Mamuju (Antaranews Sulsel) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin mengatakan, target pendapatan daerah Sulbar pada 2017 meningkat 8,49 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Peningkatan itu belum secara signifikan karena sumber-sumber pendapatan dari sektor kehutanan, energi yang belum optimal dan tidak diperolehnya dana insentif daerah," kata Ismail Zainuddin saat menyampaikan jawaban Gubernur Sulbar terhadap pemandangan umum Fraksi Golkar, PAN dan Keummatan terkait pendapatan dan strategi dalam meningkatkan PAD, pada rapat paripurna di Gedung DPRD Sulbar, Selasa.
Agenda rapat paripurna itu adalah mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
"Untuk keluar dari permasalahan itu, akan dilakukan berbagai langkah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi berupa pengkajian sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum maksimal, antara lain dari sektor kehutanan dan energi," ucapnya.
"Sedangkan dari sektor pajak kendaraan bermotor akan dilakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk mengintensifkan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, juga akan melakukan reviuw kembali beberapa regulasi di bidang pendapatan," papar Ismail.
Selain hal tersebut, Fraksi Keumatan juga mempertanyakan peluang investasi apa yang dilakukan dan dampak terhadap pengelolaan Blok Sebuku untuk meningkan PAD.
Ismail mengatakan, Pemprov Sulbar telah melakukan penyertaan modal pada Bank Sulselbar sejak 2011-2017 sebesar Rp18.000.000.000 dan tahun anggaran 2018 telah dianggarkan Rp10.000.000.000 sehingga dari penyertaan modal tersebut didapatkan dividen/jasa yakni pada 2017 sebesar Rp7.720.102.976.
Terkait pengelolaan Blok Sebuku, Ismail menjelaskan apabila Sulbar bersama dengan Kalsel telah ditetapkan sebagai penerima Participating Interest (PI), juga akan mendapatkan bagi hasil migas atas pengelolaan blok tersebut.
"Apabila hal tersebut dilakukan, secara otomatis dapat menambah pendapatan dan kemampuan fiskal bagi Sulbar dalam membiayai program-program kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan Malaqbiq," sebut Ismail.
Sedangkan, tanggapan terhadap Fraksi Demokrat, Golkar, Gerindra dan PDIP yang mempertanyakan belanja daerah yang penggunaannya apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatannya yang prorakyat serta belanja yang bervariasi, Ismail menyampaikan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun Anggaran 2017 pada masing-masing OPD berpedoman pada RPJMD tahun 2017-2022.
"Tentu program yang ada pada masing-masing OPD yang mempedomani? RPJMD tahun 2017-2022, kita harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Mengenai adanya belanja yang bervariasi, dia mengatakan bahwa pada 2017 tingkat capaian realisasi belanja OPD dari 85,77 persen sampai dengan 99,64 persen, itu sudah cukup maksimal.
"Kedepan akan tetap dilakukan upaya dan langkah-langkah strategis agar belanja dapat lebih maksimal lagi, terutama pada belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," harapnya
Selain hal tersebut, fraksi Golkar dan PAN juga mempertanyakan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2017 lebih Rp41 miliar, apakah itu bentuk penghematan (efisiensi anggaran) atau adanya kegiatan yang belum terlaksana.
Menanggapi hal tersebut, Ismail menyampaikan bahwa SiLPA 2017 tersebut selain bentuk penghematan dalam rangka menutup defisit belanja 2018, yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan yang lain, juga terdapat beberapa program kegiatan yang sudah selesai dikerjakan pada beberapa OPD yang belum sempat dibayarkan, itu disebabkan penyelesaian program tersebut di akhir tahun anggaran.
Agar permasalahan seperti itu tidak terulang lagi, Ismail mengemukakan, Pemprov akan memaksimalkan belanja yang telah direncanakan serta mengupayakan penyusunan APBD pokok diselesaikan lebih awal, sehingga APBD dapat mulai dilaksanakan pada awal tahun anggaran.
"Peningkatan itu belum secara signifikan karena sumber-sumber pendapatan dari sektor kehutanan, energi yang belum optimal dan tidak diperolehnya dana insentif daerah," kata Ismail Zainuddin saat menyampaikan jawaban Gubernur Sulbar terhadap pemandangan umum Fraksi Golkar, PAN dan Keummatan terkait pendapatan dan strategi dalam meningkatkan PAD, pada rapat paripurna di Gedung DPRD Sulbar, Selasa.
Agenda rapat paripurna itu adalah mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
"Untuk keluar dari permasalahan itu, akan dilakukan berbagai langkah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi berupa pengkajian sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum maksimal, antara lain dari sektor kehutanan dan energi," ucapnya.
"Sedangkan dari sektor pajak kendaraan bermotor akan dilakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk mengintensifkan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, juga akan melakukan reviuw kembali beberapa regulasi di bidang pendapatan," papar Ismail.
Selain hal tersebut, Fraksi Keumatan juga mempertanyakan peluang investasi apa yang dilakukan dan dampak terhadap pengelolaan Blok Sebuku untuk meningkan PAD.
Ismail mengatakan, Pemprov Sulbar telah melakukan penyertaan modal pada Bank Sulselbar sejak 2011-2017 sebesar Rp18.000.000.000 dan tahun anggaran 2018 telah dianggarkan Rp10.000.000.000 sehingga dari penyertaan modal tersebut didapatkan dividen/jasa yakni pada 2017 sebesar Rp7.720.102.976.
Terkait pengelolaan Blok Sebuku, Ismail menjelaskan apabila Sulbar bersama dengan Kalsel telah ditetapkan sebagai penerima Participating Interest (PI), juga akan mendapatkan bagi hasil migas atas pengelolaan blok tersebut.
"Apabila hal tersebut dilakukan, secara otomatis dapat menambah pendapatan dan kemampuan fiskal bagi Sulbar dalam membiayai program-program kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan Malaqbiq," sebut Ismail.
Sedangkan, tanggapan terhadap Fraksi Demokrat, Golkar, Gerindra dan PDIP yang mempertanyakan belanja daerah yang penggunaannya apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatannya yang prorakyat serta belanja yang bervariasi, Ismail menyampaikan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun Anggaran 2017 pada masing-masing OPD berpedoman pada RPJMD tahun 2017-2022.
"Tentu program yang ada pada masing-masing OPD yang mempedomani? RPJMD tahun 2017-2022, kita harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Mengenai adanya belanja yang bervariasi, dia mengatakan bahwa pada 2017 tingkat capaian realisasi belanja OPD dari 85,77 persen sampai dengan 99,64 persen, itu sudah cukup maksimal.
"Kedepan akan tetap dilakukan upaya dan langkah-langkah strategis agar belanja dapat lebih maksimal lagi, terutama pada belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," harapnya
Selain hal tersebut, fraksi Golkar dan PAN juga mempertanyakan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2017 lebih Rp41 miliar, apakah itu bentuk penghematan (efisiensi anggaran) atau adanya kegiatan yang belum terlaksana.
Menanggapi hal tersebut, Ismail menyampaikan bahwa SiLPA 2017 tersebut selain bentuk penghematan dalam rangka menutup defisit belanja 2018, yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan yang lain, juga terdapat beberapa program kegiatan yang sudah selesai dikerjakan pada beberapa OPD yang belum sempat dibayarkan, itu disebabkan penyelesaian program tersebut di akhir tahun anggaran.
Agar permasalahan seperti itu tidak terulang lagi, Ismail mengemukakan, Pemprov akan memaksimalkan belanja yang telah direncanakan serta mengupayakan penyusunan APBD pokok diselesaikan lebih awal, sehingga APBD dapat mulai dilaksanakan pada awal tahun anggaran.