Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Barat atas LKPD Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2017.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut berlangsung di Gedung Auditorium BPK-RI perwakilan Sulbar, Jumat.
"Meski sempat turun peringkat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tahun 2016, dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kini Pemerintah Kabupaten Mamuju sukses meraih kembali predikat tertinggi tersebut pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Barat atas LKPD Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2017," terang Bupati Mamuju Habsi Wahid.
Mengetahui opini dari BPK tersebut, Habsi Wahid mengucap syukur, sebab apa yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memperbaiki laporan keuangannya dapat membuahkan hasil yang positif.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meraih kembali predikat tertinggi dari BPK tersebut lanjut Bupati, diantaranya melakukan evaluasi pembenahan, membangun kapasitas dan karakter aparatur melalui berbagai pendekatan penyadaran dan perbaikan sistem serta semakin intensif untuk melakukan komunikasi dan meminta petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada pihak BPK RI maupun BPKP terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Terima kasih kepada pihak BPK RI perwakilan Sulawesi Barat yang selama ini telah memberikan ruang untuk melakukan konsultasi, memberikan arahan dan petunjuk sehingga jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat melakukan perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan telah mendapatkan penilaian pada hari ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Habsi Wahid.
Meski masih ada beberapa rekomendasi dari hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Mamuju oleh tim audit BPK, Bupati menyatakan akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan serta melakukan pembenahan dan perbaikan atas kekurangan yang ada.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan kali ini terdapat beberapa hal yang membanggakan dan adanya peningkatan.
"Dari hasil yang kami lihat, harus diakui bahwa kerja keras bapak ibu sekalian sudah berhasil," kata Eydu Oktain Panjaitan.
Meski Pemerintah Kabupaten Mamuju meraih peringkat tertinggi opini WTP, namun ia mengingatkan agar tetap mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab dengan mengemban opini WTP tersebut tentu beban bupati semakin berat untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang Nomor 15 tahun 2004.
Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Suraidah Suhardi menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah setempat meraih kembali opini WTP, menurutnya, perolehan predikat tersebut mesti menjadi catatan penting untuk progres pembangunan daerah.
"Sehingga predikat WTP makin menguatkan keyakinan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Mamuju bahwa prestise yang diharapkan pemerintah tak terhenti karena nada yang tak seirama dengan prestasi," kata Suraidah.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut berlangsung di Gedung Auditorium BPK-RI perwakilan Sulbar, Jumat.
"Meski sempat turun peringkat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tahun 2016, dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kini Pemerintah Kabupaten Mamuju sukses meraih kembali predikat tertinggi tersebut pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Barat atas LKPD Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2017," terang Bupati Mamuju Habsi Wahid.
Mengetahui opini dari BPK tersebut, Habsi Wahid mengucap syukur, sebab apa yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memperbaiki laporan keuangannya dapat membuahkan hasil yang positif.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meraih kembali predikat tertinggi dari BPK tersebut lanjut Bupati, diantaranya melakukan evaluasi pembenahan, membangun kapasitas dan karakter aparatur melalui berbagai pendekatan penyadaran dan perbaikan sistem serta semakin intensif untuk melakukan komunikasi dan meminta petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada pihak BPK RI maupun BPKP terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Terima kasih kepada pihak BPK RI perwakilan Sulawesi Barat yang selama ini telah memberikan ruang untuk melakukan konsultasi, memberikan arahan dan petunjuk sehingga jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat melakukan perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan telah mendapatkan penilaian pada hari ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Habsi Wahid.
Meski masih ada beberapa rekomendasi dari hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Mamuju oleh tim audit BPK, Bupati menyatakan akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan serta melakukan pembenahan dan perbaikan atas kekurangan yang ada.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan kali ini terdapat beberapa hal yang membanggakan dan adanya peningkatan.
"Dari hasil yang kami lihat, harus diakui bahwa kerja keras bapak ibu sekalian sudah berhasil," kata Eydu Oktain Panjaitan.
Meski Pemerintah Kabupaten Mamuju meraih peringkat tertinggi opini WTP, namun ia mengingatkan agar tetap mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab dengan mengemban opini WTP tersebut tentu beban bupati semakin berat untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang Nomor 15 tahun 2004.
Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Suraidah Suhardi menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah setempat meraih kembali opini WTP, menurutnya, perolehan predikat tersebut mesti menjadi catatan penting untuk progres pembangunan daerah.
"Sehingga predikat WTP makin menguatkan keyakinan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Mamuju bahwa prestise yang diharapkan pemerintah tak terhenti karena nada yang tak seirama dengan prestasi," kata Suraidah.