Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tautoto Tanaranggina meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sulsel untuk melakukan koordinasi hingga ke kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1439 Hijriah.
"Dalam waktu dekat ada Idul Adha, tolong tingkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota jangan sampai ada yang bermasalah," kata Tautoto saat memberikan pengarahan di Kantor DPKH di Makassar, Jumat.
Secara khusus, Tautoto menekankan agar dinas memperhatikan aspek kesehatan hewan ternak agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen.
"Saya tidak ingin ada laporan hewan ternak yang dipotong adalah hewan sakit," ujarnya.
Ia juga meminta DPKH memperketat pengawasan untuk meminimalisir pemotongan hewan ternak betina produktif yang akan mempengaruhi jumlah produksi hewan ternak ke depan.
"Kalau ada masalah cepat direspon," imbuhnya lagi.
Merespon hal ini, Kepala DPKH Sulsel Abdul Azis mengatakan pihaknya telah membuat surat edaran kepada dinas kabupaten-kota agar dilakukan pemeriksaan anti mortem (sebelum penyembelihan) dan post mortem (setelah penyembelihan) untuk mengantisipasi adanya hewan yang tidak layak.
"Termasuk Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk hewan yang akan disembelih atau dikirim keluar daerah," tambahnya.
Pihaknya, kata Abdul Azis, juga akan menggelar pelatihan juru sembelih hewan kurban, bekerja sama dengan DPRD, dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Ia menambahkan saat ini persediaan hewan kurban di wilayah tersebut menjelang hari raya Idul Adha 1439 Hijriah mencapai 70 ribu ekor, dan mampu memenuhi kebutuhan untuk wilayah Sulsel dan wilayah lain.
"Dalam waktu dekat ada Idul Adha, tolong tingkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota jangan sampai ada yang bermasalah," kata Tautoto saat memberikan pengarahan di Kantor DPKH di Makassar, Jumat.
Secara khusus, Tautoto menekankan agar dinas memperhatikan aspek kesehatan hewan ternak agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen.
"Saya tidak ingin ada laporan hewan ternak yang dipotong adalah hewan sakit," ujarnya.
Ia juga meminta DPKH memperketat pengawasan untuk meminimalisir pemotongan hewan ternak betina produktif yang akan mempengaruhi jumlah produksi hewan ternak ke depan.
"Kalau ada masalah cepat direspon," imbuhnya lagi.
Merespon hal ini, Kepala DPKH Sulsel Abdul Azis mengatakan pihaknya telah membuat surat edaran kepada dinas kabupaten-kota agar dilakukan pemeriksaan anti mortem (sebelum penyembelihan) dan post mortem (setelah penyembelihan) untuk mengantisipasi adanya hewan yang tidak layak.
"Termasuk Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk hewan yang akan disembelih atau dikirim keluar daerah," tambahnya.
Pihaknya, kata Abdul Azis, juga akan menggelar pelatihan juru sembelih hewan kurban, bekerja sama dengan DPRD, dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Ia menambahkan saat ini persediaan hewan kurban di wilayah tersebut menjelang hari raya Idul Adha 1439 Hijriah mencapai 70 ribu ekor, dan mampu memenuhi kebutuhan untuk wilayah Sulsel dan wilayah lain.