Makassar (Antaranews Sulsel) - Kota Makassar masuk dalam nominasi Anugerah Paritrana atau biasa disebut penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2018.
"Saya ke sini untuk mengikuti penilaian tahap II khusus kabupaten kota. Penilaian tahap II ini seputar wawancara," tutur Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melalui siaran persnya diterima, Jumat.
Penilaian dalam bentuk wawancara tersebut dilaksanakan di Jakarta. Selain Makassar, ada 12 kabupaten kota di Indonesia yang ikut masuk nominasi. 12 nominasi untuk pemerintah provinsi, 12 nominasi untuk perusahaan besar dan delapan nominasi untuk perusahaan menengah.
Penilaian tahap satu untuk masuk sebagai nominasi itu dilakukan pada tanggal 24-26 Januari 2019 oleh Tim Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menurutnya, Pemkot Makassar wajar masuk dalam nominasi karena sampai saat ini tetap peduli dan mendukung penuh Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pelaku usaha besar serta UMKM sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Kepesertaan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan melampaui target yang telah ditetapkan. Mulai dari RTRW, pekerja drainase dan sejenisnya, serta honorer, sudah semua terlindungi jaminan baik kesehatan maupun ketenagakerjaan," sebut pria disapa akrab Danny Pomanto ini.
Untuk tim penilai yang mewawancarai para kandidat antara lain dari Ahli Jaminan Sosial seperti Chazali Situmorang dan Hotbonar Sinaga, Ahli Kebijakan Publik Riant Nugroho, Staf Ahli Apindo Myra Maria Hanartani, dan dari unsur Serikat Pekerja diwakili oleh Rudi Prayitno.
Dari tim Kementerian PMK oleh Sonny Harry Budiutomo, Kementerian Ketenagakerjaan Wahyu Widodo, Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, dan terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan Cotta Sembiring.
Anugerah Paritrana ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mulai digalang sejak tahun 2017 ?lalu.
Tujuannya pemberian aungerah tersebut? untuk memberikan penghargaan kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota serta badan usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.
"Saya ke sini untuk mengikuti penilaian tahap II khusus kabupaten kota. Penilaian tahap II ini seputar wawancara," tutur Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melalui siaran persnya diterima, Jumat.
Penilaian dalam bentuk wawancara tersebut dilaksanakan di Jakarta. Selain Makassar, ada 12 kabupaten kota di Indonesia yang ikut masuk nominasi. 12 nominasi untuk pemerintah provinsi, 12 nominasi untuk perusahaan besar dan delapan nominasi untuk perusahaan menengah.
Penilaian tahap satu untuk masuk sebagai nominasi itu dilakukan pada tanggal 24-26 Januari 2019 oleh Tim Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menurutnya, Pemkot Makassar wajar masuk dalam nominasi karena sampai saat ini tetap peduli dan mendukung penuh Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pelaku usaha besar serta UMKM sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Kepesertaan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan melampaui target yang telah ditetapkan. Mulai dari RTRW, pekerja drainase dan sejenisnya, serta honorer, sudah semua terlindungi jaminan baik kesehatan maupun ketenagakerjaan," sebut pria disapa akrab Danny Pomanto ini.
Untuk tim penilai yang mewawancarai para kandidat antara lain dari Ahli Jaminan Sosial seperti Chazali Situmorang dan Hotbonar Sinaga, Ahli Kebijakan Publik Riant Nugroho, Staf Ahli Apindo Myra Maria Hanartani, dan dari unsur Serikat Pekerja diwakili oleh Rudi Prayitno.
Dari tim Kementerian PMK oleh Sonny Harry Budiutomo, Kementerian Ketenagakerjaan Wahyu Widodo, Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, dan terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan Cotta Sembiring.
Anugerah Paritrana ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mulai digalang sejak tahun 2017 ?lalu.
Tujuannya pemberian aungerah tersebut? untuk memberikan penghargaan kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota serta badan usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.