Mamuju (Antaranews Sulsel) - Provinsi Sulawesi Barat mendapat alokasi dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk "replanting" atau peremajaan perkebunan kelapa sawit seluas 5.000 hektare.
"Target areal peremajaan kelapa sawit melalui pendanaan BPDP-KS tahun 2018 di Provinsi Sulbar diusulkan seluas 5.000 hektare, yakni 2.500 hektare untuk Kabupten Pasangkayu dan 25.000 dan 2.500 hektare di Kabupaten Mamuju Tengah," kata Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni Anwar pada acara sosialisasi peremajaan perkebunan kelapa sawit tingkat Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju, Rabu.
Sosialisasi peremajaan kelapa sawit perkebunan itu, lanjut Enny, sebagai bukti keseriusan dan dukungan Kementerian Pertanian, khususnya Direktur Jenderal Perkebunan dalam rangka peremajaan kelapa sawit di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi ke-33 tersebut.
Ia menyatakan, upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dilakukan melalui kebijakan revitalisasi perkebunan dan kewajiban setiap perusahaan penerima izin usaha perkebunan, demi menfasilitasi pembangunan masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari izin yang diberikan oleh bupati.
Selain itu, tambahnya, dalam upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang perhimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan dukungan kebijakan tersebut meliputi kegiatan peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit pengembangan SDM dan bantuan sarana dan prasarana.
Wagub mengatakan, untuk melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit, pemerintah kabupaten sangat berperan aktif karena petani dan kelembagaan tani serta lahan perkebunan berada di masing-masing kabupaten.
Peremajaan tersebut demi mengganti tanaman yang produktifitasnya kurang dari 10 ton TBS/hektare/tahun, dan kegiatan tersebut juga mencakup penaganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat menyambut baik kegiatan peremajaan kelapa sawit yang dilakukan oleh tim BPDPKS. Diharapkan melalui pertemuan ini semua pihak terkait ikut berperan dan memberikan masukan dan dukungan di Sulawesi Barat yang berkelanjutan," kata Enny.
Sementara itu Ketua Panitia kegiatan sosialisasi tersebut Abdul Waris Lestari menyampaikan bahwa tujuan pertemuan sosialisasi peremajaan kelapa sawit ini untuk mencapai kesepahaman dan mensinkronisasikan peran antarsemua "stakeholder" dalam mendukung pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efesien, terintegrasi dan berkelanjutan melalui peremajaan kelapa sawit.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari, 28- 29 Agustus 2018 yang dihadiri Direktur Perbenihan Perkebunan, Tim Badan Perkebunan Kelapa Sawit, para bupati dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, Plt Kadis Pertanian Sulbar Tanawali, para pimpinan Komisi II DPRD kabupaten, para kepala instansi vertikal terkait dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, pimpinan Bank serta para penangkar benih yang ada di Sulbar.
"Kegiatan yang digelar sejak kemarin (Selasa) ini merupakan bagian dari anggaran BPKDPKS Kementerian Pertanian tahun anggaran 2018," ujar Abdul Waris Lestari.
"Target areal peremajaan kelapa sawit melalui pendanaan BPDP-KS tahun 2018 di Provinsi Sulbar diusulkan seluas 5.000 hektare, yakni 2.500 hektare untuk Kabupten Pasangkayu dan 25.000 dan 2.500 hektare di Kabupaten Mamuju Tengah," kata Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni Anwar pada acara sosialisasi peremajaan perkebunan kelapa sawit tingkat Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju, Rabu.
Sosialisasi peremajaan kelapa sawit perkebunan itu, lanjut Enny, sebagai bukti keseriusan dan dukungan Kementerian Pertanian, khususnya Direktur Jenderal Perkebunan dalam rangka peremajaan kelapa sawit di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi ke-33 tersebut.
Ia menyatakan, upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dilakukan melalui kebijakan revitalisasi perkebunan dan kewajiban setiap perusahaan penerima izin usaha perkebunan, demi menfasilitasi pembangunan masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari izin yang diberikan oleh bupati.
Selain itu, tambahnya, dalam upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang perhimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan dukungan kebijakan tersebut meliputi kegiatan peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit pengembangan SDM dan bantuan sarana dan prasarana.
Wagub mengatakan, untuk melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit, pemerintah kabupaten sangat berperan aktif karena petani dan kelembagaan tani serta lahan perkebunan berada di masing-masing kabupaten.
Peremajaan tersebut demi mengganti tanaman yang produktifitasnya kurang dari 10 ton TBS/hektare/tahun, dan kegiatan tersebut juga mencakup penaganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat menyambut baik kegiatan peremajaan kelapa sawit yang dilakukan oleh tim BPDPKS. Diharapkan melalui pertemuan ini semua pihak terkait ikut berperan dan memberikan masukan dan dukungan di Sulawesi Barat yang berkelanjutan," kata Enny.
Sementara itu Ketua Panitia kegiatan sosialisasi tersebut Abdul Waris Lestari menyampaikan bahwa tujuan pertemuan sosialisasi peremajaan kelapa sawit ini untuk mencapai kesepahaman dan mensinkronisasikan peran antarsemua "stakeholder" dalam mendukung pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efesien, terintegrasi dan berkelanjutan melalui peremajaan kelapa sawit.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari, 28- 29 Agustus 2018 yang dihadiri Direktur Perbenihan Perkebunan, Tim Badan Perkebunan Kelapa Sawit, para bupati dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, Plt Kadis Pertanian Sulbar Tanawali, para pimpinan Komisi II DPRD kabupaten, para kepala instansi vertikal terkait dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, pimpinan Bank serta para penangkar benih yang ada di Sulbar.
"Kegiatan yang digelar sejak kemarin (Selasa) ini merupakan bagian dari anggaran BPKDPKS Kementerian Pertanian tahun anggaran 2018," ujar Abdul Waris Lestari.