Mamuju (Antaranews Sulsel) - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar meminta satuan kerja yang telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar dapat mengelola anggaran secara transparan.
"Saya meminta satker yang telah menerima DIPA dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan alokasi TKDD agar melakukan sosialisasi, komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran dan hasil-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja pemerintah dan hasilnya," terang Ali Baal Masdar, Rabu.
Ia juga mengingatkan agar para pengelola anggaran tidak bermain-main dengan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, pemborosan, "mark up" atau penggelembungan anggaran serta perbuatan penyimpangan lainnya.
"Kata Presiden, anggaran ini harus betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habisuntuk kegiatan-kegiatan pendukung, seperti kebanyakan rapat, perjalanan dinas dan honorarium," ucapnya.
"Selanjutnya, jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, pemborosan, penggelembungan anggaran dan perbuatan penyimpangan lainnya," tegas Ali Baal Masdar.
Ia menyatakan, DIPA 2019 yang diserahkan tersebut merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA secara nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Medeka Jakarta, beberapa waktu lalu.
DIPA tambahnya, berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dan penyerahannya menandai awal rangkaian pelaksanaan APBN 2019 dan penyerahannya tersebut,dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pelaksanaan anggaran 2019 bisa dimulai tepat waktu.
"Penyerahan DIPA 2019 dilakukan pada akhir tahun 2018 ini, dengan harapan mendorong percepatan penyerapan anggaran. Percepatan yang akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat," terang Ali Baal Masdar.
Ia berharap, seluruh Satker bisa segera merealisasikan rencana-rencana sebagaimana tertuang dalam RKA-KL DIPA 2019, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
"Saya berharap, pemda dan Satker dapat meninggalkan pola lama yakni penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun," tuturnya.
"Kami juga meminta kepada para bupati yang menerima TKDD, segera menyusun agar dana itu bisa secepatnyamasuk dalam APBD masing-masing daerah pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan, kepada para penguasa anggaran Satker, saya meminta agar dapat segera memerintahkan para pejabat perbendaharaannya untuk melakukan persiapan, sehingga pada awal Januari, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan langsung dilakukan," terang Ali Baal Masdar.
"Saya meminta satker yang telah menerima DIPA dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan alokasi TKDD agar melakukan sosialisasi, komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran dan hasil-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja pemerintah dan hasilnya," terang Ali Baal Masdar, Rabu.
Ia juga mengingatkan agar para pengelola anggaran tidak bermain-main dengan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, pemborosan, "mark up" atau penggelembungan anggaran serta perbuatan penyimpangan lainnya.
"Kata Presiden, anggaran ini harus betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habisuntuk kegiatan-kegiatan pendukung, seperti kebanyakan rapat, perjalanan dinas dan honorarium," ucapnya.
"Selanjutnya, jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, pemborosan, penggelembungan anggaran dan perbuatan penyimpangan lainnya," tegas Ali Baal Masdar.
Ia menyatakan, DIPA 2019 yang diserahkan tersebut merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA secara nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Medeka Jakarta, beberapa waktu lalu.
DIPA tambahnya, berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dan penyerahannya menandai awal rangkaian pelaksanaan APBN 2019 dan penyerahannya tersebut,dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pelaksanaan anggaran 2019 bisa dimulai tepat waktu.
"Penyerahan DIPA 2019 dilakukan pada akhir tahun 2018 ini, dengan harapan mendorong percepatan penyerapan anggaran. Percepatan yang akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat," terang Ali Baal Masdar.
Ia berharap, seluruh Satker bisa segera merealisasikan rencana-rencana sebagaimana tertuang dalam RKA-KL DIPA 2019, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
"Saya berharap, pemda dan Satker dapat meninggalkan pola lama yakni penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun," tuturnya.
"Kami juga meminta kepada para bupati yang menerima TKDD, segera menyusun agar dana itu bisa secepatnyamasuk dalam APBD masing-masing daerah pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan, kepada para penguasa anggaran Satker, saya meminta agar dapat segera memerintahkan para pejabat perbendaharaannya untuk melakukan persiapan, sehingga pada awal Januari, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan langsung dilakukan," terang Ali Baal Masdar.