Mamuju (Antaranews Sulbar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene, Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar), menggelar rapat koordinasi (Rakor) mendorong konvergensi/ intervensi program percepatan pencegahan kekerdilan di wilayah prioritas, Selasa.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Bapeda Majene itu, dihadiri para kepala desa yang masuk dalam intervensi stunting, para kepala puskesmas dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di daerah itu.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber, diantaranya Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Andi Irfanji serta Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Muh Ihwan.
Bupati Majene, Fahmi Massiara mengatakan, penanganan persoalan kekerdilan atau masalah kekurangan gizi akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi tersebut, menjadi hal serius dan prioritas bagi pemerintah setempat.
Dia mengatakan, berbagai upaya intervensi yang dilakukan Pemkab Majene dalam menekan angka penyebaran kekerdilan, termasuk pemetaan wilayah, baik desa dan kecamatan?yang terdapat kasus kekerdilan di dalamnya.
Persoalan kekerdilan, menurut Bupati, merupakan permasalahan nasional dan mendapat respon yang besar dari pemerintah pusat.
Apalagi, lanjutnya, Sulbar menempati posisi kedua sebagai penyumbang angka kekerdilan di Indonesia.
"Bahkan untuk skala Sulbar, Kabupaten Majene juga berada di posisi yang sama," ujar Bupati.
Rakor dengan melibatkan multisektor, diharapkan bakal menghasilkan dan merumuskan solusi penanganan yang tepat. Mulai dari ketahanan pangan, di bidang kesehatan seperti puskesmas yang masuk dalam wilayah stunting, maka perlu untuk menyusun program yang tepat. Juga di bidang pendidikan, lalu persoalan infrastruktur.
Namun, yang terpenting, menurut Bupati, keberadaan pemerintah kecamatan dan desa yang harus aktif memantau kondisi masyarakatnya.
Dia menjelaskan, sejak usia kehamilan tiga bulan, seharusnya kepala desa harus mencatat dan memantau kondisi warganya, hingga ia melahirkan apakah ada yang masuk dalam kasus kekerdilan atau tidak.
"Persoalan kekerdilan ini harus kita `keroyok` bersama-sama. Tidak boleh hanya bidang-bidang tertentu saja. Masih adanya warga yang masuk kategori kekerdilan di Majene harus menjadi perhatian kita," tandas bupati.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Bapeda Majene itu, dihadiri para kepala desa yang masuk dalam intervensi stunting, para kepala puskesmas dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di daerah itu.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber, diantaranya Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Andi Irfanji serta Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Muh Ihwan.
Bupati Majene, Fahmi Massiara mengatakan, penanganan persoalan kekerdilan atau masalah kekurangan gizi akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi tersebut, menjadi hal serius dan prioritas bagi pemerintah setempat.
Dia mengatakan, berbagai upaya intervensi yang dilakukan Pemkab Majene dalam menekan angka penyebaran kekerdilan, termasuk pemetaan wilayah, baik desa dan kecamatan?yang terdapat kasus kekerdilan di dalamnya.
Persoalan kekerdilan, menurut Bupati, merupakan permasalahan nasional dan mendapat respon yang besar dari pemerintah pusat.
Apalagi, lanjutnya, Sulbar menempati posisi kedua sebagai penyumbang angka kekerdilan di Indonesia.
"Bahkan untuk skala Sulbar, Kabupaten Majene juga berada di posisi yang sama," ujar Bupati.
Rakor dengan melibatkan multisektor, diharapkan bakal menghasilkan dan merumuskan solusi penanganan yang tepat. Mulai dari ketahanan pangan, di bidang kesehatan seperti puskesmas yang masuk dalam wilayah stunting, maka perlu untuk menyusun program yang tepat. Juga di bidang pendidikan, lalu persoalan infrastruktur.
Namun, yang terpenting, menurut Bupati, keberadaan pemerintah kecamatan dan desa yang harus aktif memantau kondisi masyarakatnya.
Dia menjelaskan, sejak usia kehamilan tiga bulan, seharusnya kepala desa harus mencatat dan memantau kondisi warganya, hingga ia melahirkan apakah ada yang masuk dalam kasus kekerdilan atau tidak.
"Persoalan kekerdilan ini harus kita `keroyok` bersama-sama. Tidak boleh hanya bidang-bidang tertentu saja. Masih adanya warga yang masuk kategori kekerdilan di Majene harus menjadi perhatian kita," tandas bupati.