Makassa (Antaranews Sulsel) - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KISP) Provinsi Sulawesi Selatan menyasar universitas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyosialisasikan keterbukaan informasi publik.
"Kalau sebelumnya sosialisasi lebih banyak di internal pemerintah, sekarang mulai di perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD," kata Kepala Dinas KISP Sulsel Andi Hasdullah usai membuka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Makassar, Senin.
Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD termasuk dalam badan publik karena separuh atau seluruh anggarannya menggunakan APBD, APBN, atau sumbangan masyarakat.
"Oleh karena itu, perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD berkewajiban menerapkan keterbukaan informasi publik," ujarnya.
Menurut Andi Hasdullah, terdapat tiga hal yang menjadi dasar keterbukaan informasi public, yakni tuntutan regulasi berdasarkan UU No. 14/2018 yang menjamin hak masyarakat terhadap informasi publik.
Kedua, lanjut dia, keterbukaan informasi publik telah menjadi tuntutan dari tata kelola penyelenggaraan badan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.
"Tidak ada lagi badan publik yang pengelolaannya tertutup karena akan menjadi tertinggal," imbuhnya.
Ketiga, katnya lagi, adalah tuntutan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Informatika Dinas KISP Badaruddin menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sulsel terkait dengan pedoman pelayanan informasi di daerah setempat.
Kegiatan itu, lanjutnya, sekaligus untuk menyebarluaskan materi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta peraturan pelaksanaannya pada badan publik.
"Kita juga berharap dengan kegiatan ini mendorong terbentuknya pejabat pengelola informasi badan publik sekaligus memberi penguatan terhadap pejabat tersebut pada badan public, seperti BUMN, BUMD,?hingga perguruan tinggi," kata Badaruddin.
Sesuai dengan tema, dia berharap sosialisasi itu dapat mewujudkan badan publik perguruan tinggi dan BUMN/BUMD yang transparan dan terbuka di Sulsel.
"Kalau sebelumnya sosialisasi lebih banyak di internal pemerintah, sekarang mulai di perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD," kata Kepala Dinas KISP Sulsel Andi Hasdullah usai membuka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Makassar, Senin.
Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD termasuk dalam badan publik karena separuh atau seluruh anggarannya menggunakan APBD, APBN, atau sumbangan masyarakat.
"Oleh karena itu, perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD berkewajiban menerapkan keterbukaan informasi publik," ujarnya.
Menurut Andi Hasdullah, terdapat tiga hal yang menjadi dasar keterbukaan informasi public, yakni tuntutan regulasi berdasarkan UU No. 14/2018 yang menjamin hak masyarakat terhadap informasi publik.
Kedua, lanjut dia, keterbukaan informasi publik telah menjadi tuntutan dari tata kelola penyelenggaraan badan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.
"Tidak ada lagi badan publik yang pengelolaannya tertutup karena akan menjadi tertinggal," imbuhnya.
Ketiga, katnya lagi, adalah tuntutan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Informatika Dinas KISP Badaruddin menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sulsel terkait dengan pedoman pelayanan informasi di daerah setempat.
Kegiatan itu, lanjutnya, sekaligus untuk menyebarluaskan materi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta peraturan pelaksanaannya pada badan publik.
"Kita juga berharap dengan kegiatan ini mendorong terbentuknya pejabat pengelola informasi badan publik sekaligus memberi penguatan terhadap pejabat tersebut pada badan public, seperti BUMN, BUMD,?hingga perguruan tinggi," kata Badaruddin.
Sesuai dengan tema, dia berharap sosialisasi itu dapat mewujudkan badan publik perguruan tinggi dan BUMN/BUMD yang transparan dan terbuka di Sulsel.