Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono melantik 104 pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.
"Pelantikan ini adalah salah satu aplikasi dari peraturan pemerintah yang baru, bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah jabatan," kata Soni dalam arahannya usai mengambil sumpah jabatan para pejabat di Makassar, Rabu.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kata dia, penjabat fungsional tak perlu dilantik, sekarang harus tetap dilantik.
"Jabatan ini adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan. Dan tentunya, pelantikan ini sudah dapat izin tertulis Kementerian Dalam Negeri," kata dia.
Para pejabat yang dilantik merupakan pejabat fungsional dari unit kerja Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian, Badan Pengembangan SDM, Biro Umum dan Perlengkapan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, Rumah Sakit, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pendidikan.
Setelah pelantikan pejabat fungsional ini, lanjut Sumarsono, akan dilanjutkan dengan pelantikan pejabat struktural, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Menurutnya, ke depan akan lebih banyak PNS yang berminat menduduki jabatan fungsional dibandingkan struktural. Penyebabnya, penghasilan pada jabatan fungsional lebih besar daripada struktural. Makin tinggi kinerja, makin tinggi juga penghasilannya. Makanya, pemprov juga menerapkan sistem anggaran kinerja.
"Sekarang, bagi yang merasa tidak cocok dengan jabatannya, silakan lapor ke Sekda, supaya dapat jabatan yang lebih cocok. Semua PNS harus ditempatkan sesuai keahliannya," tegasnya.
Khusus untuk guru-guru yang menempati jabatan fungsional dan baru saja dilantik, Soni berpesan agar mereka bisa menjadi penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat. Terutama, di masa-masa seperti sekarang, ketika proses penerimaan siswa baru secara daring (online) yang dilakukan Dinas Pendidikan Sulsel, mendapat banyak sorotan.?
"Guru-guru sebaiknya diberi penjelasan apa adanya. Kalau server `down` jangan malah ikut mengompori, hingga menimbulkan kepanikan orangtua siswa," katanya.
"Pelantikan ini adalah salah satu aplikasi dari peraturan pemerintah yang baru, bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah jabatan," kata Soni dalam arahannya usai mengambil sumpah jabatan para pejabat di Makassar, Rabu.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kata dia, penjabat fungsional tak perlu dilantik, sekarang harus tetap dilantik.
"Jabatan ini adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan. Dan tentunya, pelantikan ini sudah dapat izin tertulis Kementerian Dalam Negeri," kata dia.
Para pejabat yang dilantik merupakan pejabat fungsional dari unit kerja Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian, Badan Pengembangan SDM, Biro Umum dan Perlengkapan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, Rumah Sakit, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pendidikan.
Setelah pelantikan pejabat fungsional ini, lanjut Sumarsono, akan dilanjutkan dengan pelantikan pejabat struktural, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Menurutnya, ke depan akan lebih banyak PNS yang berminat menduduki jabatan fungsional dibandingkan struktural. Penyebabnya, penghasilan pada jabatan fungsional lebih besar daripada struktural. Makin tinggi kinerja, makin tinggi juga penghasilannya. Makanya, pemprov juga menerapkan sistem anggaran kinerja.
"Sekarang, bagi yang merasa tidak cocok dengan jabatannya, silakan lapor ke Sekda, supaya dapat jabatan yang lebih cocok. Semua PNS harus ditempatkan sesuai keahliannya," tegasnya.
Khusus untuk guru-guru yang menempati jabatan fungsional dan baru saja dilantik, Soni berpesan agar mereka bisa menjadi penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat. Terutama, di masa-masa seperti sekarang, ketika proses penerimaan siswa baru secara daring (online) yang dilakukan Dinas Pendidikan Sulsel, mendapat banyak sorotan.?
"Guru-guru sebaiknya diberi penjelasan apa adanya. Kalau server `down` jangan malah ikut mengompori, hingga menimbulkan kepanikan orangtua siswa," katanya.