Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendukung kaum perempuan berperan aktif dalam setiap pembangunan di berbagai bidang.
"Sebagai aset bangsa, perempuan memiliki potensi yang besar dalam pembangunan karena perempuan memiliki fungsi ganda, menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjadi istri dari suamimya, dan bisa juga memiliki peran sosial di masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ahmadi di Semarang, Selasa.
Ia menyebutkan pada saat ini peran kaum perempuan tidak bisa dianggap enteng, baik di institusi pemerintahan maupun sebagai salah satu penggerak perekonomian.
Bahkan, lanjut dia, posisi atau jabatan strategis di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah tidak sedikit yang diduduki oleh kalangan perempuan.
"Sebagai wanita karir, perempuan juga mampu untuk bekerja meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dan menjadi bagian dari aktor pertumbuhan ekonomi," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Kendati demikian, Ahmadi mengakui secara umum masih banyak permasalahan menyangkut perempuan yang harus diselesaikan, termasuk adanya ketidakadilan gender dalam pembangunan.
"Perempuan belum memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan secara adil," katanya.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng Retno Sudewi menjelaskan bahwa dalam konsep kesetaraan gender, sesungguhnya tidak diartikan perempuan harus bersaing dengan pria, sebaliknya perempuan dan pria dengan peran strategisnya masing-masing mesti berdampingan dan bergandengan tangan mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik.
"Kita pahami bahwa indikasi kurangnya partisipasi perempuan dalam politik antara lain disebabkan adanya kesetaraan gender, perempuan masih dianggap 'konco wingking', tugasnya di dapur, sumur dan kasur," ujarnya.
"Sebagai aset bangsa, perempuan memiliki potensi yang besar dalam pembangunan karena perempuan memiliki fungsi ganda, menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjadi istri dari suamimya, dan bisa juga memiliki peran sosial di masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ahmadi di Semarang, Selasa.
Ia menyebutkan pada saat ini peran kaum perempuan tidak bisa dianggap enteng, baik di institusi pemerintahan maupun sebagai salah satu penggerak perekonomian.
Bahkan, lanjut dia, posisi atau jabatan strategis di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah tidak sedikit yang diduduki oleh kalangan perempuan.
"Sebagai wanita karir, perempuan juga mampu untuk bekerja meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dan menjadi bagian dari aktor pertumbuhan ekonomi," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Kendati demikian, Ahmadi mengakui secara umum masih banyak permasalahan menyangkut perempuan yang harus diselesaikan, termasuk adanya ketidakadilan gender dalam pembangunan.
"Perempuan belum memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan secara adil," katanya.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng Retno Sudewi menjelaskan bahwa dalam konsep kesetaraan gender, sesungguhnya tidak diartikan perempuan harus bersaing dengan pria, sebaliknya perempuan dan pria dengan peran strategisnya masing-masing mesti berdampingan dan bergandengan tangan mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik.
"Kita pahami bahwa indikasi kurangnya partisipasi perempuan dalam politik antara lain disebabkan adanya kesetaraan gender, perempuan masih dianggap 'konco wingking', tugasnya di dapur, sumur dan kasur," ujarnya.