Makassar (Antaranews Sulsel) - Kementerian Perhubungan tidak akan menfokuskan proyek Kereta Api di Sulawesi Selatan dan akan mere-orietasi (peninjauan kembali) proyek tersebut dengan menjalankan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
"Kereta Api di Sulsel bagus sekali dan didedikasikan untuk logistik dan ada empat manajemen disitu. Kita sudah selesaikan 40 kilometer melalui APBN, berikutnya kombinasi dengan KPBU," katanya
Mengenai dengan keberlangsungan proyek tersebut, pihaknya telah melakukan semacam `beauty on tes` terhadap calon investor tertentu yang dianggap layak dan baik.
"KPBU itu adalah kolaborasi antara BUMD, BUMN dan ada Asing di situ. Kita selama ini justru mengandalkan proyek Kereta Api dengan APBN, tapi APBN juga banyak kebutuhan. Kereta Api itu membutuhkan dana lebih Rp10 triliun," beber dia.
Menurut Budi masih banyak proyek-proyek lain yang didanai APBN, seperti contohnya, pembangunan Pelabuhan Kepulaun Selayar membutuhkan Rp40 miliar, di daerah Maluku Utara, Kalimantan Utara dan lainnya.
"Jadi kita tidak boleh hanya fokus pada proyek strategis itu saja, tapi berpikir proyek-proyek yang lain seperti Pelabuhan di Maluku Utara, Kaltara dan sebagainya," ulasnya.
Saat ini, pihaknya tengah mere-orientasi sejumlah proyek Kereta Api, salah satunya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), dimana sebagian itu di laksanakan dengan skema KPBU, begitupun akan dijalankan di Sulsel nantinya.
"KPBU ini adalah memberikan kesempatan kerja sama konsesi dengan waktu tertentu antara 20-30 tahun. Untuk investornya di Sulsel dari Korea, tapi saya lupa namanya," ungkap Budi.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp2 trilun dalam dua tahun untuk pembangunan jalur rel kereta api sepanjang 44 kilometer di Sulsel. Di tahun pertama pada 2017 disiapkan Rp1,4 triliun dan tahun ini Rp600 miliar.
Jalur yang diselesaikan dari Kabupaten Barru ke Palanro dan akses ke Pelabuhan Garongkong, sedangkan berikutnya dilanjutkan dari Barru ke kabupaten Maros.
Sementara sisanya 60 kilometer antara Kabupaten Barru ke Kabupaten Maros akan dibangun menggunakan APBN melalui mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Sehingga total dana APBN dengan jalur sepanjang 104 kilometer antara Palanro-Maros. Sedangkan jalur antara Palanro-Pare-Pare dan Maros-Makassar mengundang investasi swasta melalui dana KPBU atau proyek kerja sama swasta dan pemerintah.
"Kereta Api di Sulsel bagus sekali dan didedikasikan untuk logistik dan ada empat manajemen disitu. Kita sudah selesaikan 40 kilometer melalui APBN, berikutnya kombinasi dengan KPBU," katanya
Mengenai dengan keberlangsungan proyek tersebut, pihaknya telah melakukan semacam `beauty on tes` terhadap calon investor tertentu yang dianggap layak dan baik.
"KPBU itu adalah kolaborasi antara BUMD, BUMN dan ada Asing di situ. Kita selama ini justru mengandalkan proyek Kereta Api dengan APBN, tapi APBN juga banyak kebutuhan. Kereta Api itu membutuhkan dana lebih Rp10 triliun," beber dia.
Menurut Budi masih banyak proyek-proyek lain yang didanai APBN, seperti contohnya, pembangunan Pelabuhan Kepulaun Selayar membutuhkan Rp40 miliar, di daerah Maluku Utara, Kalimantan Utara dan lainnya.
"Jadi kita tidak boleh hanya fokus pada proyek strategis itu saja, tapi berpikir proyek-proyek yang lain seperti Pelabuhan di Maluku Utara, Kaltara dan sebagainya," ulasnya.
Saat ini, pihaknya tengah mere-orientasi sejumlah proyek Kereta Api, salah satunya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), dimana sebagian itu di laksanakan dengan skema KPBU, begitupun akan dijalankan di Sulsel nantinya.
"KPBU ini adalah memberikan kesempatan kerja sama konsesi dengan waktu tertentu antara 20-30 tahun. Untuk investornya di Sulsel dari Korea, tapi saya lupa namanya," ungkap Budi.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp2 trilun dalam dua tahun untuk pembangunan jalur rel kereta api sepanjang 44 kilometer di Sulsel. Di tahun pertama pada 2017 disiapkan Rp1,4 triliun dan tahun ini Rp600 miliar.
Jalur yang diselesaikan dari Kabupaten Barru ke Palanro dan akses ke Pelabuhan Garongkong, sedangkan berikutnya dilanjutkan dari Barru ke kabupaten Maros.
Sementara sisanya 60 kilometer antara Kabupaten Barru ke Kabupaten Maros akan dibangun menggunakan APBN melalui mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Sehingga total dana APBN dengan jalur sepanjang 104 kilometer antara Palanro-Maros. Sedangkan jalur antara Palanro-Pare-Pare dan Maros-Makassar mengundang investasi swasta melalui dana KPBU atau proyek kerja sama swasta dan pemerintah.