Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Taufiek Rachman mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jawa Timur tentang penanggulangan bencana dini.
"Presiden menekankan pentingnya sistem peringatan dini bencana, mengingat Indonesia berada dalam daerah rawan bencana," katanya melalui siaran pers diterima di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, Presiden menyampaikan sistem peringatan dini tetap harus melibatkan para akademisi dan pakar kebencanaan untuk meneliti titik-titik rawan bencana agar bisa dideteksi secara dini.
"Presiden berharap Rakornas ini menghasilkan konsep dan sistem penanggulangan bencana yang dapat segera diimplementasikan. Nantinya BNPB dapat menyosialisasikan peringatan dini bencana ini kepada masyarakat," ujar Taufiek.
Rakornas tersebut, lanjut ?dia, menjadi ajang konsolidasi BNPB ke BPBD, kementerian atau lembaga serta pemangku kepentingan di Indonesia untuk menjabarkan kebijakan nasional penanggulangan bencana.
"Salah satu tujuan Rakornas ini untuk melakukan pendalaman kebijakan nasional penanggulangan bencana, terlebih setelah begitu masifnya kejadian bencana di Indonesia setahun terakhir," kata Taufiek.
Selain itu, koordinasi dan konsolidasi kekuatan disaat tidak terjadi bencana mutlak dilakukan. Agar saat terjadi bencana, rencana yang disusun dapat langsung diaktivasi untuk penanganan darurat yang terpadu.
"Di saat yang sama, kerja cepat dan terkoordinasi untuk tata ruang yang berbasis mitigasi bencana lintas instansi dan kewenangan juga harus dilakukan," ujarnya.
Taufiek mengemukakan, dalam Rakornas ini, pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian PUPR memaparkan tentang rencana pelaksanaan reforestri DAS dan sub DAS Jeneberang, serta alokasi anggaran untuk bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa pasca banjir dan longsor akhir Januari 2019.
"Pemaparan ini tentunya juga akan memberi kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan mitigasi banjir di Kota Makassar," kata Taufiek di sela-sela acara pembukaan Rakornas.
Rakornas BNPB 2019 ini bertema "Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita" dihadiri 3.500 peserta dan tamu undangan mulai dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD se-Indonesia, hingga para Kapolda.
BPBD se-Indonesia ditekankan memiliki sistem peringatan dini mengingat Indonesia merupakan daerah rawan bencana.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi BNPB se-Indonesia di Jatim Expo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2). Pembukaan ditandai dengan dipukulnya kentongan oleh Presiden Jokowi dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo.
"Presiden menekankan pentingnya sistem peringatan dini bencana, mengingat Indonesia berada dalam daerah rawan bencana," katanya melalui siaran pers diterima di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, Presiden menyampaikan sistem peringatan dini tetap harus melibatkan para akademisi dan pakar kebencanaan untuk meneliti titik-titik rawan bencana agar bisa dideteksi secara dini.
"Presiden berharap Rakornas ini menghasilkan konsep dan sistem penanggulangan bencana yang dapat segera diimplementasikan. Nantinya BNPB dapat menyosialisasikan peringatan dini bencana ini kepada masyarakat," ujar Taufiek.
Rakornas tersebut, lanjut ?dia, menjadi ajang konsolidasi BNPB ke BPBD, kementerian atau lembaga serta pemangku kepentingan di Indonesia untuk menjabarkan kebijakan nasional penanggulangan bencana.
"Salah satu tujuan Rakornas ini untuk melakukan pendalaman kebijakan nasional penanggulangan bencana, terlebih setelah begitu masifnya kejadian bencana di Indonesia setahun terakhir," kata Taufiek.
Selain itu, koordinasi dan konsolidasi kekuatan disaat tidak terjadi bencana mutlak dilakukan. Agar saat terjadi bencana, rencana yang disusun dapat langsung diaktivasi untuk penanganan darurat yang terpadu.
"Di saat yang sama, kerja cepat dan terkoordinasi untuk tata ruang yang berbasis mitigasi bencana lintas instansi dan kewenangan juga harus dilakukan," ujarnya.
Taufiek mengemukakan, dalam Rakornas ini, pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian PUPR memaparkan tentang rencana pelaksanaan reforestri DAS dan sub DAS Jeneberang, serta alokasi anggaran untuk bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa pasca banjir dan longsor akhir Januari 2019.
"Pemaparan ini tentunya juga akan memberi kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan mitigasi banjir di Kota Makassar," kata Taufiek di sela-sela acara pembukaan Rakornas.
Rakornas BNPB 2019 ini bertema "Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita" dihadiri 3.500 peserta dan tamu undangan mulai dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD se-Indonesia, hingga para Kapolda.
BPBD se-Indonesia ditekankan memiliki sistem peringatan dini mengingat Indonesia merupakan daerah rawan bencana.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi BNPB se-Indonesia di Jatim Expo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2). Pembukaan ditandai dengan dipukulnya kentongan oleh Presiden Jokowi dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo.