Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjelang akhir masa jabatannya 8 Mei 2019, melantik sebanyak 34 pejabat dari hasil seleksi lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa.
"Ini adalah awal dari lokomotif pelantikan. Hari ini dilantik 34 orang, berarti ada 34 kursi di belakangnya juga kosong. Ini segera harus diisi dan diselesaikan, sebelum saya selesai menjabat wali kota," ujarnya usai pelantikan pejabat tersebut di Balai Kota Makassar, Selasa.
Ke-34 pejabat yang dilantik tersebut, di antaranya 14 pejabat eselon dua dan selebihnya para pejabat eselon tiga serta pejabat direksi perbankan milik Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Danny - sapaan Moh Ramdhan Pomanto, bila proses pelantikan pejabat tersebut tidak diselesaikan, maka roda birokrasi tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga kursi jabatan yang kosong itu harus segera diisi pejabat definitif, bukan lagi pelaksana tugas seperti selama ini berjalan.
Saat ditanya apakah pengisian lowong jabatan tersebut tidak menunggu penetapan Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar yang baru, Danny mengatakan ini semua adalah bagian dari proses dan percepatan pelayanan bagi masyarakat.
"Kalau ada PJ butuh waktu setahun untuk mengerti hal ini, sehingga bisa terkatung-katung orang bekerja. Kita tidak boleh biarkan., kasian kalau Pj mengurusi pekerjaan yang tersisa. Kita harap nanti dia (Pj) langsung bekerja dengan cepat," paparnya.
Danny menjelaskan mereka yang dilantik adalah pilihan dari tiga birokrat terbaik yang berhasil melewati proses panjang dalam lelang jabatan dan ini merupakan fase paling sulit karena harus memilih satu di antara tiga.
"Begitu banyak pertimbangan, tapi kami bersyukur organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar telah melalui fase-fase teknis yang ditentukan oleh negara. Termasuk tes neurosains yang menjadi salah satu syarat yang harus dilalui calon pejabat," ungkap Danny.
Tes neurosains adalah tes mempelajari sistem saraf atau sistem neuron seorang calon pejabat yang mencakup struktur, fungsi, sejarah evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, penghitungan neurosains dan patologi sistem saraf.
"Neurosains telah diaplikasikan di beberapa negara maju seperti Singapura dan Jepang. Di Kota Makassar, tes neurosains ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar," ujar Danny.
Ia menambahkan hal tersebut juga dapat mengungkap seseorang apakah tepat ditempatkan di satu jabatan atau tidak.
Danny juga menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan pejabat tersebut dilakukan setelah Pemilu serentak 17 April 2009 guna menghindari adanya anggapan susunan 'kabinet' yang dibentuk tersebut terkait dengan kepentingan politik.
Pada kesempatan itu selain pejabat eselon dua dan tiga, juga Wali Kota Makassar melantik para direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Makassar.
Danny berharap kepada para direksi baru itu agar bisa 'bangkit dari tidur' dan mengembangkan BPR ke arah lebih baik.
"Bangun dari tidur saja sudah prestasi, apalagi dia mau jalan. Kita optimislah, tentu semua ada kendala dan memang bukan manajerial yang bagus, oleh krena itu kita perlu upaya perbaikan. Orang pikir, jabatan hanya dibagi-bagi saja, padahal ini jabatan produktif," tuturnya.
Danny menyinggung potensi BPR dalam bisnis perbankan memiliki peluang yang cukup besar dalam pengembangan kredit bagi masyarakat utamanya bagi pelaku usaha mikro.
"Peluangnya besar sekali, saya pernah ditelpon sama bank besar, mau merger untuk bisnis mikro ekonomi, tapi tidak ada inisiasi yang dilakukan dari direksi sebelumnya," ujarnya.
Berikut nama-nama pejabat eselon dua yang dilantik Wali Kota Makassar;
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Firman Hamid Pagarra
2. Kepala Dinas UKM dan Koperasi, Harun Rani
3. Kepala Dinas Perhubungan, Muh Iqbal Asnan
4. Kepala Dinas Penataan Ruang, Nirwan Nisman Mungkasa
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Suhartini
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Andi Zulkifli Nanda
7. Kepala Dinas Sosial, Akhmad Namsum
8. Kepala Dinas Perpustakaan, Muhyiddin
9. Kepala Dinas Kominfo, Ichwan Jacub
10. Kepala Dinas PU, Hamka
11. Kepala Balitbangda, Suwiknyo
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kamelia Thamrin Tantu
13. Kepala Badan Kesbangpol, Andi Syahrum
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Nur Kamarul Zaman.
"Ini adalah awal dari lokomotif pelantikan. Hari ini dilantik 34 orang, berarti ada 34 kursi di belakangnya juga kosong. Ini segera harus diisi dan diselesaikan, sebelum saya selesai menjabat wali kota," ujarnya usai pelantikan pejabat tersebut di Balai Kota Makassar, Selasa.
Ke-34 pejabat yang dilantik tersebut, di antaranya 14 pejabat eselon dua dan selebihnya para pejabat eselon tiga serta pejabat direksi perbankan milik Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Danny - sapaan Moh Ramdhan Pomanto, bila proses pelantikan pejabat tersebut tidak diselesaikan, maka roda birokrasi tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga kursi jabatan yang kosong itu harus segera diisi pejabat definitif, bukan lagi pelaksana tugas seperti selama ini berjalan.
Saat ditanya apakah pengisian lowong jabatan tersebut tidak menunggu penetapan Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar yang baru, Danny mengatakan ini semua adalah bagian dari proses dan percepatan pelayanan bagi masyarakat.
"Kalau ada PJ butuh waktu setahun untuk mengerti hal ini, sehingga bisa terkatung-katung orang bekerja. Kita tidak boleh biarkan., kasian kalau Pj mengurusi pekerjaan yang tersisa. Kita harap nanti dia (Pj) langsung bekerja dengan cepat," paparnya.
Danny menjelaskan mereka yang dilantik adalah pilihan dari tiga birokrat terbaik yang berhasil melewati proses panjang dalam lelang jabatan dan ini merupakan fase paling sulit karena harus memilih satu di antara tiga.
"Begitu banyak pertimbangan, tapi kami bersyukur organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar telah melalui fase-fase teknis yang ditentukan oleh negara. Termasuk tes neurosains yang menjadi salah satu syarat yang harus dilalui calon pejabat," ungkap Danny.
Tes neurosains adalah tes mempelajari sistem saraf atau sistem neuron seorang calon pejabat yang mencakup struktur, fungsi, sejarah evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, penghitungan neurosains dan patologi sistem saraf.
"Neurosains telah diaplikasikan di beberapa negara maju seperti Singapura dan Jepang. Di Kota Makassar, tes neurosains ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar," ujar Danny.
Ia menambahkan hal tersebut juga dapat mengungkap seseorang apakah tepat ditempatkan di satu jabatan atau tidak.
Danny juga menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan pejabat tersebut dilakukan setelah Pemilu serentak 17 April 2009 guna menghindari adanya anggapan susunan 'kabinet' yang dibentuk tersebut terkait dengan kepentingan politik.
Pada kesempatan itu selain pejabat eselon dua dan tiga, juga Wali Kota Makassar melantik para direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Makassar.
Danny berharap kepada para direksi baru itu agar bisa 'bangkit dari tidur' dan mengembangkan BPR ke arah lebih baik.
"Bangun dari tidur saja sudah prestasi, apalagi dia mau jalan. Kita optimislah, tentu semua ada kendala dan memang bukan manajerial yang bagus, oleh krena itu kita perlu upaya perbaikan. Orang pikir, jabatan hanya dibagi-bagi saja, padahal ini jabatan produktif," tuturnya.
Danny menyinggung potensi BPR dalam bisnis perbankan memiliki peluang yang cukup besar dalam pengembangan kredit bagi masyarakat utamanya bagi pelaku usaha mikro.
"Peluangnya besar sekali, saya pernah ditelpon sama bank besar, mau merger untuk bisnis mikro ekonomi, tapi tidak ada inisiasi yang dilakukan dari direksi sebelumnya," ujarnya.
Berikut nama-nama pejabat eselon dua yang dilantik Wali Kota Makassar;
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Firman Hamid Pagarra
2. Kepala Dinas UKM dan Koperasi, Harun Rani
3. Kepala Dinas Perhubungan, Muh Iqbal Asnan
4. Kepala Dinas Penataan Ruang, Nirwan Nisman Mungkasa
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Suhartini
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Andi Zulkifli Nanda
7. Kepala Dinas Sosial, Akhmad Namsum
8. Kepala Dinas Perpustakaan, Muhyiddin
9. Kepala Dinas Kominfo, Ichwan Jacub
10. Kepala Dinas PU, Hamka
11. Kepala Balitbangda, Suwiknyo
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kamelia Thamrin Tantu
13. Kepala Badan Kesbangpol, Andi Syahrum
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Nur Kamarul Zaman.