Mamuju (Antaranews Sulsel) - Aliansi Masyarakat Mejene menolak Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengenai pembagian dana bagi hasil Migas blok sebuku yang terletak di perairan sulawesi.
"Perjuangan masyarakat Majene tidak akan pernah berhenti khususnya mengenai hak pembagian dana bagi hasil migas atau dana participant interest (PI) blok Sebuku," kata ketua AMM Awi Mendez, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, seharusnya dana bagi hasil Migas untuk Provinsi Sulbar, diberikan untuk di kelola Kabupaten Majene sebanyak 50 persen, karena Majene menjadi wilayah blok Migas Sebuku.
Namun kata dia, Gubernur Sulbar Ali Bal Masdar mengambil keputusan berbeda karena tidak mau memberikan 50 persen dari lima persen dana PI untuk Provinsi Sulbar, untuk dikelola Kabupaten Majene.
"Keputusan Gubernur Sulbar menginginkanan tiga persen dari lima persen dana PI Sulbar yang besarnya sekitar Rp3 triliun, dikelola sendiri pemerintah di Sulbar, dan menginginkan hanya 1 persen saja untuk Kabupaten Majene dan satu persen lainnya untuk dikelola seluruh Kabupaten lainnya di Sulbar, ini tidak adil," katanya.
Menurut dia, keputusan Gubernur Sulbar tersebut akan menyakit hati masyarakat Majene dan masyarakat Majene menilai keputusan Gubernur mengenai dana bagi hasil migas di Majene tidak sesuai dengan peraturan mantri ESDM Nomor 37 tahun 2016 dan kesepakatan bersama dalam rapat yang melibatkan wakil presiden, SKK migas, menteri ESDM, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemerintah Provinsi Sulbar.
"Ini jelas sangat menyakitkan hati nurani masyarakat Majene yang dengan yang dengan kesewenangan gubernur Sulawesi Barat mengubah MOU yang dimaksud sehingga akan banyak merugikan masyarakat Kabupaten Majene yang sedang dalam kondisi membutuhkan banyak anggaran untuk merubah kondisi pendidikan, sosial dan ekonomi," katanya.
Ia mengatakan, masyarakat Majene telah menggalang aliansi untuk bersatu menolak keputusan Gubernur Sulbar terkait blok Migas Sebuku.
"Tokoh Masyarakat, pengusaha tokoh Agama budayawan tokoh Parpol tokoh pemuda dan mahasiswa, PMII Majene, LSM LASKAR DESA Majene, HMI Majene, FPPI Majene, Ilmipsi Sulbar, Semut, BEM Ekonomi Unsulbar, IM3I, Pemuda Pancasila Kabupaten Majene, telah bersepakat akan menyerukan di jalan-jalan kota Majene, untuk melawan keputusan Gubernur Sulbar terkait blok sebuku," katanya.
"Perjuangan masyarakat Majene tidak akan pernah berhenti khususnya mengenai hak pembagian dana bagi hasil migas atau dana participant interest (PI) blok Sebuku," kata ketua AMM Awi Mendez, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, seharusnya dana bagi hasil Migas untuk Provinsi Sulbar, diberikan untuk di kelola Kabupaten Majene sebanyak 50 persen, karena Majene menjadi wilayah blok Migas Sebuku.
Namun kata dia, Gubernur Sulbar Ali Bal Masdar mengambil keputusan berbeda karena tidak mau memberikan 50 persen dari lima persen dana PI untuk Provinsi Sulbar, untuk dikelola Kabupaten Majene.
"Keputusan Gubernur Sulbar menginginkanan tiga persen dari lima persen dana PI Sulbar yang besarnya sekitar Rp3 triliun, dikelola sendiri pemerintah di Sulbar, dan menginginkan hanya 1 persen saja untuk Kabupaten Majene dan satu persen lainnya untuk dikelola seluruh Kabupaten lainnya di Sulbar, ini tidak adil," katanya.
Menurut dia, keputusan Gubernur Sulbar tersebut akan menyakit hati masyarakat Majene dan masyarakat Majene menilai keputusan Gubernur mengenai dana bagi hasil migas di Majene tidak sesuai dengan peraturan mantri ESDM Nomor 37 tahun 2016 dan kesepakatan bersama dalam rapat yang melibatkan wakil presiden, SKK migas, menteri ESDM, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemerintah Provinsi Sulbar.
"Ini jelas sangat menyakitkan hati nurani masyarakat Majene yang dengan yang dengan kesewenangan gubernur Sulawesi Barat mengubah MOU yang dimaksud sehingga akan banyak merugikan masyarakat Kabupaten Majene yang sedang dalam kondisi membutuhkan banyak anggaran untuk merubah kondisi pendidikan, sosial dan ekonomi," katanya.
Ia mengatakan, masyarakat Majene telah menggalang aliansi untuk bersatu menolak keputusan Gubernur Sulbar terkait blok Migas Sebuku.
"Tokoh Masyarakat, pengusaha tokoh Agama budayawan tokoh Parpol tokoh pemuda dan mahasiswa, PMII Majene, LSM LASKAR DESA Majene, HMI Majene, FPPI Majene, Ilmipsi Sulbar, Semut, BEM Ekonomi Unsulbar, IM3I, Pemuda Pancasila Kabupaten Majene, telah bersepakat akan menyerukan di jalan-jalan kota Majene, untuk melawan keputusan Gubernur Sulbar terkait blok sebuku," katanya.