Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera memasukkan Surat Pemerintah Membayar (SPM) untuk mencairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"OPD yang lambat masukkan SPM saya harap ada percepatan, untuk realisasi (pencairan TPP)," kata Soni Sumarsono yang dihubungi dari Makassar, Kamis.
Ia mengatakan proses Pilkada yang berlangsung Juni lalu agak menghambat (memperlambat proses administrasi), namun pihaknya optimistis proses penerbitan SPM tersebut dapat segera rampung.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis menambahkan apabila OPD belum memasukkan SPM, pihaknya tidak bisa menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hal inilah yang menghambat pembayaran TPP di lingkup Pemprov Sulsel.
"Bukan kami tak mau membayar atau menunda, OPD memang belum memasukkan berkas pencairan," kata Arwin.
Ia mengatakan jika SPM telah masuk, dan seluruh syarat kelengkapan berkasnya telah rampung, maka sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), paling lambat dalam dua hari pihaknya harus ?menerbitkan SP2D ke Bank Sulselbar agar dana tersebut ditransferkan ke bendahara OPD untuk kemudian dibayarkan ke pegawai masing-masing.
"Dalam kondisi normal, prosesnya hanya butuh satu hari yang penting kelengkapan berkasnya siap," ujarnya.
Karenanya pihaknya membantah jika keterlambatan pencairan TPP ASN Pemprov Sulsel disebabkan oleh lambannya BPKD.
"Tidak benar itu, SPM dari OPD yang sampai saat ini belum masuk," tegasnya.
Untuk Dinas Pendidikan misalnya, kata dia, sejauh ini SPM yang masuk hanya pembayaran sampai bulan Maret, dampaknya TPP lingkup dinas tersebut sejak bulan April lalu belum cair.
"OPD yang lambat masukkan SPM saya harap ada percepatan, untuk realisasi (pencairan TPP)," kata Soni Sumarsono yang dihubungi dari Makassar, Kamis.
Ia mengatakan proses Pilkada yang berlangsung Juni lalu agak menghambat (memperlambat proses administrasi), namun pihaknya optimistis proses penerbitan SPM tersebut dapat segera rampung.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis menambahkan apabila OPD belum memasukkan SPM, pihaknya tidak bisa menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hal inilah yang menghambat pembayaran TPP di lingkup Pemprov Sulsel.
"Bukan kami tak mau membayar atau menunda, OPD memang belum memasukkan berkas pencairan," kata Arwin.
Ia mengatakan jika SPM telah masuk, dan seluruh syarat kelengkapan berkasnya telah rampung, maka sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), paling lambat dalam dua hari pihaknya harus ?menerbitkan SP2D ke Bank Sulselbar agar dana tersebut ditransferkan ke bendahara OPD untuk kemudian dibayarkan ke pegawai masing-masing.
"Dalam kondisi normal, prosesnya hanya butuh satu hari yang penting kelengkapan berkasnya siap," ujarnya.
Karenanya pihaknya membantah jika keterlambatan pencairan TPP ASN Pemprov Sulsel disebabkan oleh lambannya BPKD.
"Tidak benar itu, SPM dari OPD yang sampai saat ini belum masuk," tegasnya.
Untuk Dinas Pendidikan misalnya, kata dia, sejauh ini SPM yang masuk hanya pembayaran sampai bulan Maret, dampaknya TPP lingkup dinas tersebut sejak bulan April lalu belum cair.