Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menekan angka kemiskinan yang dinilai mengalami peningkatan pada tahun ini.
"Kami dari Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar (Lak-Sulbar) meminta agar kemiskinan yang meningkat dapat ditekan," kata Ketua Lak Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, meningkatnya kemiskinan di Sulbar merupakan bukti rill bahwa gubernur Ali Baal Masdar gagal menjalankan pemerintahan.
"Semua janji manisnya semasa kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar hanyalah retorika belaka, faktanya di Sulbar kemiskinan masih terjadi, bahkan masyarakat didera gizi buruk," katanya.
Oleh karena itu berharap ke depan ABPD Provinsi Sulbar Tahun 2019 bisa digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan agar mengalami penurunan.
"Pemerintah jangan sibuk bagi proyek jatah kekuasaan tetapi harus berorientasi program yang menyentuh langsung masyarakat miskin kami mengetuk hati elite penguasa dalam hal ini Gubernur beserta jajarannya serta wakil rakyat di DPRD untuk tidak menjadikan APBD sebagai ladang korupsi yang menyuburkan kemiskinan rakyat," katanya.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar merilis, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulbar ?bertambah sekitar 2.020 orang atau mencapai 11,25 persen pada bulan Maret 2018 atau mengalami peningkatan 0,05 persen dibandingkan bulan Maret 2017 mencapai 11,30 persen
Jumlah penduduk miskin yang terdata di Sulbar mencapai 151, 78 ribu orang adalah penduduk miskin tersebut dengan pengeluarannya per bulan dibawah garis kemiskinan.
Menurut dia, jumlah penduduk miskin di Sulbar meningkat mencapai 0,05 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang mencapai 11,30 persen karena penduduk miskin saat itu mencapai 149,47 ribu orang.
"Kami dari Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar (Lak-Sulbar) meminta agar kemiskinan yang meningkat dapat ditekan," kata Ketua Lak Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, meningkatnya kemiskinan di Sulbar merupakan bukti rill bahwa gubernur Ali Baal Masdar gagal menjalankan pemerintahan.
"Semua janji manisnya semasa kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar hanyalah retorika belaka, faktanya di Sulbar kemiskinan masih terjadi, bahkan masyarakat didera gizi buruk," katanya.
Oleh karena itu berharap ke depan ABPD Provinsi Sulbar Tahun 2019 bisa digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan agar mengalami penurunan.
"Pemerintah jangan sibuk bagi proyek jatah kekuasaan tetapi harus berorientasi program yang menyentuh langsung masyarakat miskin kami mengetuk hati elite penguasa dalam hal ini Gubernur beserta jajarannya serta wakil rakyat di DPRD untuk tidak menjadikan APBD sebagai ladang korupsi yang menyuburkan kemiskinan rakyat," katanya.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar merilis, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulbar ?bertambah sekitar 2.020 orang atau mencapai 11,25 persen pada bulan Maret 2018 atau mengalami peningkatan 0,05 persen dibandingkan bulan Maret 2017 mencapai 11,30 persen
Jumlah penduduk miskin yang terdata di Sulbar mencapai 151, 78 ribu orang adalah penduduk miskin tersebut dengan pengeluarannya per bulan dibawah garis kemiskinan.
Menurut dia, jumlah penduduk miskin di Sulbar meningkat mencapai 0,05 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang mencapai 11,30 persen karena penduduk miskin saat itu mencapai 149,47 ribu orang.