Mamuju (Antaranews Sulsel) - Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat Fahmi Massiara meminta para kepala desa di daerah itu agar melakukan berbagai inovasi dalam memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Saya mengajak para Kepala Desa, perangkat desa serta masyarakat desa untuk berinovasi dengan memahami kondisi dan menggali potensi masing-masing desa untuk dapat dieksplor menjadi sebuah produk unggulan atau objek wisata yang membanggakan," kata Fahmi Massiara, Selasa.
Ia juga berharap kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Bupati, agar terus mengawal dan mengoptimalkan pembinaan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa terkhusus untuk penyusunan perencanaan desa.
"Khusus bagi kepala OPD agar berperan aktif melakukan langkah-langkah pendekatan dan komunikasi secara intens terhadap pemerintah desa untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan antarPemerintah Kabupaten Majene dengan pemerintah desa sehingga tidak terjadi lagi program kegiatan yang tumpah tindih," paparnya.
"Melalui sinkronisasi tersebut diharapkan target-target pembangunan dapat terealisasi dengan dukungan sumber dana APBDesa," tambah Fahmi Massiara.
Terkait Dana Desa (DD), Fahmi Massiara menyampaikan bahwa hampir setiap tahun pemerintah pusat menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke daerah.
"Namun dana desa yang selama ini menjadi salah satu upaya menggerakkan kesejahteraan di desa hanya bersifat stimulan dan tidak ada jamina dana desa akan ada secara terus-menerus," terang Fahmi Massiara.
Untuk itu lanjutnya, keberadaan dana desa perlu dijadikan evaluasi terkait dengan efektifitas penggunaan dana desa.
Termasuk kata Bupati, dengan berinvoasi juga mengeksplor setiap potensi desa melalui BUMDes sehingga akan mendatangkan PAD bagi desa secara berkelanjutan.
"Apalagi lagi kemampuan APBD yang terbatas. Tidak semua program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada setiap tahunya melalui musrenbang dapat di akomodir," ucapnya.
"Jadi, dana desa itu sifatnya stimulan dan tidak ada jaminan dana desa akan ada terus sehingga dalam perencanaan penggunaan anggaran desa sudah harus membuat konsep perencanaan yang sifatnya dapat mendatangkan pendapatan asli desa yang dapat berkelanjutan," jelas Fahmi Massiara.
Kepala Desa Bukit Samang A Gunawan mengakui, pengelolaan BUMDes di desanya dilakukan melalui pengelolaan tempat wisata Bukit Pelangi.
Ia menyatakan, dalam satu minggu tempat wisata tersebut dikunjungi lebih dari 500 pengujung.
"Rata rata pengujung yang datang setiap minggu mencapai 500 orang. Saat ini harga tiket Pesona Bukit Pelangi kami kenakan tarif untuk dewasa sebesar Rp15 ribu dan anak-anak Rp10 ribu. Semua itu dikelola oleh BUMDes," terang Gunawan.
Sedangkan Kepala Desa Binanga juga mengaku mengelola BUMDes di sektor pariwisita melalui pengelolaan hutan mangrove seluas 60 hektare.
"Bagi masyarakt yang ingin berkunjung di kawasan mangrove itu dikenakan tarif Rp2.000 untuk semua umur. Bahkan beberapa universitas terbesar di Indonesia seperti Trisakti dan UGM sudah mengujungi pengelolaan hutan Mangrove. Juga dari negara lain seperti Amerika Serikat dan juga Belgia," kata Kades Binanga.
"Saya mengajak para Kepala Desa, perangkat desa serta masyarakat desa untuk berinovasi dengan memahami kondisi dan menggali potensi masing-masing desa untuk dapat dieksplor menjadi sebuah produk unggulan atau objek wisata yang membanggakan," kata Fahmi Massiara, Selasa.
Ia juga berharap kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Bupati, agar terus mengawal dan mengoptimalkan pembinaan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa terkhusus untuk penyusunan perencanaan desa.
"Khusus bagi kepala OPD agar berperan aktif melakukan langkah-langkah pendekatan dan komunikasi secara intens terhadap pemerintah desa untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan antarPemerintah Kabupaten Majene dengan pemerintah desa sehingga tidak terjadi lagi program kegiatan yang tumpah tindih," paparnya.
"Melalui sinkronisasi tersebut diharapkan target-target pembangunan dapat terealisasi dengan dukungan sumber dana APBDesa," tambah Fahmi Massiara.
Terkait Dana Desa (DD), Fahmi Massiara menyampaikan bahwa hampir setiap tahun pemerintah pusat menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke daerah.
"Namun dana desa yang selama ini menjadi salah satu upaya menggerakkan kesejahteraan di desa hanya bersifat stimulan dan tidak ada jamina dana desa akan ada secara terus-menerus," terang Fahmi Massiara.
Untuk itu lanjutnya, keberadaan dana desa perlu dijadikan evaluasi terkait dengan efektifitas penggunaan dana desa.
Termasuk kata Bupati, dengan berinvoasi juga mengeksplor setiap potensi desa melalui BUMDes sehingga akan mendatangkan PAD bagi desa secara berkelanjutan.
"Apalagi lagi kemampuan APBD yang terbatas. Tidak semua program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada setiap tahunya melalui musrenbang dapat di akomodir," ucapnya.
"Jadi, dana desa itu sifatnya stimulan dan tidak ada jaminan dana desa akan ada terus sehingga dalam perencanaan penggunaan anggaran desa sudah harus membuat konsep perencanaan yang sifatnya dapat mendatangkan pendapatan asli desa yang dapat berkelanjutan," jelas Fahmi Massiara.
Kepala Desa Bukit Samang A Gunawan mengakui, pengelolaan BUMDes di desanya dilakukan melalui pengelolaan tempat wisata Bukit Pelangi.
Ia menyatakan, dalam satu minggu tempat wisata tersebut dikunjungi lebih dari 500 pengujung.
"Rata rata pengujung yang datang setiap minggu mencapai 500 orang. Saat ini harga tiket Pesona Bukit Pelangi kami kenakan tarif untuk dewasa sebesar Rp15 ribu dan anak-anak Rp10 ribu. Semua itu dikelola oleh BUMDes," terang Gunawan.
Sedangkan Kepala Desa Binanga juga mengaku mengelola BUMDes di sektor pariwisita melalui pengelolaan hutan mangrove seluas 60 hektare.
"Bagi masyarakt yang ingin berkunjung di kawasan mangrove itu dikenakan tarif Rp2.000 untuk semua umur. Bahkan beberapa universitas terbesar di Indonesia seperti Trisakti dan UGM sudah mengujungi pengelolaan hutan Mangrove. Juga dari negara lain seperti Amerika Serikat dan juga Belgia," kata Kades Binanga.