Parni Hadi : Pers Harus Bebas tapi Jangan Kebablasan
Rabu, 17 Maret 2010 12:51 WIB
Gorontalo (ANTARA News) - Direktur RRI, Parni Hadi mengatakan bahwa pers di Indonesia harus bebas, namun jangan sampai kebablasan sehingga mengabaikan perdamaian dan keadilan.
"Kebebasan itu perlu untuk mencari kebenaran dan kebenaran itu untuk keadilan," ujarnya saat menghadiri pembukan Jambore Siaran Nasional (Jamsinas) di Gorontalo, Rabu.
Mantan pimpinan LKBN ANTARA itu menjelaskan pers harus memperjuangkan keadilan, karena keadilan bermuara pada kesejahteraan rakyat, sehingga tugas pers bukanlah hal yang mudah.
Meski demikian, ia mengakui banyak praktek pers yang kebablasan dan melanggar kode etik jurnalistik, baik dari segi penyiaran foto,gambar dan tulisan.
Salah kutip, tidak independen, hanya memihak kaum elit merupakan contoh kebablasan pers yang harus dilawan oleh masyarakat dan kalangan per situ sendiri.
"Wartawan Indonesia yang baik adalah yang selalu instropeksi dan mawas diri," tambahnya.
Sebagai wartawan senior yang selama sebelas tahun di dunia jurnalistik, Parni merasa bertanggungjawab atas masa depan pers Indonesia, agar tak kembali mengalami masa suram seperti halnya saat masa orde baru. (T.D015/M031)
"Kebebasan itu perlu untuk mencari kebenaran dan kebenaran itu untuk keadilan," ujarnya saat menghadiri pembukan Jambore Siaran Nasional (Jamsinas) di Gorontalo, Rabu.
Mantan pimpinan LKBN ANTARA itu menjelaskan pers harus memperjuangkan keadilan, karena keadilan bermuara pada kesejahteraan rakyat, sehingga tugas pers bukanlah hal yang mudah.
Meski demikian, ia mengakui banyak praktek pers yang kebablasan dan melanggar kode etik jurnalistik, baik dari segi penyiaran foto,gambar dan tulisan.
Salah kutip, tidak independen, hanya memihak kaum elit merupakan contoh kebablasan pers yang harus dilawan oleh masyarakat dan kalangan per situ sendiri.
"Wartawan Indonesia yang baik adalah yang selalu instropeksi dan mawas diri," tambahnya.
Sebagai wartawan senior yang selama sebelas tahun di dunia jurnalistik, Parni merasa bertanggungjawab atas masa depan pers Indonesia, agar tak kembali mengalami masa suram seperti halnya saat masa orde baru. (T.D015/M031)
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Komisi VII DPR undang TVRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran 2026
04 September 2025 12:44 WIB
Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI dan LKBN ANTARA bahas program kerja TA 2025
03 July 2025 16:44 WIB
Peringati Hari Bumi jajaran Kemenag tanam pohon serentak termasuk di Makassar
22 April 2025 14:49 WIB
Komisi VII DPR gelar RDP dengan TVRI-BSN-RRI-ANTARA bahas rekonstruksi anggaran
12 February 2025 12:19 WIB, 2025
DPR minta ANTARA, TVRI, dan RRI tidak memiikirkan kompetisi dengan swasta
02 December 2024 20:37 WIB, 2024
Pengurus KKLR undang Pj Gubernur untuk bahas sejarah Sulawesi Selatan
02 January 2024 15:19 WIB, 2024
Terpopuler - Sejagat
Lihat Juga
Peneliti Unhas kenalkan lalat buah sebagai model riset strategis berbagai bidang
11 February 2026 4:35 WIB
PM Anwar tolak desakan oposisi soal isu penyerahan lahan di perbatasan Sabah-Kalimantan ke Indonesia
31 January 2026 6:15 WIB
Meski cuaca buruk, Basarnas lanjutkan cari korban kecelakaan pesawat di Bulusaraung
21 January 2026 4:43 WIB
Warga binaan di Sulawesi Selatan hasilkan 2,6 ton bahan pangan saat panen raya
16 January 2026 19:32 WIB
Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad dilarikan ke rumah sakit usai terjatuh
06 January 2026 11:22 WIB
Mantan PM Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas 25 dakwaan
27 December 2025 6:20 WIB