Mamuju (Antaranews Sulbar) - Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2019 mencapai RP10,64 triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulbar Saiful Islam mengatakan, dari total DIPA yang diserahkan sebesar Rp10, 64 triliun tersebut, terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk 245 Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak Rp3,43 triliun dan TKDD sebesar Rp7, 21 triliun.
Secara rinci, DIPA yang diterima Satker tersebut, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar sebesar Rp15,2 miliar, Perwakilan BPKP Rp14,6 miliar, STAI Majene sebesar Rp11,6miliar, BNN Sulbar Rp4.1miliar, Korem 142 Tatag sebanyak Rp234miliar.
Kemudian, Dinas PU Sulbar sebesar Rp4,6 miliar, Dinas PMD Rp17,7miliar, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sulbar sebesar Rp158 miliar, Kanwil BPN Sulbar Rp36.4 miliar, BPS Rp15.5 miliar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Rp4,8 miliar, Kejaksaan Negeri Mamuju Rp4,7miliar, KPU sebesar Rp23 miliar, Sekretariat Bawaslu Rp76,4miliar dan Bandar Udara Tampa Padang sebanyak Rp106.9 miliar.
Selanjutnya, LPP TVRI Stasiun Sulbar sebanyak Rp8,3 miliar, Perwakilan BKKBN Rp43,3 miliar, Balai POM Mamuju Rp16,1 miliar, Unsulbar dengan jumlah DIPA Rp39,9 miliar, Polda Sulbar Rp368 miliar, Kanwil Kemenag Rp82,3 miliar, Dinas Pendidikan Rp4,9 miliar, Dinas Kesehatan Rp19,5 miliar.
SementaraDinas Pertanian sebesar Rp115 miliar serta Kanwil Kemenkum dan HAM Rp13,7 miliar.
Sedangkan, dana TKDD diberikan kepada Sulbar dan enam kabupaten, dengan rincinan, yakni Provinsi Sulbar menerima dana sebesar Rp1,7 triliun, Majene Rp856,7 miliar, Polewali Mandar Rp1,3 triliun,Pasangkayu Rp776 miliar dan Mamuju Tengah sebesar Rp627 miliar.
"Pada penyerahan DIPA dan TKDD yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Gubernur pada Selasa (17/12) itu, dua kabupaten yakni Mamasa dan Mamuju, bupati maupun wakilnya tidak hadir sehingga penyerahan TKDD akan dilaksanakan di Kanwil Perbendaharaan Sulbar," kata Saiful Islam.
Total pagu DIPA dan TKDD yang dialokasikan tersebut, lanjut Saiful Islam, lebih tinggi 7,55 persen dibanding 2018, yakni sebesar Rp9,9 triliun, dengan rincian dana untuk Satker Kementerian Negara/Lembaga dan OPD yang berjumlah Rp3, 43 triliun itu meningkat 4,65 persen.
Sedangkan, untuk alokasi TKDD menurut Saiful, juga mengalami kenaikan sebesar 8,98 persen dibanding tahun lalu, yang hanya?berjumlah Rp6,62 triliun.
Ia menyatakan, dalam alokasi TKDD 2019, terdapat perbedaan dari tahun 2018, dimana pada tahun depan, mendapat penambahan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dukungan pendanaan kelurahan sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
"Untuk Sulbar, tambahan alokasi diberikan kepada lima kabupaten yakni Majene, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu dengan total nilai Rp27,02 miliar," terang Saiful.
Sehubungan dengan peningkatan kinerja keuangan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017, Provinsi dan seluruh kabupaten di daerah itu tambahnya, menerima alokasi dana intensif daerah sebesar Rp168,2 miliar.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulbar Saiful Islam mengatakan, dari total DIPA yang diserahkan sebesar Rp10, 64 triliun tersebut, terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk 245 Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak Rp3,43 triliun dan TKDD sebesar Rp7, 21 triliun.
Secara rinci, DIPA yang diterima Satker tersebut, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar sebesar Rp15,2 miliar, Perwakilan BPKP Rp14,6 miliar, STAI Majene sebesar Rp11,6miliar, BNN Sulbar Rp4.1miliar, Korem 142 Tatag sebanyak Rp234miliar.
Kemudian, Dinas PU Sulbar sebesar Rp4,6 miliar, Dinas PMD Rp17,7miliar, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sulbar sebesar Rp158 miliar, Kanwil BPN Sulbar Rp36.4 miliar, BPS Rp15.5 miliar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Rp4,8 miliar, Kejaksaan Negeri Mamuju Rp4,7miliar, KPU sebesar Rp23 miliar, Sekretariat Bawaslu Rp76,4miliar dan Bandar Udara Tampa Padang sebanyak Rp106.9 miliar.
Selanjutnya, LPP TVRI Stasiun Sulbar sebanyak Rp8,3 miliar, Perwakilan BKKBN Rp43,3 miliar, Balai POM Mamuju Rp16,1 miliar, Unsulbar dengan jumlah DIPA Rp39,9 miliar, Polda Sulbar Rp368 miliar, Kanwil Kemenag Rp82,3 miliar, Dinas Pendidikan Rp4,9 miliar, Dinas Kesehatan Rp19,5 miliar.
SementaraDinas Pertanian sebesar Rp115 miliar serta Kanwil Kemenkum dan HAM Rp13,7 miliar.
Sedangkan, dana TKDD diberikan kepada Sulbar dan enam kabupaten, dengan rincinan, yakni Provinsi Sulbar menerima dana sebesar Rp1,7 triliun, Majene Rp856,7 miliar, Polewali Mandar Rp1,3 triliun,Pasangkayu Rp776 miliar dan Mamuju Tengah sebesar Rp627 miliar.
"Pada penyerahan DIPA dan TKDD yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Gubernur pada Selasa (17/12) itu, dua kabupaten yakni Mamasa dan Mamuju, bupati maupun wakilnya tidak hadir sehingga penyerahan TKDD akan dilaksanakan di Kanwil Perbendaharaan Sulbar," kata Saiful Islam.
Total pagu DIPA dan TKDD yang dialokasikan tersebut, lanjut Saiful Islam, lebih tinggi 7,55 persen dibanding 2018, yakni sebesar Rp9,9 triliun, dengan rincian dana untuk Satker Kementerian Negara/Lembaga dan OPD yang berjumlah Rp3, 43 triliun itu meningkat 4,65 persen.
Sedangkan, untuk alokasi TKDD menurut Saiful, juga mengalami kenaikan sebesar 8,98 persen dibanding tahun lalu, yang hanya?berjumlah Rp6,62 triliun.
Ia menyatakan, dalam alokasi TKDD 2019, terdapat perbedaan dari tahun 2018, dimana pada tahun depan, mendapat penambahan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dukungan pendanaan kelurahan sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
"Untuk Sulbar, tambahan alokasi diberikan kepada lima kabupaten yakni Majene, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu dengan total nilai Rp27,02 miliar," terang Saiful.
Sehubungan dengan peningkatan kinerja keuangan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017, Provinsi dan seluruh kabupaten di daerah itu tambahnya, menerima alokasi dana intensif daerah sebesar Rp168,2 miliar.