Makassar, (Antaranews Sulsel) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan bersama KPU kabupaten kota se-Sulsel melaksanakan simulasi tata cara pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2019 di tribun lapangan Karebosi Makassar.
"Tujuannya ini untuk memperlihatkan keaslian TPS kepada penyelenggara. Ada anggota KPU kabupaten kota hadir, yang nantinya mereka menjadi mentor untuk memberikan bimbingan teknis secara berjenjang di tingkat PPK dan PPS dan KPPS," ujar Ketua KPU Sulsel, Misnah Attas, Kamis.
Menurut dia, simulasi tersebut memperlihatkan bentuk asli TPS serta bagaimana aura dan tingkat kesulitan lapangan yang harus mereka ketahui secara nyata.
Sebab, kalau hanya norma diberikan kepada penyelenggara yang ada di Undang-undang maupun PKPU utamanya yang baru menjabat tanpa melihat fakta lapangan termasuk mendekatkan diri dengan fakta lapangan, kata dia, itu sama saja menghayal.
Tidak sampai disitu, cela-cela pelanggaran harus dipikirkan untuk mencari solusi. Tentunya, dengan pelaksanaan simulasi ini akan ada evaluasi-evaluasi mana yang kurang akan ditambahkan. Selain itu, diperlukan pemikiran dan pendalaman dalam pelaksanaannya pada 17 April 2019.
"Kita mengharapkan by simulasi ini ada ilmu yang diperoleh. Karena bagi KPU itu adalah persoalan penting, tidak boleh diabaikan. Teknis tanpa simulasi sama halnya menghayal," beber dia.
Namanya simulasi, lanjutnya, tentu berbeda di lapangan nantinya, bisa saja lebih rumit karena sudah pada situasi yang nyata. Tapi mudah-mudahan didoakan semua bisa berjalan dengan lancar.
Kendati telah dilakukan simulasi untuk mengukur waktu yang akan digunakan pada saat proses pemungutan suara berlangsung, hal-hal lain juga disimak salah satunya masa perhitungan suara di TPS.
"Kita sebelumnya sudah melakukan simulasi seperti ini, bila dihitung waktunya sampai pada penghitungan suara bisa memakan waktu hingga 16 jam, makanya tetap kita evaluasi terus," ucapnya.
Salah satu fakta kesulitan di lapangan yang dialami adalah KPPS yang bisa menambah waktu pemungutan dan perhitungan suara menjadi tentatif atau tidak dapat diprediksi.
Mengenai dengan pemilih ragam disabiltas, sebut Misnah juga dilibatkan dalam simulasi seperti tuna rungu, tuna daksa, tuna netra dan tuna grahita.
Penyelenggara diperlihatkan tata cara bagaimana menangani mereka saat menyalurkan hak pilihnya termasuk TPS ramah bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan pantauan, pada simulasi tersebut, terlihat Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) masuk di TPS selanjutnya dimulai waktu pemungutan suara. Pemilih kemudian berdatangan selanjutnya diperiksa undangan pemilih dicocokkan dengan indentitasnya yakni KTP.
Terlihat pula sedikit ketegangan antara KPPS dengan saksi-saksi terkait dengan surat mandat yang dipegangnya apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak, hal ini dilakukan agar tidak terjadi persoalan dalam proses pemilihan.
Pemilih kemudian duduk lalu dipanggil selanjutnya diberikan lima surat suara untuk dicoblos masing masing surat suara Capres-Cawapres, Caleg DPR RI, Caleg DPRD Provinsi Sulsel, Caleg DPRD kabupaten kota dan Calon DPD RI untuk dimasukkan ke kotak suara.
Kotak suara untuk Capres berwarna abu-abu, Caleg DPR berwarna kuning, DPRD Provinsi berwarna biru, DPRD kabupaten kota berwarna hijau dan DPD RI berwarna kuning sesuai dengan warna yang ada pada surat suara.
Disekitar TPS ada papan pengumuman dan infomasi tata cara mencoblos, visi misi Capres-Cawapres, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, lembaran nama Daftar Calon Tetap (DCT) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten kota serta DPD.
Sedangkan untuk pesertanya sebagian dari masyarakat, dari KPPS, dan anggota PPK. Sementara penyelenggara pemungutan suara bertindak sebagai KPPS adalah sejumlah anggota KPU kabupaten kota. Seperti biasa, usai memilih pemilih diberikan tanda tinta ditangannya bertanda bahwa telah menyalurkan hak pilihnya di TPS.
"Tujuannya ini untuk memperlihatkan keaslian TPS kepada penyelenggara. Ada anggota KPU kabupaten kota hadir, yang nantinya mereka menjadi mentor untuk memberikan bimbingan teknis secara berjenjang di tingkat PPK dan PPS dan KPPS," ujar Ketua KPU Sulsel, Misnah Attas, Kamis.
Menurut dia, simulasi tersebut memperlihatkan bentuk asli TPS serta bagaimana aura dan tingkat kesulitan lapangan yang harus mereka ketahui secara nyata.
Sebab, kalau hanya norma diberikan kepada penyelenggara yang ada di Undang-undang maupun PKPU utamanya yang baru menjabat tanpa melihat fakta lapangan termasuk mendekatkan diri dengan fakta lapangan, kata dia, itu sama saja menghayal.
Tidak sampai disitu, cela-cela pelanggaran harus dipikirkan untuk mencari solusi. Tentunya, dengan pelaksanaan simulasi ini akan ada evaluasi-evaluasi mana yang kurang akan ditambahkan. Selain itu, diperlukan pemikiran dan pendalaman dalam pelaksanaannya pada 17 April 2019.
"Kita mengharapkan by simulasi ini ada ilmu yang diperoleh. Karena bagi KPU itu adalah persoalan penting, tidak boleh diabaikan. Teknis tanpa simulasi sama halnya menghayal," beber dia.
Namanya simulasi, lanjutnya, tentu berbeda di lapangan nantinya, bisa saja lebih rumit karena sudah pada situasi yang nyata. Tapi mudah-mudahan didoakan semua bisa berjalan dengan lancar.
Kendati telah dilakukan simulasi untuk mengukur waktu yang akan digunakan pada saat proses pemungutan suara berlangsung, hal-hal lain juga disimak salah satunya masa perhitungan suara di TPS.
"Kita sebelumnya sudah melakukan simulasi seperti ini, bila dihitung waktunya sampai pada penghitungan suara bisa memakan waktu hingga 16 jam, makanya tetap kita evaluasi terus," ucapnya.
Salah satu fakta kesulitan di lapangan yang dialami adalah KPPS yang bisa menambah waktu pemungutan dan perhitungan suara menjadi tentatif atau tidak dapat diprediksi.
Mengenai dengan pemilih ragam disabiltas, sebut Misnah juga dilibatkan dalam simulasi seperti tuna rungu, tuna daksa, tuna netra dan tuna grahita.
Penyelenggara diperlihatkan tata cara bagaimana menangani mereka saat menyalurkan hak pilihnya termasuk TPS ramah bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan pantauan, pada simulasi tersebut, terlihat Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) masuk di TPS selanjutnya dimulai waktu pemungutan suara. Pemilih kemudian berdatangan selanjutnya diperiksa undangan pemilih dicocokkan dengan indentitasnya yakni KTP.
Terlihat pula sedikit ketegangan antara KPPS dengan saksi-saksi terkait dengan surat mandat yang dipegangnya apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak, hal ini dilakukan agar tidak terjadi persoalan dalam proses pemilihan.
Pemilih kemudian duduk lalu dipanggil selanjutnya diberikan lima surat suara untuk dicoblos masing masing surat suara Capres-Cawapres, Caleg DPR RI, Caleg DPRD Provinsi Sulsel, Caleg DPRD kabupaten kota dan Calon DPD RI untuk dimasukkan ke kotak suara.
Kotak suara untuk Capres berwarna abu-abu, Caleg DPR berwarna kuning, DPRD Provinsi berwarna biru, DPRD kabupaten kota berwarna hijau dan DPD RI berwarna kuning sesuai dengan warna yang ada pada surat suara.
Disekitar TPS ada papan pengumuman dan infomasi tata cara mencoblos, visi misi Capres-Cawapres, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, lembaran nama Daftar Calon Tetap (DCT) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten kota serta DPD.
Sedangkan untuk pesertanya sebagian dari masyarakat, dari KPPS, dan anggota PPK. Sementara penyelenggara pemungutan suara bertindak sebagai KPPS adalah sejumlah anggota KPU kabupaten kota. Seperti biasa, usai memilih pemilih diberikan tanda tinta ditangannya bertanda bahwa telah menyalurkan hak pilihnya di TPS.