Makassa (Antaranews Sulsel) - Komisi A DPRD Sulawesi Selatan membidangi pemerintahan bersama Pemerintah Provinsi dan Federasi Jerman serta Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) membahas sejauh kerja sama inovasi pelayanan publik.
"Komisi A sebagai mitra yang membidangi tentang pelayanan publik itu, harus diketahui progres kerja sama mereka dengan Pemprov, sudah sejauh mana, dan apa kendalanya. Kemudian diintervensi apa yang bisa kami lakukan untuk melakukan percepatan terhadap program itu," tutur Wakil Ketua Komisi A, Sri Rahmi di Makassar, Senin.
Menurut dia, program inovasi pelayanan publik sangat baik, selain Pemprov dan pihak GIZ, didalamnya ada Ombudsman dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ikut mengawasi, sehingga dewan punya kepentingan pada program tersebut.
Meski program kerja sama antara pihak federasi Jerman dengan Pemrov Sulsel melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) akan berakhir 2019, pihaknya tentu ingin mengetahui bagaimana program tersebut membawa manfaat kepada masyarakat.
"Dalam pembahasan tadi mengemuka salah satu layanan pengaduan online nasional atau `Lapor`. Jadi semua layanan publik dilaporkan secara online dan itu punya SOP 60 hari kerja, bila tidak direspon maka Ombudsman akan turun tangan dan ini sifatnya nasional," katanya.
Pihaknya baru mengetahui secara terarah bahwa program tersebut sudah berjalan baik di Sulsel. Selain itu inovasi pelayanan publik di daerah-daerah semakin menjamur setelah adanya pendampingan dari federasi Jerman dan pihak terkait lainnya.
"Kami berharap agar program kerja sama ini dilanjutkan karena ternyata inovasi pelayanan publik di daerah kita sudah berjalan dengan sangat baik," kata politisi PKS itu.
Kendati demikian, Sri Rahmi menyayangkan di Sulsel program tersebut belum tersosialisasi secara menyeluruh, sehingga diperlukan kerja-kerja GIZ bersama pihak terkait dan anggota DPRD bisa menyampaikan kepada konsituennya di daerah saat reses ada pelaporan pelayanan secara online.
"Inovasi ini harus disampaikan anggota saat reses atau turun ke konstituen masing-masing bahwa ada pelayanan pelaporan online yang cepat dan nyaman, tidak harus datang ke kantor tersebut termasuk bila pelayanan Puskesmas kurang memuaskan bisa dilaporkan," ujarnya.
Tidak hanya itu, dari pembahasan tadi apa yang dilaksanakan Federasi Jerman dalam mengawal program ini memang terbaik karena memotret langsung pelayanan publik yang terjadi, dan harus di duplikasi di seluruh daerah se Sulsel.
"Kami berencana membuat kelas khusus untuk brainstorming terkait apa pola-pola pelayanan publik yang nyaman, aman dan baik. Mengenai ada tawaran ke Jerman untuk studi banding tentu hanya sebatas rencana, sebab ada alasan serta tujuan kesana terutama persoalan izin kesana," tambahnya.
Provincial Advisor TRANSFORMASI GIZ Sulsel, Fadiah Machmud, usai pertemuan mengatakan memang ada rencana perjalanan kunjungan ke Jerman dalam hal ini kerja sama dengan Pemerintah Jerman guna peningkatan kualitas pelayanan publik agar bisa diterapkan di Sulsel.
"Dari pertemuan itu kami menyampaikan capaian inovasi dan beberapa sektor layanan untuk perbaikan lebih baik di Sulsel seperti kebutuhan layanan dasar, perlindungan sosial, layanan BPJS Kesehatan, kartu identitas anak serta kebutuhan layanan lainnya. Kerja sama ini sudah berjalan dua tahun," paparnya.
"Komisi A sebagai mitra yang membidangi tentang pelayanan publik itu, harus diketahui progres kerja sama mereka dengan Pemprov, sudah sejauh mana, dan apa kendalanya. Kemudian diintervensi apa yang bisa kami lakukan untuk melakukan percepatan terhadap program itu," tutur Wakil Ketua Komisi A, Sri Rahmi di Makassar, Senin.
Menurut dia, program inovasi pelayanan publik sangat baik, selain Pemprov dan pihak GIZ, didalamnya ada Ombudsman dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ikut mengawasi, sehingga dewan punya kepentingan pada program tersebut.
Meski program kerja sama antara pihak federasi Jerman dengan Pemrov Sulsel melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) akan berakhir 2019, pihaknya tentu ingin mengetahui bagaimana program tersebut membawa manfaat kepada masyarakat.
"Dalam pembahasan tadi mengemuka salah satu layanan pengaduan online nasional atau `Lapor`. Jadi semua layanan publik dilaporkan secara online dan itu punya SOP 60 hari kerja, bila tidak direspon maka Ombudsman akan turun tangan dan ini sifatnya nasional," katanya.
Pihaknya baru mengetahui secara terarah bahwa program tersebut sudah berjalan baik di Sulsel. Selain itu inovasi pelayanan publik di daerah-daerah semakin menjamur setelah adanya pendampingan dari federasi Jerman dan pihak terkait lainnya.
"Kami berharap agar program kerja sama ini dilanjutkan karena ternyata inovasi pelayanan publik di daerah kita sudah berjalan dengan sangat baik," kata politisi PKS itu.
Kendati demikian, Sri Rahmi menyayangkan di Sulsel program tersebut belum tersosialisasi secara menyeluruh, sehingga diperlukan kerja-kerja GIZ bersama pihak terkait dan anggota DPRD bisa menyampaikan kepada konsituennya di daerah saat reses ada pelaporan pelayanan secara online.
"Inovasi ini harus disampaikan anggota saat reses atau turun ke konstituen masing-masing bahwa ada pelayanan pelaporan online yang cepat dan nyaman, tidak harus datang ke kantor tersebut termasuk bila pelayanan Puskesmas kurang memuaskan bisa dilaporkan," ujarnya.
Tidak hanya itu, dari pembahasan tadi apa yang dilaksanakan Federasi Jerman dalam mengawal program ini memang terbaik karena memotret langsung pelayanan publik yang terjadi, dan harus di duplikasi di seluruh daerah se Sulsel.
"Kami berencana membuat kelas khusus untuk brainstorming terkait apa pola-pola pelayanan publik yang nyaman, aman dan baik. Mengenai ada tawaran ke Jerman untuk studi banding tentu hanya sebatas rencana, sebab ada alasan serta tujuan kesana terutama persoalan izin kesana," tambahnya.
Provincial Advisor TRANSFORMASI GIZ Sulsel, Fadiah Machmud, usai pertemuan mengatakan memang ada rencana perjalanan kunjungan ke Jerman dalam hal ini kerja sama dengan Pemerintah Jerman guna peningkatan kualitas pelayanan publik agar bisa diterapkan di Sulsel.
"Dari pertemuan itu kami menyampaikan capaian inovasi dan beberapa sektor layanan untuk perbaikan lebih baik di Sulsel seperti kebutuhan layanan dasar, perlindungan sosial, layanan BPJS Kesehatan, kartu identitas anak serta kebutuhan layanan lainnya. Kerja sama ini sudah berjalan dua tahun," paparnya.