Mamuju (Antaranews Sulbar) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan merampungkan sertifikat transmigrasi paling lambat hingga 2019.
"Kami komitmen akan menyelesaikan masalah sertifikat tanah paling lambat 2019 sudah selesai, dengan catatan pemerintah desa dan kabupaten ikut memberikan dukunganya, khususnya terkait syarat kepengurusan tanah yang tidak boleh bersinggungan dengan kehutanan dan mempercepat penerbitan SK Bupati," kata Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi Muhmmad Nurdin, di Majene, Provinsi Sulawesi barat, Selasa.
Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa PDT Transmigrasi Muhmmad Nurdin melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Majene dalam rangka penandatanganan prasasti pembangunan jembatan Sungai Maitti di Kecamatan Ulumanda dan kegiatan peningkatan jalan poros pengubung Tandeallo-Ulumanda.
Penandatanganan prasasti proyek jembatan Sungai Maitti di Kecamatan Ulumanda dengan nilai proyek Rp3,9 miliar dan peningkatan jalan poros pengubung Tandeallo-Ulumanda senilai Rp1,5 miliar yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Majene itu, turut dihadiri Wakil ketua komisi V DPR RI Ibnu Munzir dan Seketraris Daerah Majene Andi Syukri Tammalele.
Pada kesempatan itu, juga diserahkan bantuan sarana dan prasarana? peningkatan jalan penghubung satu paket serta pembangunan jembatan 30 meter, kepada Pemerintah Kabupaten Majene.
Muhmmad Nurdin mengatakan setelah pembangunan infrastruktur jalan di wilayah transmigrasi, Kementrian PDT dan Transmigrasi akan mengupayakan pembangunan fasilitas sosial seperti masjid dan sertifikat kepemilikan tanah oleh masyarakat transmigrasi di Kolehalang.
Wakil Ketua Komisi V DPR Ibnu Munzir mengatakan siap memperjuangkan kepentingan masyarakat di desa melalui anggaran dana desa.
"Saat pembahasan di Banggar, program dari Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi selalu cepat kami bahas. Tidak pernah lama karna kami tau itu sangat urgen dilakukan," terang Ibnu Munzir yang juga merupakan salah satu tokoh pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
Sedangkan Sekertaris Kabupaten Majene A Syukri Tammalele mengaku bersyukur dengan berbagai program pembangunan infrastruktur dilaksanakan di daerah itu, termasuk program transmigrasi di wilayah Ulumanda.
Ia berharap ke depan program ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah.
"Infrastruktur merupakan hal yang vital, bukan hanya menjadi sarana penunjang aktifitas sosial masyarakat tapi juga mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Kami akui, kelemahan yang masih belum kami tutupi dengan maksimal. Di beberapa titik, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang cukup menantang dan terpencil," ujarnya.
Pembangunan penempatan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Majene terus dilakukan pemerintah setempat sejak program tersebut hadir dan salah satu daerah yang menjadi lokus kegitan, berada di Kolehalang Kecamatan Ulumanda.
Pada tahun 2011 dan 2013 sebanyak 250 KK ditempatkan di wilayah tersebut kemudian pada 2018 ini kembali diusulkan menjadi 300 KK sesuai dengan daya tampung di SP2 Tama'jannang.
Dalam perjalanannya, saat itu pemerintah baru mampu merealisasikan sebanyak 25 KK.
Namun Berkat dukungan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, infrastruktur yang di bangun oleh SPI telah rampung 100 persen.
"Kami komitmen akan menyelesaikan masalah sertifikat tanah paling lambat 2019 sudah selesai, dengan catatan pemerintah desa dan kabupaten ikut memberikan dukunganya, khususnya terkait syarat kepengurusan tanah yang tidak boleh bersinggungan dengan kehutanan dan mempercepat penerbitan SK Bupati," kata Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi Muhmmad Nurdin, di Majene, Provinsi Sulawesi barat, Selasa.
Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa PDT Transmigrasi Muhmmad Nurdin melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Majene dalam rangka penandatanganan prasasti pembangunan jembatan Sungai Maitti di Kecamatan Ulumanda dan kegiatan peningkatan jalan poros pengubung Tandeallo-Ulumanda.
Penandatanganan prasasti proyek jembatan Sungai Maitti di Kecamatan Ulumanda dengan nilai proyek Rp3,9 miliar dan peningkatan jalan poros pengubung Tandeallo-Ulumanda senilai Rp1,5 miliar yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Majene itu, turut dihadiri Wakil ketua komisi V DPR RI Ibnu Munzir dan Seketraris Daerah Majene Andi Syukri Tammalele.
Pada kesempatan itu, juga diserahkan bantuan sarana dan prasarana? peningkatan jalan penghubung satu paket serta pembangunan jembatan 30 meter, kepada Pemerintah Kabupaten Majene.
Muhmmad Nurdin mengatakan setelah pembangunan infrastruktur jalan di wilayah transmigrasi, Kementrian PDT dan Transmigrasi akan mengupayakan pembangunan fasilitas sosial seperti masjid dan sertifikat kepemilikan tanah oleh masyarakat transmigrasi di Kolehalang.
Wakil Ketua Komisi V DPR Ibnu Munzir mengatakan siap memperjuangkan kepentingan masyarakat di desa melalui anggaran dana desa.
"Saat pembahasan di Banggar, program dari Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi selalu cepat kami bahas. Tidak pernah lama karna kami tau itu sangat urgen dilakukan," terang Ibnu Munzir yang juga merupakan salah satu tokoh pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
Sedangkan Sekertaris Kabupaten Majene A Syukri Tammalele mengaku bersyukur dengan berbagai program pembangunan infrastruktur dilaksanakan di daerah itu, termasuk program transmigrasi di wilayah Ulumanda.
Ia berharap ke depan program ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah.
"Infrastruktur merupakan hal yang vital, bukan hanya menjadi sarana penunjang aktifitas sosial masyarakat tapi juga mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Kami akui, kelemahan yang masih belum kami tutupi dengan maksimal. Di beberapa titik, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang cukup menantang dan terpencil," ujarnya.
Pembangunan penempatan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Majene terus dilakukan pemerintah setempat sejak program tersebut hadir dan salah satu daerah yang menjadi lokus kegitan, berada di Kolehalang Kecamatan Ulumanda.
Pada tahun 2011 dan 2013 sebanyak 250 KK ditempatkan di wilayah tersebut kemudian pada 2018 ini kembali diusulkan menjadi 300 KK sesuai dengan daya tampung di SP2 Tama'jannang.
Dalam perjalanannya, saat itu pemerintah baru mampu merealisasikan sebanyak 25 KK.
Namun Berkat dukungan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, infrastruktur yang di bangun oleh SPI telah rampung 100 persen.