Makassar (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menyediakan lahan perkantoran di Makassar agar kinerja lebih efektif ke depan.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani di Makassar, Rabu, mengatakan kunjungan pihak Kementerian PUPR pada hari ini terkait rencana pembangunan gedung pelayanan satu atap khususnya di Kota Makassar.
"Kementerian PUPR kan banyak kantornya nih, mau cari lahan untuk menyatukan semuanya, supaya komunikasinya lebih efektif," kata Abdul Hayat usai menerima kunjungan Sekjen Kementerian PUPR) Anita Firmanti Eko Susetyowati di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan hari ini.
Ketika ditanyakan tentang perlu tidaknya pembebasan lahan untuk rencana Kementerian PUPR tersebut, Abdul Hayat mengaku bahwa belum mengarah ke hal tersebut.
“Belum ke sana, mungkin lebih pada kalau ada lahan pemprov yang menganggur bisa dioptimalisasi. Ada juga lahan kantornya di Pettarani kan, bisa saja dipindahkan di Baddoka. Cek dulu aturan mainnya, sementara dihandel sama Biro Aset,” jelasnya.
Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati, menyebutkan kunjungan tersebut dalam rangka izin penggunaan lahan .
“Kementerian PUPR sekarang memiliki balai-balai baru dan balai-balai lama yang sudah ada sebelumnya, dan untuk koordinasi lebih baik di antara Kementerian PUPR, kami ingin memiliki gedung di Baddoka. Untuk itulah saya datang ke sini, untuk bisa memperoleh izin memanfaatkan Baddoka kembali sebagai kantornya PUPR,” papar Anita Firmanti.
Terkait dengan pernyataan Sekprov Abdul Hayat terkait pergantian lahan, Anita Firmanti menjawab masih menunggu izin.
“Tukar-menukar, saling hibah. Kita kan ada gedung kita dipakai di Pettarani, nanti kita menyerahkan gedung yang di Pettarani, kita mohonkan yang di Baddoka. Sementara masih izin dululah, kalau mungkin pak Kepala Balai sudah memegang izin untuk membangun, ya kita mulai membangun,” jawabnya.
Sekjen Kementerian PUPR tersebut berharap agar target pembangunannya dapat terealisasi tahun 2020 mendatang, apalagi dengan respon positif dari pemerintah.
"Mungkin tahun depan 2020 lah mulai semuanya, nanti kalau sudah izin. Respon dari pemprov, Alhamdulillah kita semua positif, saling mendukung lah," ujarnya.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani di Makassar, Rabu, mengatakan kunjungan pihak Kementerian PUPR pada hari ini terkait rencana pembangunan gedung pelayanan satu atap khususnya di Kota Makassar.
"Kementerian PUPR kan banyak kantornya nih, mau cari lahan untuk menyatukan semuanya, supaya komunikasinya lebih efektif," kata Abdul Hayat usai menerima kunjungan Sekjen Kementerian PUPR) Anita Firmanti Eko Susetyowati di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan hari ini.
Ketika ditanyakan tentang perlu tidaknya pembebasan lahan untuk rencana Kementerian PUPR tersebut, Abdul Hayat mengaku bahwa belum mengarah ke hal tersebut.
“Belum ke sana, mungkin lebih pada kalau ada lahan pemprov yang menganggur bisa dioptimalisasi. Ada juga lahan kantornya di Pettarani kan, bisa saja dipindahkan di Baddoka. Cek dulu aturan mainnya, sementara dihandel sama Biro Aset,” jelasnya.
Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati, menyebutkan kunjungan tersebut dalam rangka izin penggunaan lahan .
“Kementerian PUPR sekarang memiliki balai-balai baru dan balai-balai lama yang sudah ada sebelumnya, dan untuk koordinasi lebih baik di antara Kementerian PUPR, kami ingin memiliki gedung di Baddoka. Untuk itulah saya datang ke sini, untuk bisa memperoleh izin memanfaatkan Baddoka kembali sebagai kantornya PUPR,” papar Anita Firmanti.
Terkait dengan pernyataan Sekprov Abdul Hayat terkait pergantian lahan, Anita Firmanti menjawab masih menunggu izin.
“Tukar-menukar, saling hibah. Kita kan ada gedung kita dipakai di Pettarani, nanti kita menyerahkan gedung yang di Pettarani, kita mohonkan yang di Baddoka. Sementara masih izin dululah, kalau mungkin pak Kepala Balai sudah memegang izin untuk membangun, ya kita mulai membangun,” jawabnya.
Sekjen Kementerian PUPR tersebut berharap agar target pembangunannya dapat terealisasi tahun 2020 mendatang, apalagi dengan respon positif dari pemerintah.
"Mungkin tahun depan 2020 lah mulai semuanya, nanti kalau sudah izin. Respon dari pemprov, Alhamdulillah kita semua positif, saling mendukung lah," ujarnya.