Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah meminta kepada para mahasiswa peserta KKN Universitas Hasanuddin untuk melakukan kajian terhadap kerusakan lingkungan dan penyebab banjir Sulsel pada Januari 2019.
Hal itu diungkapkan Gubernur Abdulah saat melepas secara resmi KKN tematik penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan pada hutan, lahan, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Kabupaten Gowa di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel di Makassar, Kamis.
"Kita harus memanfaatkan waktu satu bulan ke depan untuk menyusun rencana yang akan menjadi acuan kita semua," katanya.
Gubernur Sulsel yang juga alumnus Unhas itu, mengatakan seharusnya cekdam Bili-bili di Gowa multifungsi.
Banjir yang melanda Sulsel pada Januari lalu diakibatkan fungsi daya tampung air berkurang. Salah satu faktor penyebabnya, adalah pendangkalan yang dikarenakan adanya aktivitas di sekitar dam Bili-bili.
"Kenapa Unhas melakukan KKN khusus di DAS Jeneberang, karena ini adalah kerjaan kemanusiaan. Sejak saya jadi mahasiswa DAS Jeneberang ini sudah menjadi aliran yang sangat kritis," ujarnya.
Wakil Rektor I Unhas Makassar Muhammad Restu mengatakan Unhas sebagai kampus yang selalu bersama dengan masyarakat, memang mencari dan mendalami masalah di masyarakat.
"KKN ini untuk melakukan program kemanusiaan, beberapa program Unhas selalu di depan mengenai kebencanaan. Kami tidak hanya melihat yang terjadi, tapi Unhas harus turun bersama dengan pemerintah daerah," katanya.
Untuk itu, pihak Unhas berharap pada KKN yang dilakukan gelombang ke-102 tersebut, tentunya berbeda dengan KKN selama ini.
"Kita mau betul-betul aktif di masyarakat bukan berleha-leha. Gelombang ke-102 ini mudah-mudahan sehat dan pulang dengan sehat juga. Apalagi dilepas secara langsung oleh Bapak Gubernur Sulsel," katanya.
KKN khusus Unhas Makassar itu terdiri atas tiga kelompok, pertama KKN pendidikan advokasi, KKN mengenai kesehatan, dan KKN khusus terkait dengan masalah hutan.
Selain Pemprov Sulsel, sejumlah pihak yang berperan dalam program KKN tematik tersebut, yakni Kementerian Kesehatan, Yayasan Kalla, dan pemangku kepentingan terkait dengan kebencanaan.
"Kami berharap Unhas dengan program ini bagaimana menangani masalah yang ada di hutan," katanya.
Hal itu diungkapkan Gubernur Abdulah saat melepas secara resmi KKN tematik penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan pada hutan, lahan, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Kabupaten Gowa di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel di Makassar, Kamis.
"Kita harus memanfaatkan waktu satu bulan ke depan untuk menyusun rencana yang akan menjadi acuan kita semua," katanya.
Gubernur Sulsel yang juga alumnus Unhas itu, mengatakan seharusnya cekdam Bili-bili di Gowa multifungsi.
Banjir yang melanda Sulsel pada Januari lalu diakibatkan fungsi daya tampung air berkurang. Salah satu faktor penyebabnya, adalah pendangkalan yang dikarenakan adanya aktivitas di sekitar dam Bili-bili.
"Kenapa Unhas melakukan KKN khusus di DAS Jeneberang, karena ini adalah kerjaan kemanusiaan. Sejak saya jadi mahasiswa DAS Jeneberang ini sudah menjadi aliran yang sangat kritis," ujarnya.
Wakil Rektor I Unhas Makassar Muhammad Restu mengatakan Unhas sebagai kampus yang selalu bersama dengan masyarakat, memang mencari dan mendalami masalah di masyarakat.
"KKN ini untuk melakukan program kemanusiaan, beberapa program Unhas selalu di depan mengenai kebencanaan. Kami tidak hanya melihat yang terjadi, tapi Unhas harus turun bersama dengan pemerintah daerah," katanya.
Untuk itu, pihak Unhas berharap pada KKN yang dilakukan gelombang ke-102 tersebut, tentunya berbeda dengan KKN selama ini.
"Kita mau betul-betul aktif di masyarakat bukan berleha-leha. Gelombang ke-102 ini mudah-mudahan sehat dan pulang dengan sehat juga. Apalagi dilepas secara langsung oleh Bapak Gubernur Sulsel," katanya.
KKN khusus Unhas Makassar itu terdiri atas tiga kelompok, pertama KKN pendidikan advokasi, KKN mengenai kesehatan, dan KKN khusus terkait dengan masalah hutan.
Selain Pemprov Sulsel, sejumlah pihak yang berperan dalam program KKN tematik tersebut, yakni Kementerian Kesehatan, Yayasan Kalla, dan pemangku kepentingan terkait dengan kebencanaan.
"Kami berharap Unhas dengan program ini bagaimana menangani masalah yang ada di hutan," katanya.