Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono menginstruksikan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
"Saya perintahkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk merevitalisasi posyandu," kata Soni usai menghadiri puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Makassar, Senin.
Soni menjelaskan, posyandu pada dasarnya merupakan perpaduan antara pos timbang, pos gizi, pos kesehatan, hingga pos KB yang diintegrasikan dalam satu posko.
Melalui posyandu, kata dia, pemantauan terhadap anak-anak bergizi buruk maupun tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mudah dipantau.
"Kalau ada yang gizi buruk bisa langsung dibantu dengan pemberian makanan tambahan," ujarnya.
Sayangnya, lanjut dia, peran posyandu akhir-akhir ini mulai berkurang, banyak posyandu yang tidak aktif, bahkan sama sekali tidak berjalan.
Revitalisasi posyandu, kata dia, karenanya perlu dirancang kembali untuk mengantisipasi kasus-kasus gizi buruk dan masalah pertumbuhan anak, termasuk meningkatkan jumlah akseptor KB.
"Dalam revitalisasi ini, Puskesmas, PKK, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Keluarga Berencana, empat ini perlu bergandengan tangan untuk menggerakkan revitalisasi ini," kata dia.
"Saya perintahkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk merevitalisasi posyandu," kata Soni usai menghadiri puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Makassar, Senin.
Soni menjelaskan, posyandu pada dasarnya merupakan perpaduan antara pos timbang, pos gizi, pos kesehatan, hingga pos KB yang diintegrasikan dalam satu posko.
Melalui posyandu, kata dia, pemantauan terhadap anak-anak bergizi buruk maupun tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mudah dipantau.
"Kalau ada yang gizi buruk bisa langsung dibantu dengan pemberian makanan tambahan," ujarnya.
Sayangnya, lanjut dia, peran posyandu akhir-akhir ini mulai berkurang, banyak posyandu yang tidak aktif, bahkan sama sekali tidak berjalan.
Revitalisasi posyandu, kata dia, karenanya perlu dirancang kembali untuk mengantisipasi kasus-kasus gizi buruk dan masalah pertumbuhan anak, termasuk meningkatkan jumlah akseptor KB.
"Dalam revitalisasi ini, Puskesmas, PKK, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Keluarga Berencana, empat ini perlu bergandengan tangan untuk menggerakkan revitalisasi ini," kata dia.