, katanya Danny Pomanto memiliki hak penuh untuk melakukan penyesuaian struktur birokrasi.
Meski demikian, lanjutnya pihaknya mengimbau agar perombakan tidak dilakukan, karena dapat menimbulkan instabilitas.
"Nanti para ASN ini bekerjanya takut-takut," tambahnya.
Kalaupun dilakukan perombakan, menurut Soni perlu dilakukan dengan alasan yang kuat dan profesional.
Misalnya, jika ASN tersebut sudah tidak masuk kantor selama 40 hari berturut-turut, atau sedang tersangkut masalah hukum.
"Atau terbukti ASN tersebut tidak netral, dengan dua saksi dilaporkan ke Panwaslu dan terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.
Sementara Danny Pomanto mengatakan pihaknya akan langsung fokus pada tiga hal, yaitu, pertama, melanjutkan program yang sudah dicanangkan, kedua amanah terhadap tugas negara menciptakan Pilkada yang amanah dari tugas negara menciptakan Pilkada damai dan jujur, ketiga bagaimana ASN tetap netral.
"Terutama mempertahankan tradisi prestasi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terbaik," ujarnya.
"Kami mengimbau, kalau bisa hingga Pilkada yang tinggal dua minggu lagi, untuk tidak melakukan perombakan (birokrasi)," kata Soni usai mengaktifkan kembali Wali Kota Makassar, Danny Pomanto di Makassar, Senin.
Ia menjelaskan selama Danny Pomanto mengambil cuti dalam rangka mengikuti Pilkada sejak Rabu (14/2) beberapa jabatan kosong telah diisi oleh Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kini, setelah aktif kembali, sebagai Wali Kota Makassar, katanya Danny Pomanto memiliki hak penuh untuk melakukan penyesuaian struktur birokrasi.
Meski demikian, lanjutnya pihaknya mengimbau agar perombakan tidak dilakukan, karena dapat menimbulkan instabilitas.
"Nanti para ASN ini bekerjanya takut-takut," tambahnya.
Kalaupun dilakukan perombakan, menurut Soni perlu dilakukan dengan alasan yang kuat dan profesional.
Misalnya, jika ASN tersebut sudah tidak masuk kantor selama 40 hari berturut-turut, atau sedang tersangkut masalah hukum.
"Atau terbukti ASN tersebut tidak netral, dengan dua saksi dilaporkan ke Panwaslu dan terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.
Sementara Danny Pomanto mengatakan pihaknya akan langsung fokus pada tiga hal, yaitu, pertama, melanjutkan program yang sudah dicanangkan, kedua amanah terhadap tugas negara menciptakan Pilkada yang amanah dari tugas negara menciptakan Pilkada damai dan jujur, ketiga bagaimana ASN tetap netral.
"Terutama mempertahankan tradisi prestasi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terbaik," ujarnya.