Makassar (ANTARA) - Pelayanan satu pintu sudah berjalan baik dan kini menuju ke waktu layanan satu jam, kata Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.
"Saat ini, Sulsel memberikan pelayanan satu pintu menuju pelayanan satu jam," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Rapat Tim Korsupgah KPK Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Melalui Kerja Sama Koneksi Host to Host antara Pemda dengan Kantor Pertanahan dan Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, Sulsel baru saja dapat mengekspor langsung produknya selama empat bulan terakhir setelah mendapat kepercayaan untuk direct call (pengiriman langsung).
Hal ini kata dia, perlu disempurnakan dengan penyederhanaan izin-izin ekpsor sehingga tidak menimbulkan high cost (biaya tinggi). "Ini dilakukan dengan direct call investasi sudah mengarah ke Sulsel karena ada kemudahan. Ini untuk menjadikan Sulsel sebagai provinsi ramah investasi," jelasnya.
Kendala yang dihadapi menurut Nurdin adalah kecilnya APBD, sementara kebutuhan pembangunan semakin meningkat. "Salah satu upaya yang dilakukan adalah simpelkan seluruh perizinan yang menghambat investasi, harus melakukan terobosan. Kalau bisa dipemudah mengapa harus dipersulit," sebut Nurdin.
Demikian juga dengan pajak naik, akan berpangaruh pada turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. "Jujur saja, kami baru tujuh bulan menjadi gubernur dan langkah yang kami terus lakukan adalah bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah," kata Nurdin Abdullah.
"Saat ini, Sulsel memberikan pelayanan satu pintu menuju pelayanan satu jam," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Rapat Tim Korsupgah KPK Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Melalui Kerja Sama Koneksi Host to Host antara Pemda dengan Kantor Pertanahan dan Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, Sulsel baru saja dapat mengekspor langsung produknya selama empat bulan terakhir setelah mendapat kepercayaan untuk direct call (pengiriman langsung).
Hal ini kata dia, perlu disempurnakan dengan penyederhanaan izin-izin ekpsor sehingga tidak menimbulkan high cost (biaya tinggi). "Ini dilakukan dengan direct call investasi sudah mengarah ke Sulsel karena ada kemudahan. Ini untuk menjadikan Sulsel sebagai provinsi ramah investasi," jelasnya.
Kendala yang dihadapi menurut Nurdin adalah kecilnya APBD, sementara kebutuhan pembangunan semakin meningkat. "Salah satu upaya yang dilakukan adalah simpelkan seluruh perizinan yang menghambat investasi, harus melakukan terobosan. Kalau bisa dipemudah mengapa harus dipersulit," sebut Nurdin.
Demikian juga dengan pajak naik, akan berpangaruh pada turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. "Jujur saja, kami baru tujuh bulan menjadi gubernur dan langkah yang kami terus lakukan adalah bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah," kata Nurdin Abdullah.