Mamuju (Antaranews Sulsel) - Sekretaris Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat H Suaib mengatakan, akan lebih efektif jika bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur sipil negara (ASN) digelar di daerah dengan mendatangkan narasumber.
"Bukan berarti saya tidak mengizinkan ASN untuk berangkat ke luar kota, tetapi hasil dari bimtek yang paling utama untuk diaplikasikan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju, tanpa harus pergi jauh-jauh untuk mengikuti pelatihan," kata Suaib pada Sosialisasi Kebijakan Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan di salah satu aula hotel di Mamuju, Senin.
Sosialisasi kebijakan bidang kepegawaian yang diikuti oleh seluruh ASN Bidang Kepegawaian se-Kabupaten Mamuju itu diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kepegawaian (BKPP) Kabupaten Mamuju bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi (PKP2A II LAN) Makassar Sulawesi Selatan.
Terkait pelaksanaan bimtek yang merupakan suatu kegiatan dari sosialisasi itu, Sekkab mengatakan bahwa dari kegiatan tersebut para peserta diberi pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai.
Materi yang diberikan pada bimtek itu, diantaranya membangun tim kerja efektif, teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima, survei indeks kepuasan masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan.
Materi lainnya, yakni tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur serta kepemimpinan.
Terkait sosialisasi yang diselenggarakan di salah satu hotel di Mamuju selama satu hari, Kepala Badan? BKPP Mamuju Hasnawati Wahid menyampaikan bahwa tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi tersebut, yakni untuk meningkatkan kompetensi SDM di OPD pada bidang kepegawaian dalam rangka menyikapi tantangan dan permasalahan yang terjadi dan mengetahui kegiatan pengembangan kompetensi terhadap peserta.
"Tujuan lain adalah mengetahui cara mengisi aplikasi pengembangan kompetensi secara individu dan? mengisi aplikasi pengembangan kompetensi? dan mensosialisasikan materi terkait kepada seluruh ASN di OPD se-Kabupaten Mamuju," terang Hasnawati.
Ia juga berharap kiranya kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi pada peningkatan SDM aparatur, terutama pada pelaksana kepegawaian di OPD.
"Bukan berarti saya tidak mengizinkan ASN untuk berangkat ke luar kota, tetapi hasil dari bimtek yang paling utama untuk diaplikasikan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju, tanpa harus pergi jauh-jauh untuk mengikuti pelatihan," kata Suaib pada Sosialisasi Kebijakan Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan di salah satu aula hotel di Mamuju, Senin.
Sosialisasi kebijakan bidang kepegawaian yang diikuti oleh seluruh ASN Bidang Kepegawaian se-Kabupaten Mamuju itu diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kepegawaian (BKPP) Kabupaten Mamuju bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi (PKP2A II LAN) Makassar Sulawesi Selatan.
Terkait pelaksanaan bimtek yang merupakan suatu kegiatan dari sosialisasi itu, Sekkab mengatakan bahwa dari kegiatan tersebut para peserta diberi pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai.
Materi yang diberikan pada bimtek itu, diantaranya membangun tim kerja efektif, teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima, survei indeks kepuasan masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan.
Materi lainnya, yakni tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur serta kepemimpinan.
Terkait sosialisasi yang diselenggarakan di salah satu hotel di Mamuju selama satu hari, Kepala Badan? BKPP Mamuju Hasnawati Wahid menyampaikan bahwa tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi tersebut, yakni untuk meningkatkan kompetensi SDM di OPD pada bidang kepegawaian dalam rangka menyikapi tantangan dan permasalahan yang terjadi dan mengetahui kegiatan pengembangan kompetensi terhadap peserta.
"Tujuan lain adalah mengetahui cara mengisi aplikasi pengembangan kompetensi secara individu dan? mengisi aplikasi pengembangan kompetensi? dan mensosialisasikan materi terkait kepada seluruh ASN di OPD se-Kabupaten Mamuju," terang Hasnawati.
Ia juga berharap kiranya kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi pada peningkatan SDM aparatur, terutama pada pelaksana kepegawaian di OPD.