Mamuju (Antaranews Sulsel) - Ombudsman Provinsi Sulbar membentuk tim khusus yang akan memantau jalannya tahapan proses pendaftaran dan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS 2018 di Provinsi Sulbar.
"Untuk mencegah tindakan maladministrasi dan kecurangan dalam rekruitmen penerimaan CPNS 2018 maka dibentuk tim khusus untuk memantau," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, selain membentuk tim khusus, Ombudsman Sulbar juga membuka posko pengaduan publik di Jalan Soekarno Hatta Kota Mamuju sebagai sarana bagi pelamar CPNS untuk menyampaikan aduan jika menemukan atau mengalami tindakan maladministrasi selama dalam tahapan pendaftaran CPNS.
"Untuk memulai gebrakannya Tim Ombudsman Sulbar segera mengagendakan rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan rekruitmen CPNS 2018," katanya.
Lukman Umar menjelaskan, dalam pengawasan CPNS 2018 ini, Ombudsman tidak ingin sekedar menjadi aksesoris pelengkap tetapi ingin melakukan pengawasan yang berkualitas dengan harapan agar dapat menghasilkan lulusan ASN profesional yang mempunyai dedikasi dan kemampuan dalam melayani masyarakat.
"Negara membutuhkan tenaga ASN berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik, menopang pembangunan sehingga siapapun yang hendak menjadi ASN harus melalui proses seleksi yang bersih dan transparan," ujarnya.
Lukman juga mengatakan Ombudsman akan terus konsen mengawal tenaga CPNS Kategori 2 khusus yang lewat umur agar mendapatkan perhatian pemerintah untuk diangkat menjadi ASN.
Ia berharap mereka bisa mendapatkan keadilan sebab Ombudsman sempat menerima informasi jika sebagian besar dari mereka terkesan dilecehkan.
"Untuk mencegah tindakan maladministrasi dan kecurangan dalam rekruitmen penerimaan CPNS 2018 maka dibentuk tim khusus untuk memantau," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, selain membentuk tim khusus, Ombudsman Sulbar juga membuka posko pengaduan publik di Jalan Soekarno Hatta Kota Mamuju sebagai sarana bagi pelamar CPNS untuk menyampaikan aduan jika menemukan atau mengalami tindakan maladministrasi selama dalam tahapan pendaftaran CPNS.
"Untuk memulai gebrakannya Tim Ombudsman Sulbar segera mengagendakan rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan rekruitmen CPNS 2018," katanya.
Lukman Umar menjelaskan, dalam pengawasan CPNS 2018 ini, Ombudsman tidak ingin sekedar menjadi aksesoris pelengkap tetapi ingin melakukan pengawasan yang berkualitas dengan harapan agar dapat menghasilkan lulusan ASN profesional yang mempunyai dedikasi dan kemampuan dalam melayani masyarakat.
"Negara membutuhkan tenaga ASN berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik, menopang pembangunan sehingga siapapun yang hendak menjadi ASN harus melalui proses seleksi yang bersih dan transparan," ujarnya.
Lukman juga mengatakan Ombudsman akan terus konsen mengawal tenaga CPNS Kategori 2 khusus yang lewat umur agar mendapatkan perhatian pemerintah untuk diangkat menjadi ASN.
Ia berharap mereka bisa mendapatkan keadilan sebab Ombudsman sempat menerima informasi jika sebagian besar dari mereka terkesan dilecehkan.