Mamuju (ANTARA) - Mahasiswa di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta pungutan liat (Pungli) dunia pendidikan dihapus pemerintah.
Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi diantaranya FPPI Mamuju, GMNI Mamuju, GMKI Mamuju, Bem Teknik dan Sospol Unika, Ilmipsi Sulbar, Ipmapus dan IPMA Matra melakukan aksi unjukrasa di kantor Gubernur Sulbar, Kamis.
Dalam aksinya massa mahasiswa yang memperingati hari pendidikan 2 Mei 2019 dengan berdemonstasi tersebut, melakukan protes terhadap maraknya pungli dunia pendidikan di Sulbar.
Disamping itu, juga menuntut agar gaji pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap di Sulbar dituntaskan pemerintah dengan cara dibayarkan.
"Segera alokasikan dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945 sebesar 20 persen," kata Irfan aktivis FPPI Mamuju.
Selain itu, mahasiswa meminta oknum pelaku eksploitasi anak di bawah umur dengan mempekerjakan sebagai buruh dan tidak memberikan kesempatan anak sekolah dipidanakan pemerintah.
"Stop komersialisasi pendidikan dan beri pendidikan murah untuk rakyat," katanya.
Mahasiswa juga meminta agar kualitas tenaga pendidik dosen di perguruan tinggi di Sulbar ditingkatkan.
"Naikkan upah buruh dan batalkan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang upah buruh, stik diskriminasi terhadap buruh," tambah dia.
Mahasiswa kemudian diterima kepala dinas pendidikan Sulbar, Arifuddin Toppo untuk berdialog, usai melakukan aksinya mahasiswa bubar dengan tertib.
Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi diantaranya FPPI Mamuju, GMNI Mamuju, GMKI Mamuju, Bem Teknik dan Sospol Unika, Ilmipsi Sulbar, Ipmapus dan IPMA Matra melakukan aksi unjukrasa di kantor Gubernur Sulbar, Kamis.
Dalam aksinya massa mahasiswa yang memperingati hari pendidikan 2 Mei 2019 dengan berdemonstasi tersebut, melakukan protes terhadap maraknya pungli dunia pendidikan di Sulbar.
Disamping itu, juga menuntut agar gaji pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap di Sulbar dituntaskan pemerintah dengan cara dibayarkan.
"Segera alokasikan dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945 sebesar 20 persen," kata Irfan aktivis FPPI Mamuju.
Selain itu, mahasiswa meminta oknum pelaku eksploitasi anak di bawah umur dengan mempekerjakan sebagai buruh dan tidak memberikan kesempatan anak sekolah dipidanakan pemerintah.
"Stop komersialisasi pendidikan dan beri pendidikan murah untuk rakyat," katanya.
Mahasiswa juga meminta agar kualitas tenaga pendidik dosen di perguruan tinggi di Sulbar ditingkatkan.
"Naikkan upah buruh dan batalkan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang upah buruh, stik diskriminasi terhadap buruh," tambah dia.
Mahasiswa kemudian diterima kepala dinas pendidikan Sulbar, Arifuddin Toppo untuk berdialog, usai melakukan aksinya mahasiswa bubar dengan tertib.