Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mendampingi tim koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rekonsiliasi aset personel, pendanaan, sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D) pemerintah provinsi setempat dengan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi tersebut.
Sekretaris daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat berharap berbagai hal terkait aset yang ada di kabupaten/kota, terutama masalah pendidikan, kelautan, perikanan, dan lain-lain dapat terselesaikan dengan rekonsiliasi tersebut.
"Masalah aset harus dikawal dan dipastikan berproses secara efektif. Kenapa sekda yang harus dipanggil, karena sekda di kabupaten/kota secara prinsip, secara teknis merupakan ketua dan yang bisa menghimpun dinas-dinas terkait untuk segera memastikan bahwa kita selalu terbuka mengenai aset-aset yang kita miliki," Abdul Hayat Gani dalam keterangannya di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, alasan aset-aset tersebut harus berproses karena terpantau oleh aplikasi dari KPK.
"Sekali lagi, setiap saat terpantau langsung oleh KPK. Karena itulah, hari ini, demi kesejahteraan umum, kita sama-sama duduk bersama di sini. Semoga secara teknis KPK dapat memberikan gambaran mengenai proses kita ini," tegasnya.
Hadir dalam rekonsiliasi tersebut, sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulsel dan perwakilannya, para pimpinan tinggi Pratama, serta perwakilan bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, perhubungan, kehutanan, dan pertambangan kabupaten/kota se-Sulsel.
Sekretaris daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat berharap berbagai hal terkait aset yang ada di kabupaten/kota, terutama masalah pendidikan, kelautan, perikanan, dan lain-lain dapat terselesaikan dengan rekonsiliasi tersebut.
"Masalah aset harus dikawal dan dipastikan berproses secara efektif. Kenapa sekda yang harus dipanggil, karena sekda di kabupaten/kota secara prinsip, secara teknis merupakan ketua dan yang bisa menghimpun dinas-dinas terkait untuk segera memastikan bahwa kita selalu terbuka mengenai aset-aset yang kita miliki," Abdul Hayat Gani dalam keterangannya di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, alasan aset-aset tersebut harus berproses karena terpantau oleh aplikasi dari KPK.
"Sekali lagi, setiap saat terpantau langsung oleh KPK. Karena itulah, hari ini, demi kesejahteraan umum, kita sama-sama duduk bersama di sini. Semoga secara teknis KPK dapat memberikan gambaran mengenai proses kita ini," tegasnya.
Hadir dalam rekonsiliasi tersebut, sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulsel dan perwakilannya, para pimpinan tinggi Pratama, serta perwakilan bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, perhubungan, kehutanan, dan pertambangan kabupaten/kota se-Sulsel.