Sinjai (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Penguatan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2018.
"Penguatan KLA merupakan upaya Pemkab Sinjai melalui Dinas P3AP2KB untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak," kata Wakil Bupati Sinjai, Hj.Andi Kartini Ottong, SP, M.SP saat membuka acara ini di Ruang Pola Kantor Bupati Lama, Jumat (23/11).
Menurut dia, kegiatan ini dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
"Ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dan Perlindungan Khusus," Andi Kartini Ottong.
Wakil bupati berharap indikator-indikator KLA tersebut tidak berhenti menjadi sederet "check list" evaluasi KLA tetapi dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah, komponen masyarakat dan pihak terkait dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Wabup juga minta kepada pihak DP3AP2KB segera menyusun kembali dan menetapkan Tim Kerja KLA melalui Gugus Tugas KLA.
"Melalui penguatan KLA ini mari kita membangun pondasi yang kuat untuk anak-anak kita, kita bimbing mereka untuk menjadi pribadi yang kuat, berakhlak mulia dan berpendirian teguh serta memiliki kecakapan, wawasan yang luas dan kecerdasan sehingga kelak Sinjai yang kita cintai, maju dan sejahtera dipimpin oleh generasi terbaik dari anak-anak kita yang ada sekarang ini," pungkas Andi Kartini Ottong.
Panitia pelaksana, Dra.Hj.Mas Ati mengatakan melalui pengembangan KLA pemerintah membuat suatu upaya nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Kota.
Menurutnya, kegiatan ini dihadiri 50 peserta terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Puskesmas Ramah Anak, BUMN/BUMN/BUMD, Organisasi/Lembaga Masyarakat, bertujuan agar para peserta mampu memahami dan mengimplementasikan 5 klaster di masing-masing tempat kerjanya serta untuk mensukseskan pelaksanaan percepatan penilaian KLA terhadap 177 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Sinjai.
Dia menambahkan, Kabupaten Sinjai telah meraih penghargaan yang kedua kalinya dalam kategori Pratama di Surabaya pada 23 Juli 2018.
Hadir dalam acara ini, Nur Anti, ST,MT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel dan rombongan.
"Penguatan KLA merupakan upaya Pemkab Sinjai melalui Dinas P3AP2KB untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak," kata Wakil Bupati Sinjai, Hj.Andi Kartini Ottong, SP, M.SP saat membuka acara ini di Ruang Pola Kantor Bupati Lama, Jumat (23/11).
Menurut dia, kegiatan ini dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
"Ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dan Perlindungan Khusus," Andi Kartini Ottong.
Wakil bupati berharap indikator-indikator KLA tersebut tidak berhenti menjadi sederet "check list" evaluasi KLA tetapi dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah, komponen masyarakat dan pihak terkait dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Wabup juga minta kepada pihak DP3AP2KB segera menyusun kembali dan menetapkan Tim Kerja KLA melalui Gugus Tugas KLA.
"Melalui penguatan KLA ini mari kita membangun pondasi yang kuat untuk anak-anak kita, kita bimbing mereka untuk menjadi pribadi yang kuat, berakhlak mulia dan berpendirian teguh serta memiliki kecakapan, wawasan yang luas dan kecerdasan sehingga kelak Sinjai yang kita cintai, maju dan sejahtera dipimpin oleh generasi terbaik dari anak-anak kita yang ada sekarang ini," pungkas Andi Kartini Ottong.
Panitia pelaksana, Dra.Hj.Mas Ati mengatakan melalui pengembangan KLA pemerintah membuat suatu upaya nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Kota.
Menurutnya, kegiatan ini dihadiri 50 peserta terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Puskesmas Ramah Anak, BUMN/BUMN/BUMD, Organisasi/Lembaga Masyarakat, bertujuan agar para peserta mampu memahami dan mengimplementasikan 5 klaster di masing-masing tempat kerjanya serta untuk mensukseskan pelaksanaan percepatan penilaian KLA terhadap 177 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Sinjai.
Dia menambahkan, Kabupaten Sinjai telah meraih penghargaan yang kedua kalinya dalam kategori Pratama di Surabaya pada 23 Juli 2018.
Hadir dalam acara ini, Nur Anti, ST,MT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel dan rombongan.