Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Syafruddin selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, mendukung pengembangan perguruan tinggi itu menjadi salah satu universitas bertaraf internasional di Indonesia.

"Saya sangat 'concern' (perhatian) dengan peringkat Unhas di level internasional agar dapat meningkat lagi. Sebagai salah satu universitas sentral di Indonesia Timur, dia harus dapat menjadi perhatian internasional," ujarnya dalam keterangan resminya saat memimpin rapat di Unhas Makassar, Selasa.

Oleh karena itu, tegasnya maka perlu dilakukan perbaikan akreditasi internasional dan perbaikan akreditasi laboratorium di Unhas.

"Harus dicarikan strategi yang tepat untuk memperbaiki akreditasi internasional. Mungkin melakukan kerja sama dengan universitas ternama di luar negeri agar dapat menjalankan program double degree (gelar ganda) dan mengundang beberapa dosen luar negeri untuk mengajar di Unhas," ujarnya.

Ia menyebutkan, kerja sama dengan beberapa universitas merupakan salah satu strategi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Syafruddin menceritakan pengalamannya saat menjadi Kalemdiklat Polri dengan melakukan kerjasama hingga ke 33 negara. "Hasilnya bisa kita lihat kualitas SDM Polri sangat baik saat ini. Bahkan sekarang setidaknya 100 anggota Polri sedang belajar di UK (United Kingdom)," ungkap mantan Wakapolri ini.

Menurut dia, pendidikan akan menjadi kunci utama pembangunan kualitas SDM sebagai jaminan kemajuan suatu bangsa.

"Saat ini Unhas berada pada peringkat sekitar 300 untuk level Asia dan peringkat sekitar 500 untuk level internasional," tambahnya.

Perbaikan akreditasi internasional ini juga sejalan dengan pengembangan program studi di Unhas dari 8 menjadi 12 program studi di tahun ini.

Syafruddin juga menyampaikan pesan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan MWA Unhas bahwa sudah menugaskan Sofian Wanandi dan Chairul Tanjung sebagai anggota Majelis Wali Amanat Unhas untuk mengelola berbagai bea siswa baik dari dalam maupun luar negeri.

Terkait program kerja sama, Syafruddin mengatakan saat ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 18 universitas terkemuka di Indonesia termasuk dengan Unhas untuk menyelesaikan program reformasi birokrasi hingga 2024.

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Kedepan tulang punggung pelaksanaan dan perluasan SAKIP akan melibatkan universitas," ungkap Syafruddin.