Mamuju (ANTARA) - Legislator Sulawesi Barat (Sulbar) meminta Pemerintah Provinsi Sulbar melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap perbankan di Sulbar terkait penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR).
"Pemerintah Sulbar diharap melakukan kordinasi dan evaluasi pada sejumlah perbankan di Sulbar khususnya Bank Sulselbar dalam hal penyaluran kredit mikro. Seperti sudah seberapa besar capaian penyaluran dana KUR," kata juru bicara fraksi Keummatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Yuki Permana, di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, itu pada sidang paripurna penetapan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2019.
Menurut dia evaluasi dan koordinasi tersebut sangat perlu karena kredit usaha mikro dirasakan sangat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.
Sementara itu juru bicara fraksi PAN, Ajbar Abdul Kadir juga menyoroti permasalahan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang belum menerima honor dari pemerintah.
Selain itu ia meminta untuk sesegera menerbitkan SK kontrak kerja pada tenaga GTT dan PTT Tahun 2019 sebagai dasar untuk membayarkan gaji kontrak mereka.
"Pemerintah Sulbar diharap melakukan kordinasi dan evaluasi pada sejumlah perbankan di Sulbar khususnya Bank Sulselbar dalam hal penyaluran kredit mikro. Seperti sudah seberapa besar capaian penyaluran dana KUR," kata juru bicara fraksi Keummatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Yuki Permana, di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, itu pada sidang paripurna penetapan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2019.
Menurut dia evaluasi dan koordinasi tersebut sangat perlu karena kredit usaha mikro dirasakan sangat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.
Sementara itu juru bicara fraksi PAN, Ajbar Abdul Kadir juga menyoroti permasalahan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang belum menerima honor dari pemerintah.
Selain itu ia meminta untuk sesegera menerbitkan SK kontrak kerja pada tenaga GTT dan PTT Tahun 2019 sebagai dasar untuk membayarkan gaji kontrak mereka.