Makassar (ANTARA) - Pakar Pertanian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Prof Dr Laode Asrul mengatakan bahwa petani sawit perlu mendapatkan asuransi dari pemerintah agar tetap bertahan sekaligus berkontribusi menjaga produksi nasional.
Prof Laode Asrul di Makassar, Selasa, mengatakan bahwa jumlah petani sawit yang begitu besar hingga puluhan juta orang tentu membutuhkan jaminan khususnya dalam mengantisipasi ancaman diskriminasi sawit oleh Uni Eropa.
"Kalau rata-rata satu petani memiliki lahan satu hektare, bisa 12 juta orang. Dan satu keluarga memiliki anak 2 hingga 4 orang, semakin banyak lagi. Hal ini yang perlu mendapatkan perhatian jika terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Selain kekhawatiran terjadi penolakan minyak sawit oleh UE, juga tidak sedikit di beberapa daerah di Indonesia, justru harga jual sawit ke petani khususnya yang masih tradisional menurun tajam dalam waktu-waktu tertentu.
Baca juga: Pakar : Perkuat kelembagaan dan replanting untuk tingkatkan produksi sawit
Bahkan seperti yang terjadi di Bengkulu tahun lalu, disebutkan per kilogram tandan buah segar (TBS) sawit hanya dihargai bervariasi Rp400 hingga Rp700 saja.
Pakar ekonomi Universitas Hasanuddin Prof Marzuki DEA menyebutkan pemerintah perlu menyiapkan solusi untuk melindungi para petani dari potensi ancaman diskriminasi Uni Eropa (UE) menolak minyak sawit Indonesia.
"Persoalan keterlibatan jutaan masyarakat yang dapat menjadi korban, jelas persoalan tersendiri yang kembali lagi jadi masalah pemerintah, yang mau tidak mau perlu ikut menangani sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Sehingga perlu dicarikan solusi terbaik di antaranya mungkin asuransi jika ada kegagalan produksi atau komoditas tersebut tidak diterima pasar karena tidak sesuai standar produksi," sebut dia.
Prof Laode Asrul di Makassar, Selasa, mengatakan bahwa jumlah petani sawit yang begitu besar hingga puluhan juta orang tentu membutuhkan jaminan khususnya dalam mengantisipasi ancaman diskriminasi sawit oleh Uni Eropa.
"Kalau rata-rata satu petani memiliki lahan satu hektare, bisa 12 juta orang. Dan satu keluarga memiliki anak 2 hingga 4 orang, semakin banyak lagi. Hal ini yang perlu mendapatkan perhatian jika terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Selain kekhawatiran terjadi penolakan minyak sawit oleh UE, juga tidak sedikit di beberapa daerah di Indonesia, justru harga jual sawit ke petani khususnya yang masih tradisional menurun tajam dalam waktu-waktu tertentu.
Baca juga: Pakar : Perkuat kelembagaan dan replanting untuk tingkatkan produksi sawit
Bahkan seperti yang terjadi di Bengkulu tahun lalu, disebutkan per kilogram tandan buah segar (TBS) sawit hanya dihargai bervariasi Rp400 hingga Rp700 saja.
Pakar ekonomi Universitas Hasanuddin Prof Marzuki DEA menyebutkan pemerintah perlu menyiapkan solusi untuk melindungi para petani dari potensi ancaman diskriminasi Uni Eropa (UE) menolak minyak sawit Indonesia.
"Persoalan keterlibatan jutaan masyarakat yang dapat menjadi korban, jelas persoalan tersendiri yang kembali lagi jadi masalah pemerintah, yang mau tidak mau perlu ikut menangani sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Sehingga perlu dicarikan solusi terbaik di antaranya mungkin asuransi jika ada kegagalan produksi atau komoditas tersebut tidak diterima pasar karena tidak sesuai standar produksi," sebut dia.