Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mamuju, menilai pemerintahan Sulbar yang dipimpin Ali Bal Masdar gagal membangun daerah.
"Sejumlah kenyataan menjadi catatan buruk pemerintah di hari ulang tahun ke-14 Sulbar pada 22 September 2018 ini, seperti tidak ada pembangunan fisik dan infrastruktur yang kelihatan," kata koordinator aksi PMII Mamuju, Heryansah saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu.
Ia mengatakan dalam mengelola anggaran APBD pemerintah juga gagal karena anggaran yang terserap untuk pembangunan hanya 35 persen, sehingga masyarakat tidak merasakan pembangunan.
"Padahal ini sudah triwulan ketiga namun hanya 35 persen anggaran pembangunan yang baru terserap," katanya.
Ia juga mensinyalir adanya mafia proyek di Provinsi Sulbar, yang mengakibatkan proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat selalu gagal tender sehingga proyek pembangunan banyak yang tidak berjalan.
Mahasiswa kata dia, meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK untuk melakukan audit khusus di setiap OPD di Provinsi Sulawesi Barat.
"Lakukan pemerataan pembangunan di semua kabupaten, jangan terkesan banyak program disatukan kabupaten tertentu," katanya.
Ia juga meminta agar pemerintah memperjuangkan nasib tenaga kontrak Kategori 2 menjadi CPNS di Provinsi Sulbar dan membangun fasilitas untuk Orang Dengan Keterbelakangan Mental (ODKM).
"Tuntaskan konflik agraria di Sulbar dan lindungi harga buah petani kelapa sawit yang juga menjadi janji Gubernur Sulbar saat kampanye yakni menstabilkan harga buah kelapa sawit," katanya.
Aksi PMII tersebut bertepatan dengan acara peringatan hari ulang tahun ke-14 Sulbar.
Mahasiswa PMII tidak sempat berdialog dengan pemerintah karena dihadang aparat kepolisian.
"Sejumlah kenyataan menjadi catatan buruk pemerintah di hari ulang tahun ke-14 Sulbar pada 22 September 2018 ini, seperti tidak ada pembangunan fisik dan infrastruktur yang kelihatan," kata koordinator aksi PMII Mamuju, Heryansah saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu.
Ia mengatakan dalam mengelola anggaran APBD pemerintah juga gagal karena anggaran yang terserap untuk pembangunan hanya 35 persen, sehingga masyarakat tidak merasakan pembangunan.
"Padahal ini sudah triwulan ketiga namun hanya 35 persen anggaran pembangunan yang baru terserap," katanya.
Ia juga mensinyalir adanya mafia proyek di Provinsi Sulbar, yang mengakibatkan proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat selalu gagal tender sehingga proyek pembangunan banyak yang tidak berjalan.
Mahasiswa kata dia, meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK untuk melakukan audit khusus di setiap OPD di Provinsi Sulawesi Barat.
"Lakukan pemerataan pembangunan di semua kabupaten, jangan terkesan banyak program disatukan kabupaten tertentu," katanya.
Ia juga meminta agar pemerintah memperjuangkan nasib tenaga kontrak Kategori 2 menjadi CPNS di Provinsi Sulbar dan membangun fasilitas untuk Orang Dengan Keterbelakangan Mental (ODKM).
"Tuntaskan konflik agraria di Sulbar dan lindungi harga buah petani kelapa sawit yang juga menjadi janji Gubernur Sulbar saat kampanye yakni menstabilkan harga buah kelapa sawit," katanya.
Aksi PMII tersebut bertepatan dengan acara peringatan hari ulang tahun ke-14 Sulbar.
Mahasiswa PMII tidak sempat berdialog dengan pemerintah karena dihadang aparat kepolisian.