Mamuju (Antaranews Sulsel) - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mendorong nelayan untuk memaksimalkan potensi perairan yang ada di daerah itu.
"Wilayah perairan Sulbar yang berada di Selat Makassar, tepat berada dalam wilayah pengelolaan perikanan 713, memiliki potensi perikanan tangkap lestari, yakni sekitar 1.200.000 ton per tahun. Potensi tersebut sangat besar dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi nelayan di Sulbar," kata Ali Baal Masdar, Kamis.
Gubernur mengaku prihatin melihat kondisi nelayan Sulbar dan di seluruh Indonesia yang masih sangat jauh dari kehidupan yang ideal seperti yang didambakan.
Selain itu, tambahnya, wajah perkampungan nelayan yang tinggal di sepanjang pesisir Sulbar, memperlihatkan kondisi kekumuhan, tidak tertata dengan baik dan kurang rapi serta kecenderungan kurang higienis di lingkungan sekitar.
"Jika dilihat dari ketersediaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Sulbar yang begitu besar dan sangat menjanjikan, kondisi tersebut tidak semestinya dirasakan oleh nelayan di Sulbar," ujar Ali Baal Masdar yang pada Rabu (28/11) dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulbar periode 2018-2022.
Upaya serius dan kongkret, menurut Ali Baal Masdar, harus diterapkan dalam rangka peningkatan produksi hasil tangkapan ikan di Sulbar.
"Tidak hanya memperbanyak armada atau kapal penangkapan ikan yang besar yang memiliki daya jelajah tinggi, tetapi penerapan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menyangkut informasi berbasis citra satelit, akan sangat membantu percepatan peningkatan hasil produksi penangkapan ikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang maju," katanya.
Dalam pemanfaatan sumber daya ikan lanjut dia, nelayan Indonesia belum berdaulat dan sepenuhnya merdeka dalam pemanfaatan hasil alam laut yang melimpah di wilayah perairan Indonesia.
Hal tersebut disebabkan para nelayan dipersulit oleh dokumen administrasi dalam persyaratan yang harus tersedia diatas kapal sebelum melaut.
"Kita berharap pemerintah pusat bijak menyusun regulasi atau kebijakan yang benar-benar meihak nelayan dan memberi kepastian berusaha tanpa ada rasa takut dan was-was pada aparat keamanan," katanya.
Sementara, pada pengukuhan Ketua Umum DPD HNSI Sulbar yang juga dirangkaikan rapat koordinasi Forum Kenelayanan, Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien menyampaikan, HNSI merupakan koordinasi nirlaba yang memiliki dua tugas pokok yaitu advokasi dan provokasi positif yang mendorong pemerintah dalam membantu peningkatan pendapatan dan taraf hidup para nelayan Indonesia.
"Tugas DPD HNSI Sulbar hanya dua saja, melindungi nelayan Sulawesi Barat dan memberikan kesejahteraan dan kebetulan ketua DPD nya bapak Gubernur sehingga beliau bisa berkoordinasi dengan DPRD Sulbar dalam memuat program-program anggaran kesejahteraan nelayan," kata Yussuf Solichien.
HNSI, lanjut dia, akan terus melakukan koordinasi kepada aparat penegakan hukum di laut, baik dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Tidak hanya itu, tambahnya, kebijakan bagi nelayan yang berkapasitas di bawah 10 GT akan diberikan pembinaan dan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Para Nelayan.
Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Parman Parakassi menyampaikan bahwa kegiatan forum koordinasi tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 26-28 November 2018.
Ia menyatakan, terdapat sembilan perumusan program kenelayanan Sulbar yang diberi nama Nawacita program kenelayanan Provinsi Sulbar.
Dari sembilan program tersebut tercipta komitmen peningkatkan kesejahteraan para nelayan di Sulbar yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya hasil laut tetapi berkewajiban memelihara dan menkonservasi SDA laut tersebut.
"Wilayah perairan Sulbar yang berada di Selat Makassar, tepat berada dalam wilayah pengelolaan perikanan 713, memiliki potensi perikanan tangkap lestari, yakni sekitar 1.200.000 ton per tahun. Potensi tersebut sangat besar dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi nelayan di Sulbar," kata Ali Baal Masdar, Kamis.
Gubernur mengaku prihatin melihat kondisi nelayan Sulbar dan di seluruh Indonesia yang masih sangat jauh dari kehidupan yang ideal seperti yang didambakan.
Selain itu, tambahnya, wajah perkampungan nelayan yang tinggal di sepanjang pesisir Sulbar, memperlihatkan kondisi kekumuhan, tidak tertata dengan baik dan kurang rapi serta kecenderungan kurang higienis di lingkungan sekitar.
"Jika dilihat dari ketersediaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Sulbar yang begitu besar dan sangat menjanjikan, kondisi tersebut tidak semestinya dirasakan oleh nelayan di Sulbar," ujar Ali Baal Masdar yang pada Rabu (28/11) dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulbar periode 2018-2022.
Upaya serius dan kongkret, menurut Ali Baal Masdar, harus diterapkan dalam rangka peningkatan produksi hasil tangkapan ikan di Sulbar.
"Tidak hanya memperbanyak armada atau kapal penangkapan ikan yang besar yang memiliki daya jelajah tinggi, tetapi penerapan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menyangkut informasi berbasis citra satelit, akan sangat membantu percepatan peningkatan hasil produksi penangkapan ikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang maju," katanya.
Dalam pemanfaatan sumber daya ikan lanjut dia, nelayan Indonesia belum berdaulat dan sepenuhnya merdeka dalam pemanfaatan hasil alam laut yang melimpah di wilayah perairan Indonesia.
Hal tersebut disebabkan para nelayan dipersulit oleh dokumen administrasi dalam persyaratan yang harus tersedia diatas kapal sebelum melaut.
"Kita berharap pemerintah pusat bijak menyusun regulasi atau kebijakan yang benar-benar meihak nelayan dan memberi kepastian berusaha tanpa ada rasa takut dan was-was pada aparat keamanan," katanya.
Sementara, pada pengukuhan Ketua Umum DPD HNSI Sulbar yang juga dirangkaikan rapat koordinasi Forum Kenelayanan, Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien menyampaikan, HNSI merupakan koordinasi nirlaba yang memiliki dua tugas pokok yaitu advokasi dan provokasi positif yang mendorong pemerintah dalam membantu peningkatan pendapatan dan taraf hidup para nelayan Indonesia.
"Tugas DPD HNSI Sulbar hanya dua saja, melindungi nelayan Sulawesi Barat dan memberikan kesejahteraan dan kebetulan ketua DPD nya bapak Gubernur sehingga beliau bisa berkoordinasi dengan DPRD Sulbar dalam memuat program-program anggaran kesejahteraan nelayan," kata Yussuf Solichien.
HNSI, lanjut dia, akan terus melakukan koordinasi kepada aparat penegakan hukum di laut, baik dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Tidak hanya itu, tambahnya, kebijakan bagi nelayan yang berkapasitas di bawah 10 GT akan diberikan pembinaan dan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Para Nelayan.
Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Parman Parakassi menyampaikan bahwa kegiatan forum koordinasi tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 26-28 November 2018.
Ia menyatakan, terdapat sembilan perumusan program kenelayanan Sulbar yang diberi nama Nawacita program kenelayanan Provinsi Sulbar.
Dari sembilan program tersebut tercipta komitmen peningkatkan kesejahteraan para nelayan di Sulbar yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya hasil laut tetapi berkewajiban memelihara dan menkonservasi SDA laut tersebut.