Makassar (Antaranews Sulsel) - Lembaga Anti Corupption Committee (ACC) Sulawesi mengecam tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab atas adanya teror terhadap dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo dan Laode Muhammad Syarif di kediamannya, Jakarta pagi tadi.
"Kami mengecam aksi teror tersebut yang tidak terpuji dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab itu dan kami tetap serta terus mendukung KPK," ujar Wakil Direktur ACC Abdul kadir Wokanubun di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Selain itu ACC Sulawesi juga menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap yakni, mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh pimpinan KPK serta stafnya untuk tetap kompak dan tidak ciut nyali sedikitpun atas teror yang dilakukan para koruptor dan orang suruhannya.
"Kami haqqul yakin, orang yang bekerja di KPK tidak bakalan terganggu dengan terror dan intimidasi seperti itu karena mereka sudah dari awal menanamkan komitmen dengan resiko apapun dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.
Kendati demikian, negara wajib memberikan perlindungan kepada mereka bukan justru malah dibiarkan. Faktanya, kasus Novel Baswedan sampai detik ini tidak jelas penanganannya.
Ini menunjukkan tidak adanya peran negara dan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi para pimpinan KPK beserta staf penyidik ?dan keluarganya
Melihat kondisi ini, tampaknya mengharuskan Presiden Joko Widodo segera merespon untuk tidak membiarkan rasa aman komisoner dan keluarga tergerus, sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum atas mereka. "Kami masyarakat sipil di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya seluruh ?langkah pemberantasan korupsi yg dilakukan KPK," ujar Kadir, alumnus fakultas hukum UMI Makassar itu.
Pihaknya juga mengingatkan para koruptor dan kroninya untuk berhenti membuat gaduh dengan cara teror dan intimidasi yang tidak berguna, sebab tindakan apapun dilakukan tidak akan menghentikan semangat pemberantasan korupsi KPK di Indonesia.
Terkait kasus Novel Baswedan, ada usulan dari mantan pimpinan KPK dan publik agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna menghindari conflict interest penyelidikan dalam kasus ini yang lalu.
Namun, sampai sekarang usulan tersebut tidak direspon, sementara penanganan kasusnya oleh Mabes Polri dinilai tidak ada progres nyatanya, ini membuktikan negara maupun pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan keamanan kepada Komisioner KPK.
"Kami mendesak kepolisian untuk secara serius membongkar motif dibalik serangan teror terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo Laode Syarif, serta menghimbau kepada publik agar terlibat aktif dalam penuntasan kasus ini," papar dia menegaskan .
Sebelumnya, benda mencurigakan berada di rumah Ketua KPK Agus Raharjo di Bekasi ditemukan sekitar pukul 06.30 WIB. Selanjutnya, di rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata diteror melalui lemparan bom molotov.
Benda tersebut di rumah Agus, berupa tas yang awalnya di curigai berisi bom. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dari kepolisian dan hasil labfor tas tersebut ?ternyata berisi paralon besar yang di dalam terdapat paku, kabel, baterai, dan serbuk.
Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan atas aksi teror tersebut dan berusaha keras mengungkap para pelaku dan aktor dibalik teror itu.
"Kami mengecam aksi teror tersebut yang tidak terpuji dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab itu dan kami tetap serta terus mendukung KPK," ujar Wakil Direktur ACC Abdul kadir Wokanubun di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Selain itu ACC Sulawesi juga menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap yakni, mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh pimpinan KPK serta stafnya untuk tetap kompak dan tidak ciut nyali sedikitpun atas teror yang dilakukan para koruptor dan orang suruhannya.
"Kami haqqul yakin, orang yang bekerja di KPK tidak bakalan terganggu dengan terror dan intimidasi seperti itu karena mereka sudah dari awal menanamkan komitmen dengan resiko apapun dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.
Kendati demikian, negara wajib memberikan perlindungan kepada mereka bukan justru malah dibiarkan. Faktanya, kasus Novel Baswedan sampai detik ini tidak jelas penanganannya.
Ini menunjukkan tidak adanya peran negara dan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi para pimpinan KPK beserta staf penyidik ?dan keluarganya
Melihat kondisi ini, tampaknya mengharuskan Presiden Joko Widodo segera merespon untuk tidak membiarkan rasa aman komisoner dan keluarga tergerus, sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum atas mereka. "Kami masyarakat sipil di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya seluruh ?langkah pemberantasan korupsi yg dilakukan KPK," ujar Kadir, alumnus fakultas hukum UMI Makassar itu.
Pihaknya juga mengingatkan para koruptor dan kroninya untuk berhenti membuat gaduh dengan cara teror dan intimidasi yang tidak berguna, sebab tindakan apapun dilakukan tidak akan menghentikan semangat pemberantasan korupsi KPK di Indonesia.
Terkait kasus Novel Baswedan, ada usulan dari mantan pimpinan KPK dan publik agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna menghindari conflict interest penyelidikan dalam kasus ini yang lalu.
Namun, sampai sekarang usulan tersebut tidak direspon, sementara penanganan kasusnya oleh Mabes Polri dinilai tidak ada progres nyatanya, ini membuktikan negara maupun pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan keamanan kepada Komisioner KPK.
"Kami mendesak kepolisian untuk secara serius membongkar motif dibalik serangan teror terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo Laode Syarif, serta menghimbau kepada publik agar terlibat aktif dalam penuntasan kasus ini," papar dia menegaskan .
Sebelumnya, benda mencurigakan berada di rumah Ketua KPK Agus Raharjo di Bekasi ditemukan sekitar pukul 06.30 WIB. Selanjutnya, di rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata diteror melalui lemparan bom molotov.
Benda tersebut di rumah Agus, berupa tas yang awalnya di curigai berisi bom. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dari kepolisian dan hasil labfor tas tersebut ?ternyata berisi paralon besar yang di dalam terdapat paku, kabel, baterai, dan serbuk.
Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan atas aksi teror tersebut dan berusaha keras mengungkap para pelaku dan aktor dibalik teror itu.