Mamuju (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, melakukan evaluasi dan monitoring untuk penguatan tugas dan fungsi pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Kabupaten Mamasa.
Kepala Divisi Pemasyaratan Kanwil Kemenkum HAM Sulbar H Anwar, di Kabupaten Mamasa, Senin mengatakan, evaluasi dan monitoring itu dilakukan sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi keributan, seperti yang sebelumnya terjadi di Rutan Pasangkayu.
"Kejadian di Rutan Pasangkayu tidak boleh terjadi lagi. Tentu, hak-hak narapidana selama menjalani masa penahanan akan kami perhatikan. Begitu pun narapida harus menjalani prosedur atau SOP sebagai warga binaan," tutur Anwar.
Sebelum melaksanakan pengarahan kepada warga binaan dan pegawai di Rutan Mamasa, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Sulbar yang di dampingi Kepala Rutan setempat Syamsurizal, terlebih dahulu melakukan peninjauan di blok narapida, pelayanan kesehatan, dapur serta fasilitas yang ada di Rutan tersebut.
Ia menyatakan, monitoring dan evaluasi tersebut akan dilakukan di seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Sulbar, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya keributan, seperti di Rutan Pasangkayu.
"Rencananya, semua UPT Pemasyarakatan akan dilakukan evaluasi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan maupun Lapas," kata Anwar.
Sementara, Kepala Rutan Mamasa Syamsurizal memastikan dan menjamin, terpenuhihya hak-hak warga binaan di Rutan yang dipimpinnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada pemerasan apalagi kekerasan terhadap para tahanan dan narapidana, sebab Rutan mau pun Lapas merupakan tempat pembinaan.
"Kami memastikan, terjaminnya pemenuhan hak-hak warga binaan yang ada di Rutan Mamasa," ujarnya.
"Tidak boleh terjadi pemerasan dan kekerasan karena sifatnya kita membina bukan membinasakan. Jadi, kami memberikan pengayoman dan perlindungan kepada warga binaan sehingga ketika bebas nanti, bisa hidup mandiri din tengah masyarakat," tutur Syamsurizal.
Walau pun jumlah petugas dan warga binaan tidak sebanding, namun Kepala Rutan Mamasa itu berkomitmen memberikan pembinaan kepada para narapidana dan tahanan.
Kepala Divisi Pemasyaratan Kanwil Kemenkum HAM Sulbar H Anwar, di Kabupaten Mamasa, Senin mengatakan, evaluasi dan monitoring itu dilakukan sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi keributan, seperti yang sebelumnya terjadi di Rutan Pasangkayu.
"Kejadian di Rutan Pasangkayu tidak boleh terjadi lagi. Tentu, hak-hak narapidana selama menjalani masa penahanan akan kami perhatikan. Begitu pun narapida harus menjalani prosedur atau SOP sebagai warga binaan," tutur Anwar.
Sebelum melaksanakan pengarahan kepada warga binaan dan pegawai di Rutan Mamasa, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Sulbar yang di dampingi Kepala Rutan setempat Syamsurizal, terlebih dahulu melakukan peninjauan di blok narapida, pelayanan kesehatan, dapur serta fasilitas yang ada di Rutan tersebut.
Ia menyatakan, monitoring dan evaluasi tersebut akan dilakukan di seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Sulbar, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya keributan, seperti di Rutan Pasangkayu.
"Rencananya, semua UPT Pemasyarakatan akan dilakukan evaluasi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan maupun Lapas," kata Anwar.
Sementara, Kepala Rutan Mamasa Syamsurizal memastikan dan menjamin, terpenuhihya hak-hak warga binaan di Rutan yang dipimpinnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada pemerasan apalagi kekerasan terhadap para tahanan dan narapidana, sebab Rutan mau pun Lapas merupakan tempat pembinaan.
"Kami memastikan, terjaminnya pemenuhan hak-hak warga binaan yang ada di Rutan Mamasa," ujarnya.
"Tidak boleh terjadi pemerasan dan kekerasan karena sifatnya kita membina bukan membinasakan. Jadi, kami memberikan pengayoman dan perlindungan kepada warga binaan sehingga ketika bebas nanti, bisa hidup mandiri din tengah masyarakat," tutur Syamsurizal.
Walau pun jumlah petugas dan warga binaan tidak sebanding, namun Kepala Rutan Mamasa itu berkomitmen memberikan pembinaan kepada para narapidana dan tahanan.