Mamuju (ANTARA Sulsel) - DPRD Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pesimistis pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan pemerintah setempat mampu mencapai Rp25,3 miliar pada 2010.

"DPRD Mamuju pesimistis Pemkab mampu mencapai target PAD Rp25,3 miliar ditahun ini, karena sistem pengelolaan pendapatan keuangan Pemkab masih bersifat tradisional,"kata anggota DPRD Mamuju, Hajrul Malik di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan, sistem pengelolaan keuangan penerimaan PAD di Pemkab Mamuju tidak jelas seperti pada beberapa objek retribusi pengelolaannya keuangan dari hasil bumi dan bangunannnya yang tidak jelas.

Begitu juga sektor pendapatan lainnya yakni pajak izin mendirikan bangunan (IMB), pajak tambang galian C, juga tidak jelas berapa yang masuk ke daerah karena tidak pernah disampaikan oleh pemerintah.

Sehingga kata dia, sangat tidak rasional Pemkab Mamuju mampu mencapai PAD 2010, yakni sekitar Rp25,3 miliar karena nilai PAD itu yang sangat begitu besar.

Ia mengatakan, PAD Kabupaten Mamuju juga hanya sekitar Rp14 miliar pada tahun 2009, sementara belum ada perubahan sistem pada penerimaan tahun ini sehingga diyakini penerimaan PAD akan seperti pada tahun sebelumnya
Menurut dia, sistem pengelolaan pendapatan Pemkab Mamuju, seharusnya dilakukan secara modern seperti di daerah lain yang PAD daerahnya besar, yakni dengan memperjelas pendapatan yang masuk ke kas daerah agar penerimaan AD jelas dan tidak diselewengkan.

"Sebenarnya potensi peningkatan PAD daerah ini bagus dan dapat ditingkatkan, namun karena pengelolaan pendapatan yang tidak jelas, sehingga setiap penerimaan rawan masuk kantong pejabat, karena sistem penglolaan dan pengawasan penerimaan pendapatan daerah lemah, ujarnya.

(T.PK-MFH/S016)