Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Irman Yasin Limpo mengakui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SMA yang diterapkan tahun ini belum bisa diterima oleh masyarakat.
"Ekspektasi masyarakat berbeda (terhadap proses PPDB), sosialisasi sudah kami lakukan baik melalui media, sampai ke RT RW, tapi ternyata frame berpikir masyarakat berbeda," kata None, sapaan akrab Irman yang ditemui di Makassar, Sabtu.
Ia mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat, khususnya orang tua siswa dan pemangku kepentingan terkait mengenai PPDB ini.
Ia menjelaskan semangat PPDB ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018, adalah domisili dan non diskriminasi. Ini berarti tidak ada lagi sekolah tertentu yang dianggap unggulan dan favorit.
Semangat itu, kata dia, akan berdampak pada tidak ada lagi sekolah yang hanya diisi anak-anak tertentu, strata tertentu, dengan potensi tertentu.
Dalam proses ini, ia mencontohkan jika seorang anak memilih tiga sekolah, maka ia akan lulus pada sekolah di mana ia memiliki peringkat tertinggi, bukan pada sekolah pilihan pertama siswa tersebut. Jadi jika misalnya siswa tersebut peringkat delapan di SMA 17 dan peringkat dua di SMA 1, siswa itu akan lulus pada SMA 1.
Hal inilah, menurut dia, yang kurang tersosialisasi di masyarakat, sehingga menimbulkan kisruh.
Ia juga menjelaskan ada sekolah yang dianggap unggul karena sejak awal telah menerima siswa terbaik dari jenjang pendidikan SMP.
"Tahun lalu ada SMA ?yang nilai terendahnya 350, sementara ada sepuluh sekolah dengan nilai tertinggi 350," ujarnya mencontohkan
Pihaknya, lanjut dia, juga telah memindahkan guru dari sekolah unggul ke sekolah lain agar ke depan semua sekolah bisa sama rata. Saat ini ?dengan ukuran 8 standar pendidikan, 79 persen sekolah di Sulsel sudah memenuhi standar tersebut.
"Kami berharap ada faktor keseimbangan, agar ada pengimbasan dan persaingan yang sehat antar siswa," tambahnya.
Sementara, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla, menilai, sebenarnya sistem ini sudah ada strukturnya. Kesiapan masyarakat memang yang dibutuhkan dalam merespon sistem ini. Saat sistem ini bekerja, masyarakat harus menyesuaikan diri bahwa sistem ini berbeda dengan yang lalu.
"Harus ada peran berbagai pihak untuk membantu, mensosialisasikan sistem ini. Sebenarnya tidak ada yang salah dari sistemnya. Semua yang disampaikan masyarakat juga telah direspon. Dinas Pendidikan sudah berusaha membuat sistem ini seobyektif mungkin," kata Adi.
"Ekspektasi masyarakat berbeda (terhadap proses PPDB), sosialisasi sudah kami lakukan baik melalui media, sampai ke RT RW, tapi ternyata frame berpikir masyarakat berbeda," kata None, sapaan akrab Irman yang ditemui di Makassar, Sabtu.
Ia mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat, khususnya orang tua siswa dan pemangku kepentingan terkait mengenai PPDB ini.
Ia menjelaskan semangat PPDB ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018, adalah domisili dan non diskriminasi. Ini berarti tidak ada lagi sekolah tertentu yang dianggap unggulan dan favorit.
Semangat itu, kata dia, akan berdampak pada tidak ada lagi sekolah yang hanya diisi anak-anak tertentu, strata tertentu, dengan potensi tertentu.
Dalam proses ini, ia mencontohkan jika seorang anak memilih tiga sekolah, maka ia akan lulus pada sekolah di mana ia memiliki peringkat tertinggi, bukan pada sekolah pilihan pertama siswa tersebut. Jadi jika misalnya siswa tersebut peringkat delapan di SMA 17 dan peringkat dua di SMA 1, siswa itu akan lulus pada SMA 1.
Hal inilah, menurut dia, yang kurang tersosialisasi di masyarakat, sehingga menimbulkan kisruh.
Ia juga menjelaskan ada sekolah yang dianggap unggul karena sejak awal telah menerima siswa terbaik dari jenjang pendidikan SMP.
"Tahun lalu ada SMA ?yang nilai terendahnya 350, sementara ada sepuluh sekolah dengan nilai tertinggi 350," ujarnya mencontohkan
Pihaknya, lanjut dia, juga telah memindahkan guru dari sekolah unggul ke sekolah lain agar ke depan semua sekolah bisa sama rata. Saat ini ?dengan ukuran 8 standar pendidikan, 79 persen sekolah di Sulsel sudah memenuhi standar tersebut.
"Kami berharap ada faktor keseimbangan, agar ada pengimbasan dan persaingan yang sehat antar siswa," tambahnya.
Sementara, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla, menilai, sebenarnya sistem ini sudah ada strukturnya. Kesiapan masyarakat memang yang dibutuhkan dalam merespon sistem ini. Saat sistem ini bekerja, masyarakat harus menyesuaikan diri bahwa sistem ini berbeda dengan yang lalu.
"Harus ada peran berbagai pihak untuk membantu, mensosialisasikan sistem ini. Sebenarnya tidak ada yang salah dari sistemnya. Semua yang disampaikan masyarakat juga telah direspon. Dinas Pendidikan sudah berusaha membuat sistem ini seobyektif mungkin," kata Adi.