Mamuju (Antaranews Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertekad mempertahankan posisi sebagai peraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena peduli terhadap HAM.
"Provinsi Sulbar merupakan salah satu daerah dari sepuluh provinsi yang telah mendapat predikat dan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM atas capaian terhadap kepedulian Hak Asasi Manusia," kata Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Senin.
Ia menyebut perolehan penghargaan itu sebagai luar biasa.
"Masuk sepuluh besar, bahkan urutan kedelapan, atas pencapaian rencana aksi nasional HAM atau peduli kepada HAM itu luar biasa dan ke depan kita harus pertahankan lagi kalau bisa masuk lima besar di nasional," ujarnya.
Menurut dia, kemajuan suatu daerah ditandai kepedulian daerah atas berbagai elemen terkait pemenuhan HAM.
"Dalam dunia pendidikan seperti pemerataan guru di setiap daerah dalam mendapatkan hak pendidikan bagi warga negara, dilanjutkan penyelesaian dan pemenuhan fasilitas serta infrasruktur merupakan hak masyarakat yang harus terpenuhi," kata dia.
Ia menyampaikan langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah ke depan, yakni melakukan pemerataan pembangunan daerah dilanjutkan peduli kepada sektor kesehatan warga, mendukung kecerdasan dan memenuhi hak-hak hidup, seperti sandang, pangan, dan papan yang telah menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam pemenuhan HAM.
"Saat ini masih minim dalam memenuhi kebutuhan disabilitas dan masih belum memadai, hal itu juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan pemerintah daerah ke depannya," katanya.
"Provinsi Sulbar merupakan salah satu daerah dari sepuluh provinsi yang telah mendapat predikat dan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM atas capaian terhadap kepedulian Hak Asasi Manusia," kata Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Senin.
Ia menyebut perolehan penghargaan itu sebagai luar biasa.
"Masuk sepuluh besar, bahkan urutan kedelapan, atas pencapaian rencana aksi nasional HAM atau peduli kepada HAM itu luar biasa dan ke depan kita harus pertahankan lagi kalau bisa masuk lima besar di nasional," ujarnya.
Menurut dia, kemajuan suatu daerah ditandai kepedulian daerah atas berbagai elemen terkait pemenuhan HAM.
"Dalam dunia pendidikan seperti pemerataan guru di setiap daerah dalam mendapatkan hak pendidikan bagi warga negara, dilanjutkan penyelesaian dan pemenuhan fasilitas serta infrasruktur merupakan hak masyarakat yang harus terpenuhi," kata dia.
Ia menyampaikan langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah ke depan, yakni melakukan pemerataan pembangunan daerah dilanjutkan peduli kepada sektor kesehatan warga, mendukung kecerdasan dan memenuhi hak-hak hidup, seperti sandang, pangan, dan papan yang telah menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam pemenuhan HAM.
"Saat ini masih minim dalam memenuhi kebutuhan disabilitas dan masih belum memadai, hal itu juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan pemerintah daerah ke depannya," katanya.