Makassar (Antaranews Sulsel) - Pemprov Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saling bersinergi untuk bisa menerapkan aplikasi e- planning dan e-budgeting untuk membuat pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat, berharap pemerintahannya bisa menjalankan aplikasi itu pada 2019 mendatang.
"Beberapa aplikasi telah disampaikan (KPK) termasuk e- planning dan e-budgeting, itu yang ingin kami implementasikan secepatnya," katanya .
Ia menjelaskan, sarana dan prasarana untuk e-budgeting dan e-planning sudah ada atau dimiliki Sulsel. Namun demikian, memang belum dijalankan dan inilah yang kini fokus dilakukan agar bisa mengimplementasikannya pada tahun depan.
"Sudah ada namun belum jalan dan inilah yang akan kita gerakkan. Apalagi KPK juga telah berkomitmen untuk mendampingi kita secara konsisten," jelasnya.
Mantan bupati Bantaeng dua periode itu juga menegaskan pertemuan dirinya dengan perwakilan KPK di ruang kerja Gubernur Sulsel pada hari ini, sama sekali tidak membahas soal korupsi.
Pertemuan itu, menurut dia, hanya fokus untuk membahas soal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kita sama sekali tidak membahas soal korupsi namun ini fokus masalah pencegahan," ujarnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat, berharap pemerintahannya bisa menjalankan aplikasi itu pada 2019 mendatang.
"Beberapa aplikasi telah disampaikan (KPK) termasuk e- planning dan e-budgeting, itu yang ingin kami implementasikan secepatnya," katanya .
Ia menjelaskan, sarana dan prasarana untuk e-budgeting dan e-planning sudah ada atau dimiliki Sulsel. Namun demikian, memang belum dijalankan dan inilah yang kini fokus dilakukan agar bisa mengimplementasikannya pada tahun depan.
"Sudah ada namun belum jalan dan inilah yang akan kita gerakkan. Apalagi KPK juga telah berkomitmen untuk mendampingi kita secara konsisten," jelasnya.
Mantan bupati Bantaeng dua periode itu juga menegaskan pertemuan dirinya dengan perwakilan KPK di ruang kerja Gubernur Sulsel pada hari ini, sama sekali tidak membahas soal korupsi.
Pertemuan itu, menurut dia, hanya fokus untuk membahas soal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kita sama sekali tidak membahas soal korupsi namun ini fokus masalah pencegahan," ujarnya.